Demokrat Heran AHY Bicara Kekuasaan Disebut Sinyal Contender Pilpres: Tak Wajar
PerbesarPartai Demokrat membantah pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal kekuasaan sebagai sinyal untuk maju dalam Pilpres 2029. Demokrat menilai pidato tersebut ditujukan kepada kader agar menggunakan kekuasaan untuk mengabdi kepada masyarakat.
Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator atau Juru Bicara DPP Demokrat, Herzaky, menilai pihak-pihak yang mengaitkan pidato AHY tentang “kekuasaan bukan milik seseorang selamanya” dengan Pilpres 2029 tidak wajar.
Menurut Herzaky, apa yang disampaikan AHY merupakan prinsip yang diatur dalam konstitusi.
“Lha memang benar, kalau kekuasaan itu ada batasnya. Konstitusi juga menegaskan itu. Jadi, wajar-wajar saja kalau beliau menyampaikan itu. Apalagi kalau misalnya teman-teman menyimak betul, menyimak secara utuh pidato politik beliau,” ujar Herzaky kepada kumparan, Selasa (8/9).
Herzaky mengatakan, pesan AHY ditujukan kepada kader Demokrat yang tengah memegang jabatan agar terus mengabdi kepada masyarakat karena kekuasaan tidak selamanya mereka pegang.
“Konteksnya beliau itu mengingatkan kepada kami para kadernya kalau kekuasaan itu datang dan pergi, jabatan ada waktunya, pemilu memiliki siklusnya,” tambah dia.
“Tetapi, nah ini kata kuncinya. Ya, tanggung jawab kepada rakyat itu tidak pernah selesai. Mau kita di dalam pemerintahan, di dalam kekuasaan, atau di luar kekuasaan, atau di luar pemerintahan, ya, kita tetap harus melayani rakyat. Ya. Harus memperjuangkan harapan rakyat,” lanjut dia.
Menurut Herzaky, pidato tersebut ditujukan agar kader Demokrat yang berada di dalam kekuasaan tetap berpihak kepada rakyat.
“Nah, karena itulah beliau menyampaikan untuk apa? Gunakan kekuasaan ini untuk melayani! Perjuangkan kebijakan, legislasi, anggaran yang berpihak pada rakyat, untuk yang di parlemen misalnya. Ya, hadirkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan dekat dengan masyarakat untuk para kepala daerah. Itu pesan utama beliau,” tutur Herzaky.
Ia pun heran ada pihak yang menafsirkan pidato tersebut sebagai sinyal AHY akan maju dalam Pilpres 2029.
“Lalu kemudian malah ada yang membelokkannya seakan-akan beliau sedang mempersiapkan diri ya, atau sinyal kuat untuk menjadi... pembawaannya, atau mengait-ngaitkannya dengan pilpres. Nah, itu yang enggak wajar,” tuturnya.
“Orang fokusnya bagaimana memastikan pemerintahan bisa sukses melayani rakyat, bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk rakyat. Kan begitu yang beliau sampaikan,” tandas dia.
Terlalu Jauh Dikaitkan dengan Pilpres
Sementara Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Dede Yusuf juga menilai terlalu jauh jika pidato AHY soal kekuasaan dikaitkan dengan sinyal pencalonan pada Pilpres 2029.
Dede mengatakan, pidato AHY merupakan bagian dari pembelajaran demokrasi. Menurutnya, kekuasaan memang memiliki batas waktu sesuai dengan periodisasi dalam sistem demokrasi.
“Apa yang disampaikan Ketum Demokrat kan adalah pelajaran demokrasi di mana pun, bahkan di seluruh dunia. Sejarah sudah membuktikan juga bahwa kekuasaan bukan milik seseorang selamanya. Karena ada yang namanya periodisasi,” kata Dede saat dikonfirmasi.
Dia menjelaskan prinsip periodisasi tersebut juga berlaku dalam sistem demokrasi di Indonesia. Menurutnya, pergantian kekuasaan berlangsung dalam periode lima tahunan, baik di tingkat daerah maupun pusat.
“Demikian juga sistem Demokrasi di Indonesia juga demikian, per 5 tahun, baik di daerah ataupun di pusat. Jadi semua itu pembelajaran politik bagi para kader Demokrat. Agar bekerja sesuai amanah yang diberikan rakyat,” ujarnya.
Karena itu, Dede menilai pernyataan AHY tidak semestinya ditafsirkan sebagai sinyal untuk maju atau bersaing dalam Pilpres 2029.
“Jadi saya rasa terlalu jauh kalau ditanggapi lain oleh senior senior tadi. Kami pun selalu respek jika ada pimpinan partai lain memberikan pandangan politik ke kadernya, karena itulah namanya pidato politik,” kata Dede.
Dede bahkan menegaskan pembahasan mengenai kontestasi Pilpres masih terlalu jauh.
“Kita aja masih sibuk ngurusin revisi UU Pemilu, jadi pasti masih jauh lah urusan itu,” tegas Dede.
Golkar Baca Sinyal AHY Jadi Contender 2029
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia menilai gestur AHY dalam pidato politiknya memberikan sinyal kuat bahwa Ketua Umum Partai Demokrat tersebut siap menjadi salah satu contender atau pesaing dalam Pilpres 2029.
Doli menyampaikan penilaian tersebut saat merespons pidato politik AHY yang menyinggung bahwa kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya.
Doli menilai secara substansi pernyataan AHY mengenai demokrasi dan tanggung jawab pemerintah merupakan hal yang tepat. Namun, dia melihat ada pesan politik lain dari cara AHY menyampaikan pidatonya.
“Secara substansi, apa yang disampaikan oleh AHY, saya setuju sepenuhnya. Tentang pertumbuhan demokrasi yang harus terus dijaga, tanggung jawab seluruh institusi negara, tugas utama pemerintah, dan hak serta kewajiban warga negara,” ungkap Doli kepada wartawan, Senin (7/9).
“Namun, dilihat dari cara penyampaian, gestur, dan standing position-nya, AHY seperti memberi signal kuat bahwa beliau siap menjadi salah seorang contender dalam Pilpres mendatang,” lanjutnya.
Menurut Doli, situasi tersebut menunjukkan kontestasi Pilpres 2029 mulai semakin terbuka. Dia bahkan menilai sejumlah kekuatan politik mulai melakukan persiapan untuk menghadapi pemilihan presiden mendatang.
Pidato AHY soal Kekuasaan
AHY menyampaikan pidato politik dalam peringatan HUT ke-25 Partai Demokrat di Kantor DPP Partai Demokrat, Jakarta Pusat, Sabtu (5/9).
Dalam pidatonya, AHY menegaskan kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Menurutnya, kekuasaan merupakan amanah rakyat yang memiliki batas waktu.
“Kekuasaan bukan milik seseorang untuk selamanya. Kekuasaan adalah amanah rakyat yang memiliki batas waktu,” kata AHY.
AHY kemudian menyinggung 10 tahun pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dia mengatakan ada pelajaran yang dapat diambil dari masa pemerintahan SBY, termasuk ketika pergantian kekuasaan berlangsung secara damai dan demokratis setelah dua periode.
AHY menilai pengalaman tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga demokrasi. Menurutnya, setiap pergantian kekuasaan harus berlangsung dengan menghormati kehendak rakyat.