Dedi Mulyadi Nilai Evaluasi Anggaran Jadi Kunci Orkestrasi Pembangunan Jabar
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menegaskan evaluasi anggaran menjadi salah satu kunci dalam mengorkestrasi pembangunan di Jawa Barat. Menurutnya, evaluasi anggaran kini tidak lagi hanya bersifat administratif, tetapi sudah masuk pada aspek teknis pembangunan.
Hal itu disampaikan Dedi saat memberikan sambutan dalam Rapat Paripurna Istimewa dalam rangka memperingati Hari Jadi ke-81 Provinsi Jawa Barat di Halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (19/8).
Dedi mengatakan, Jawa Barat yang telah berusia 81 tahun semestinya sudah mampu mencapai puncak kesuksesan sebagai daerah otonom. Terlebih, Jawa Barat memiliki 27 kabupaten/kota dengan berbagai potensi, mulai dari energi, pertanian, kelautan, geotermal, pembangkit listrik tenaga air dan surya, hingga industri manufaktur.
Namun, menurut Dedi, berbagai potensi tersebut harus diimbangi dengan gagasan pembangunan yang mampu mencegah terjadinya ketimpangan antardaerah maupun antara pemerintah provinsi dengan kabupaten/kota.
"Evaluasi anggaran merupakan kunci dari orkestrasi pembangunan. Evaluasi anggaran dulu yang bersifat administratif, sekarang sudah berubah menjadi bersifat teknis," kata Dedi.
Dengan evaluasi yang bersifat teknis, Dedi mengatakan pemerintah provinsi dapat mendorong kabupaten/kota untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Kejar IPM dengan Tingkatkan Pendidikan dan Layanan Dasar
Salah satu kebutuhan dasar yang menjadi perhatian Dedi adalah pendidikan. Ia menyoroti rata-rata lama sekolah yang menjadi salah satu indikator dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dedi menjelaskan, rata-rata lama sekolah dalam perhitungan IPM tidak hanya menggambarkan masyarakat yang saat ini sedang menempuh pendidikan. Perhitungannya mencakup seluruh penduduk Jawa Barat dari berbagai kelompok usia, termasuk mereka yang pada masa lalu tidak mendapatkan pendidikan.
"Kalau kita ingin dongkrak ini cepat loncat, tidak hanya berpikir hari ini orang anak-anak kita untuk sekolah SD, SMP, dan SMA, serta masuk perguruan tinggi, kita juga harus mendongkrak usia-usia tua untuk memiliki kualifikasi pendidikan kalau IPM-nya ingin naik," ujarnya.
Karena itu, ia mendorong pengembangan pendidikan kesetaraan Paket A, B, C dan D agar dapat diikuti masyarakat dari berbagai kelompok usia.
Dedi juga mengungkap perjalanan peringkat IPM Jawa Barat dalam beberapa tahun terakhir. Sejak 2020, posisi Jawa Barat disebut turun dari peringkat ke-10 menjadi ke-16, kemudian kembali turun ke peringkat ke-18.
Setelah itu, posisi Jawa Barat sempat kembali ke peringkat ke-16 dan pada 2024 berada di peringkat ke-15. Pada 2025, Jawa Barat tetap berada di peringkat ke-15, tetapi mencatat peningkatan IPM tertinggi secara nasional.
"Pada 2025 ini, kita ke ranking 15, tetapi peningkatan IPM-nya di 2025 ini Jawa Barat tertinggi secara nasional," katanya.
Menurut Dedi, persoalan IPM perlu dilihat berdasarkan kondisi masing-masing kabupaten dan kota. Ia menyebut wilayah perkotaan di Jawa Barat secara umum telah memiliki IPM tinggi, sementara sejumlah kabupaten masih memiliki IPM relatif rendah.
"Bagaimana cara mengejar IPM? Mengejar IPM adalah layanan dasar pemerintah untuk kabupaten kota harus terus ditingkatkan," ucapnya.
Soroti Ketimpangan Ekonomi Jabar
Selain pendidikan, Dedi menyoroti ketimpangan ekonomi antardaerah di Jawa Barat. Ia menilai ukuran kesejahteraan tidak dapat disamaratakan antara wilayah perkotaan dengan daerah pedesaan.
Ia mencontohkan standar kehidupan masyarakat di Bekasi yang menurutnya berbeda dengan kondisi masyarakat di Kuningan, Majalengka, Cirebon, Indramayu, Garut hingga Banjar.
"Bekasi dengan standarisasi upahnya sekian, itu harus berbeda dengan standarisasi kehidupan yang ada di Kuningan, di Majalengka, di Cirebon, di Indramayu, di Garut, di Banjar," katanya.
Dedi juga menilai angka pendapatan tidak selalu menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat secara utuh. Ia mencontohkan warga perkotaan yang memiliki pendapatan tinggi tetapi harus membayar sewa rumah, air, hingga kebutuhan pangan.
Sementara itu, masyarakat di daerah seperti Kuningan atau Majalengka mungkin memiliki pendapatan lebih rendah, tetapi sebagian kebutuhan seperti tempat tinggal dan air dapat diperoleh dengan biaya yang lebih kecil.
Tekanan Fiskal Jadi Tantangan
Di sisi lain, Dedi mengatakan pemerintah juga menghadapi tekanan fiskal yang berat. Kondisi tersebut menjadi tantangan ketika pemerintah harus tetap meningkatkan layanan dasar masyarakat.
Menurutnya, investasi yang masuk ke Jawa Barat harus memiliki dampak nyata terhadap ketersediaan lapangan kerja di berbagai wilayah.
"Investasi yang kita mencapai puncak yang tertinggi harus memiliki implikasi terhadap ketersediaan dan terisinya lapangan kerja di seluruh Provinsi Jawa Barat," ujarnya.
Dedi juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Layanan kesehatan harus tersedia secara berjenjang, mulai dari tingkat desa hingga fasilitas rujukan tingkat kedua dan ketiga.
Ia optimistis berbagai persoalan pembangunan tersebut dapat diatasi meski pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal.
"Yakinlah, dengan optimisme yang kita miliki, kita akan mampu mewujudkan seluruh cita-cita itu," pungkasnya.