Di Balik Angka 11,54 Juta Kepala Keluarga Perempuan: Saatnya Negara Hadir Melampaui Stigma

Dosen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Hendika Dwinanda Wicaksana tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Selama puluhan tahun, cara pandang masyarakat dan birokrasi kita kerap mengasumsikan bahwa kepala keluarga pasti seorang laki-laki. Padahal, data terbaru mengungkap ada 11,54 juta keluarga di Indonesia yang hari ini ditopang langsung oleh perempuan sebagai nakhoda utama rumah tangga
Fakta yang Jarang Disadari: Hampir 1 dari 6 Keluarga Dipimpin Perempuan
Jika kita diminta membayangkan sosok "kepala keluarga", sebagian besar dari kita mungkin masih secara otomatis merujuk pada figur ayah atau suami. Cara pandang lama ini tidak hanya hidup dalam obrolan sehari-hari di lingkungan tetangga, tetapi juga kerap membekas dalam cara birokrasi dan layanan publik kita menyapa warga. Namun, potret demografi keluarga Indonesia hari ini sesungguhnya telah bergerak jauh melampaui asumsi tersebut.
Merujuk pada hasil Pendataan Keluarga Tahun 2025 yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melalui Radio Republik Indonesia pada 26 Juni 2026, dari total 74,09 juta keluarga di Indonesia (di tengah populasi nasional yang mencapai 284,4 juta jiwa menurut Badan Pusat Statistik tahun 2025), tercatat sebanyak 11,54 juta keluarga berstatus dikepalai oleh perempuan. Artinya, lebih dari 15 persen atau hampir satu dari enam keluarga di negeri ini menggantungkan keberlangsungan hidupnya di pundak seorang perempuan.
Sebagaimana dicatat dalam rekam jejak gerakan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) serta sorotan Komnas Perempuan pada Peringatan Hari Perempuan Kepala Keluarga, jutaan perempuan ini memikul peran sebagai penopang utama keluarga karena beragam realitas hidup: mulai dari kepergian pasangan untuk selamanya, perceraian, suami yang merantau jauh atau sakit menahun, hingga perempuan lajang generasi roti lapis (sandwich generation) yang menjadi tulang punggung bagi orang tua dan adik-adiknya.
Bertarung Sendirian di Tengah Pasar Kerja yang Timpang
Menjadi nakhoda tunggal di dalam rumah tangga jelas bukan perkara mudah, terlebih ketika struktur ekonomi dan sosial kita belum sepenuhnya ramah terhadap perempuan pencari nafkah. Seorang perempuan kepala keluarga tidak memiliki kemewahan untuk berbagi peran: di pagi hari ia harus memikirkan biaya sekolah anak dan tagihan rumah tangga, dan di saat yang sama ia harus memastikan pengasuhan di dalam rumah tetap berjalan.
Beban berlipat ini terekam jelas dalam data Time Use Survey yang dipaparkan pada kegiatan Pemutakhiran Peta Jalan Ekonomi Perawatan Indonesia Tahun 2026 oleh Kementerian PPPA, Kemenko PMK, dan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) pada 22 September 2026. Secara rata-rata, perempuan di Indonesia menghabiskan waktu 2,8 kali lebih banyak dibandingkan laki-laki untuk pekerjaan domestik dan perawatan tidak berbayar atau total jam kerja mencapai 11,6 jam per hari jika digabung dengan pekerjaan mencari nafkah, berbanding 9,2 jam per hari pada laki-laki.
Di pasar kerja, pilihan yang tersedia bagi perempuan kepala keluarga pun sering kali sempit. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang diulas dalam Analisis Ketenagakerjaan GoodStats Tahun 2026 menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan pada 2025 masih tertahan di angka 56,63 persen (jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84,4 persen). Akibatnya, jutaan perempuan tulang punggung keluarga terpaksa bertahan di sektor usaha mikro subsisten yang rentan terhadap guncangan ekonomi, sebagaimana terungkap dalam kajian Bank Indonesia bersama Kementerian PPPA dan Women's World Banking pada Karya Kreatif Indonesia (KKI) 21 Agustus 2026.
Kerentanan Berlapis: Dari Stigma Sosial hingga Ancaman Kekerasan
Tantangan yang dihadapi perempuan penopang keluarga tidak berhenti pada urusan ekonomi semata. Di ruang sosial, mereka kerap berhadapan dengan stigma berlapis mulai dari prasangka miring terhadap status perempuan yang hidup mandiri, kesulitan mengakses kredit perbankan formal karena ketiadaan penjamin pasangan, hingga kerentanan terhadap berbagai bentuk kekerasan.
Temuan dalam Laporan Analisis Mendalam Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024 yang dipublikasikan Kementerian PPPA bersama BPS dan UNFPA pada 21 Januari 2026 terhadap perempuan usia 15–64 tahun di 178 kabupaten/kota memberikan peringatan yang sangat serius bagi kita semua. Survei nasional tersebut mengungkap bahwa satu dari empat perempuan di Indonesia mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikologis dalam satu tahun terakhir, dan sebanyak 41,2 persen perempuan pernah mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan oleh pasangan sepanjang hidup mereka.
Bahkan ketika perempuan berusaha mencari peluang ekonomi baru lewat ruang siber, risikonya pun tidak kecil. Dalam Siaran Pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) pada 21 Oktober 2025, pemerintah mencatat masih tingginya laporan perempuan yang menjadi sasaran kejahatan siber dan penipuan daring (online scam). Tanpa literasi digital dan perlindungan hukum yang kuat, perempuan yang sedang berjuang menghidupi keluarganya justru rentan jatuh ke dalam jerat kerentanan baru.
Mengubah Cara Pandang Kebijakan Publik Kita
Sebagaimana ditegaskan oleh jajaran Pengarusutamaan Gender Kementerian PPPA dalam Sosialisasi Kesetaraan Gender di Jakarta pada 26 Juni 2026, perempuan yang berstatus sebagai kepala keluarga memiliki kebutuhan pelayanan publik yang berbeda, sehingga kebijakan pembangunan tidak bisa lagi disusun dengan pendekatan yang seragam (one-size-fits-all). Kenaikan Indeks Pembangunan Gender (IPG) menjadi 91,85 dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menjadi 77,62 pada 2024 dalam dokumen Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2025 tentang Renstra Kementerian PPPA 2025–2029 harus diterjemahkan menjadi jaring pengaman yang menyentuh langsung 11,54 juta keluarga tersebut.
Ada tiga langkah mendesak yang perlu diperkuat oleh para pengambil kebijakan di pusat maupun daerah. Pertama, membenahi pendataan administrasi kependudukan dan bantuan sosial agar tidak lagi bias gender, sehingga perempuan kepala keluarga dapat mengakses hak pembiayaan, perumahan, dan jaminan sosial tanpa birokrasi yang berbelit. Kedua, memperluas fasilitas ekonomi perawatan di tingkat komunitas seperti Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) dan penitipan anak terjangkau agar para ibu tunggal dapat bekerja dengan tenang. Ketiga, mengintegrasikan pendampingan kewirausahaan, literasi keuangan, dan pelindungan dari kekerasan berbasis gender sebagaimana terus didorong melalui kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, UNFPA, dan Komnas Perempuan pada Siklus Program 2026–2030.
Pada akhirnya, angka 11,54 juta kepala keluarga perempuan adalah cermin ketangguhan luar biasa perempuan Indonesia dalam merawat masa depan generasi penerus bangsa. Sudah saatnya masyarakat menghentikan segala bentuk stigma, dan negara hadir memastikan tidak ada satu pun perempuan tulang punggung keluarga yang harus berjalan sendirian.
