Daya Tahan Bangsa Terhadap Krisis

Seorang pemuda berjalan di atas puing-puing perahu kayu dengan latar gedung di Jakarta Utara, Indonesia. Foto: REUTERS/Beawiharta

Berkali-kali bangsa ini menghadapi krisis ekonomi. Tapi selalu berhasil bangkit kembali. Tidak sampai membuat bangsa ini ambruk. Apalagi bubar. Apalagi sampai menjadi negara gagal.

Pertanyaannya mengapa hal ini bisa terjadi? Apakah karena kemampuan para pemimpinnya dalam mengelola negara ini? Atau karena kekuatan lain yang membuat bangsa ini punya daya tahan?

Bayangkan, kita pernah mengalami ekonomi anjlok lebih dari 13 persen dalam semalam. Mata uang runtuh. Harga-harga melonjak tak terkendali. Nilai rupiah terpuruk nyaris tak bernilai.

Itu terjadi saat krisis ekonomi 1998. Diikuti dengan runtuhnya rezim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun. Di dunia, krisis tersebut bisa membuat sebuah bangsa ambruk. Tapi tidak di Indonesia.

Krisis yang sempat meruntuhkan sistem negara itu tak sampai menjadikan masyarakatnya kelaparan. Setelah diikuti reformasi politik, ekonomi Indonesia bisa bangkit kembali. Ekonomi tumbuh lagi.

Dua dekade berikutnya, dunia dilanda pandemi Covid-19. Krisis ekonomi kembali menghantam. Ekonomi kita kembali minus. Tapi hanya dua persen. Lalu cepat pulih kembali. Bangsa ini lolos dari krisis berkepanjangan.

Dari situ kita bisa menyimpulkan, bangsa ini tidak kebal krisis. Secara ekonomi kota bisa jatuh. Bahkan sangat mendalam. Tapi sejarah membuktikan, krisis ekonomi itu tak sampai membuat bangsa ini luluh lantak.

Kenapa bisa demikian? Tampaknya kita tidak bisa melihat fenomena itu semata dari kacamata ekonomi. Hanya menggunakan rumus fiskal serta pendekatan pasok dan kebutuhan. Bukan bergantung semata pada kebijakan negara.

Pendekatan sosiologi barangkali lebih bisa menjelaskan. Dari kacamata ini, ketahanan Indonesia dari krisis bukan hanya bertumpu kepada kebijakan negara atau mekanisme pasar. Tapi bekerja dalam dua lapis: sistem formal dan sistem sosial informal.

Negara dan pasar memainkan peran klasiknya dilapis formal melalui kebijakan fiskal, intervensi bank sentral dan stimulus ekonomi. Kebijakan fiskal digunakan untuk memulihkan daya beli, bank sentral menjaga likuiditas, dan stimulus untuk mendorong kembali aktivitas ekonomi.

Tapi, semua itu baru setengah cerita. Apalagi ketika negara tidak sedang dalam kondisi digdaya dalam devisa. Semua membutuhkan orkestrasi kebijakan yang terarah dan saling melengkapi satu sama lain. Perlu ruang fiskal yang cukup, ketepatan sasaran stimulus dan efisiensi belanja untuk berhasil.

Di luar itu, lapis non formal sangat menentukan daya tahan negara dari krisis. Apa itu, keluarga, komunitas, jaringan sosial, dan bahkan agama. Mereka semua yang selama ini berperan besar sebagai pegas pengaman ketika krisis ekonomi sedang melanda kita. Saat negara tak mampu, mereka yang berperan besar.

Sampeyan semua pasti tahu, Indonesia adalah masyarakat yang secara konsisten berada di peringkat teratas dunia dalam hal kedermawanan. Dalam berbagai survei global, orang Indonesia dikenal paling rajin berdonasi, menjadi relawan, dan membantu orang lain. Ini bukan sekadar statistik; ini adalah kebiasaan sosial yang hidup.

Kedermawanan itu menjelma dalam praktik sehari-hari. Wujudnya dalam bentuk zakat, sedekah, infak, iuran kampung, arisan, hingga gotong royong. Secara sosiologis, ini bukan sekadar amal, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang bekerja di luar negara. Ini kekuatan lain luar negara yang dahsyat.

Ketika ekonomi formal terguncang karena perusahaan tutup dan PHK meningkat, masyarakat tidak langsung jatuh ke jurang. Ada keluarga yang menampung, ada tetangga yang membantu, ada masjid dan lembaga sosial yang bergerak. Ini yang bisa disebut sebagai jaring pengaman horizontal.

Di negara dengan struktur sosial yang lebih individualistik, kehilangan pekerjaan bisa berarti langsung kehilangan segalanya. Di Indonesia, kehilangan pekerjaan sering berarti hanya turun kelas. Tidak selalu berarti jatuh bebas. Orang bisa pulang kampung, berdagang kecil, atau masuk ke sektor informal.

Di sinilah peran sektor informal menjadi krusial. Lebih dari 90 persen tenaga kerja Indonesia terserap di sektor ini. Ia mungkin tidak efisien dalam ukuran ekonomi modern. Tapi sangat lentur dalam menghadapi krisis. Ketika sektor formal runtuh, sektor informal justru menjadi katup penyelamat.

Dalam kerangka sosiologi ekonomi Karl Polanyi, ekonomi Indonesia tidak pernah benar-benar terlepas dari relasi sosial. Dalam masyarakat kita, transaksi tidak semata soal harga dan keuntungan. Tapi juga soal kepantasan, hubungan, dan solidaritas.

Bangsa ini adalah contoh nyata dari ekonomi yang masih tertanam dalam masyarakat seperti yang digambarkan Karl Polanyi. Bahwa pasar masih ada dan bahkan dominan. Tapi ia belum sepenuhnya menggantikan jaringan sosial sebagai penyangga kehidupan.

Namun, kenyataan sosiologis ini tak harus membuat pemerintah mengelola negara dengan sembrono. Sebab, menyebut Indonesia tidak akan ambruk karena krisis bisa menyesatkan. Sebab, krisis selalu meninggalkan luka.

Krisis tetap membawa penderitaan nyata. Seperti kemiskinan meningkat, ketimpangan melebar, dan bisa memicu kerusuhan sosial. Pengalaman kita di tahun 1998 harus tetap menjadi pengingat. Selalu butuh waktu untuk pemulihan krisis..

Ketahanan hanya berarti kita punya kemampuan untuk bertahan dan bangkit kembali. Karena itu, ini tak perlu dirayakan. Yang diperlukan bagaimana memahami fondasinya.

Filantropi berbasis agama, solidaritas komunal, dan jaringan sosial bukanlah sisa-sisa tradisi yang akan hilang oleh modernitas. Ia adalah infrastruktur sosial yang diam-diam menopang republik ini.

Spirit filantropi yang melekat pada bangsa ini yang perlu terus dipertahankan. Jangan pernah berpikir sedikitpun mengambil alih urusan filantropi ini menjadi bagian dari negara. Dengan mengambil alih fungsi masyarakat dalam pengumpulan dana filantropi.

Jika itu dilakukan, maka daya tahan krisis karena kekuatan filantropi justru akan berkurang. Apalagi jika niat tersembunyinya untuk mengonsolidasikan semua sumber daya sebagai kekuatan politik semata. Ruang penyeimbangnya akan makin berkurang. Pemerintah seharusnya berhenti pada desain besar. Tapi tidak masuk dalam ranah operasional filantropi.

Organisasi seperti NU, Muhammadiyah, pesantren, dan berbagai lembaga filantropi sebenarnya sudah lama memainkan peran yang melampaui fungsi keagamaan. Mereka adalah aktor ekonomi sosial. Zakat dan wakaf, jika dikelola serius, bahkan bisa dilihat sebagai semacam “fiskal bayangan” yang melengkapi peran negara.

Mungkin di sinilah letak kekuatan Indonesia yang sesungguhnya. Ada ruang sosial yang tetap hidup, bekerja, dan saling menguatkan. Kemampuan kita untuk tidak sepenuhnya menyerahkan hidup pada pasar dan negara.

Indonesia akan terus punya cara bertahan, selama ruang itu masih ada. Selama orang masih mau berbagi, masih merasa terikat satu sama lain, dan masih percaya bahwa hidup tidak sepenuhnya soal diri sendiri. Komunalitas bangsa kita tetap bermakna dalam menjaga ketahanan krisis ini.

Jadi jangan pernah berpikir negara adalah segalanya. Apalagi mengambil alih peran masyarakat yang terbukti telah menjadi pegas pengaman bagi bangsa ini ketika krisis menimpanya. Percayakan ruang filantropi terus tumbuh dan menjadi kekuatan bangsa kita.