Dari SDM yang Tumbuh, Lahir Pelayanan yang Lebih Baik

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara (ASN). Foto: Shutter Stock

Adakah teman-teman yang pernah mengalami burn out ketika berkerja atau tidak bersemangat di pagi hari saat mau masuk kerja, sementara hari Jumat adalah hari yang paling dinantikan karena besok terbebas dari tekanan? Tentu kita berharap sekali bisa mendapatkan suasana kerja yang kondusif, minim tekanan dan nyaman, namun tidak semua hal bisa berjalan seideal yang diinginkan. Sebenarnya kita bisa merancang suasana yang minim tekanan dengan cara mencari hal-hal yang memotivasi. Dan salah satunya adalah melalui keteladanan yang baik dari pimpinan. Suatu ketika saya pernah mendapatkan seorang pimpinan yang sangat terbuka terhadap masukan, sesimpel apa pun ide didengarkan, harapan dari staf tetap diakomodir dan sering memberikan kata-kata apresiasi. Kondisi seperti ini justru menciptakan suasana yang tenang, meredakan konflik dan kita jadi lebih bersemangat datang bekerja.

Pimpinan adalah bagian terpenting dalam reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi bertujuan memperbaiki cara bekerja pemerintah yang meliputi organisasinya, proses kerjanya, hingga pegawainya, agar pemerintahan menjadi lebih efektif, profesional, dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Untuk mempercepat jalannya reformasi birokrasi juga diperlukan penerapan sistem merit, yaitu pengelolaan ASN menurut pertimbangan yang objektif, mulai dari kompetensi, potensi, kinerja hingga integritas ASN. Sehingga ketika pegawai ditempatkan pada satu jabatan tertentu maka selain kompetensinya yang dinilai, kemampuan menjadi contoh bagi lingkungan kerjanya juga tidak kalah penting. Keteladanan ini akan merubah atmosfer kerja dan menjadi bagian dari perubahan budaya kerja yang diharapkan dari reformasi birokrasi.

Pemetaan dan proyeksi karier pegawai juga penting dilakukan untuk membuat organisasi berjalan baik dan tidak kehilangan SDM yang berpotensi. Karena pengembangan karier pegawai bukan mutlak urusan dan tanggung jawab masing-masing pegawai, namun perlu dipikirkan dan didukung oleh organisasi. Bisa kita bayangkan jika seorang pegawai sebenarnya sudah mempunyai kompetensi teknis yang baik namun ditempatkan di bagian administrasi terus-menerus dan tidak didorong untuk berkembang sesuai kompetensinya. Dari segi pegawai mungkin bisa mengalami kejenuhan maupun demotivasi hingga mengerjakan tugas dengan kualitas yang seadanya. Di sisi lain sebenarnya ini akan merugikan organisasi. Karena akan semakin banyak pekerjaan teknis yang kekurangan pegawai kompeten, sementara pekerjaan administrasi sebenarnya bisa dialihkan ke SDM yang memang sesuai kompetensinya.

Sistem merit ini juga memungkinkan penempatan pegawai sesuai dengan kemampuannya bukan kedekatan dengan pihak tertentu dan pada akhirnya jika sistem ini dijalankan organisasi justru akan mendapatkan manfaat yang besar karena peningkatan hasil kinerja, minimnya konflik dan pegawai yang bahagia.

Jika suatu saat kita mendapatkan kinerja organisasi yang terhambat, mungkin perlu dilakukan penataan ulang. Apakah birokrasi memang kekurangan pegawai yang hebat, atau sebenarnya belum mengenali dan menempatkan orang-orang yang dimilikinya? Solusi instan memang dengan merekrut pegawai baru lagi, namun tentunya tidak semudah itu dari segi perencanaan SDM belum lagi dari pembinaannya.

Kadang kita melihat seseorang yang bagus komunikasinya, setiap hari rajin menyapa orang namun sayang sekali ditempatkan di tim yang kurang sesuai akhirnya pekerjaan menjadi kurang optimal atau penilaian pun menjadi tidak maksimal. Atau ada orang yang memiliki kompetensi teknis tertentu tapi dalam kesehariannya masih banyak mengerjakan tugas administrasi sehingga waktu untuk upgrade kemampuannya menjadi minimalis.

Selain melalui teladan pimpinan dan pengelolaan SDM yang tepat, reformasi birokrasi juga sangat terkait dengan kemudahan pelayanan untuk masyarakat. Kementerian PANRB pada evaluasi pelayanan publik tahun 2025 menekankan kemudahan akses, inklusivitas, partisipasi masyarakat, pengaduan, inovasi, dan transformasi pelayanan digital. Sebagai upaya penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, Kementerian PANRB menargetkan birokrasi yang akuntabel dan berdampak bagi masyarakat.

Reformasi birokrasi perlu ditunjang oleh kelembagaan yang kuat dan proses bisnis yang terintegrasi dengan struktur organisasi yang tepat fungsi, efisien, dan sinergis, serta tata kelola yang adaptif dan terukur. Organisasi perlu diarahkan pada prioritas pembangunan, agar kerja birokrasi benar-benar memberi dampak bagi pencapaian tujuan nasional.

Setiap unit kerja memiliki tugas yang jelas, saling bersinergi, dan bekerja dengan fokus pada hasil atau output kinerja yang salah satunya melalui fleksibilitas kerja atau flexible working arrangement (FWA). FWA ini membiasakan ASN agar capaiannya bukan berdasarkan absensi, melainkan pada kinerja, jadi penilaian kedisiplinan bukan hanya dari satu unsur yaitu absensi. FWA juga memberikan ruang kepada pegawai untuk bisa tetap berperan optimal dalam pekerjaan dan hemat waktu, biaya serta tenaga di perjalanan. Jika basisnya adalah output kinerja, FWA ini bukan suatu hambatan melainkan cara kerja baru dengan memanfaatkan teknologi. Penguatan kompetensi dan budaya digital ASN menjadi salah satu strategi utama dalam transformasi ASN yang pada akhirnya mendukung transformasi pelayanan publik.

Jadi, semangat organisasi untuk mengelola SDMnya dengan sistem merit dan cara kerja baru serta didukung oleh pimpinan yang memberikan keteladanan diharapkan dapat menghasilkan layanan berkualitas yang mudah diakses masyarakat