Konten dari Pengguna

Di Balik Demonstrasi DPRD DIY, Ada Aspirasi yang Perlu Didengar

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari dista gusnansah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Yogyakarta, 20 Oktober 2026 — Demonstrasi di depan Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Selasa (20/10/2026) menjadi pengingat bahwa ruang demokrasi tidak hanya dibangun melalui kebijakan dan forum resmi, tetapi juga melalui keberanian masyarakat menyampaikan pendapat. Bagi saya, sebagai mahasiswa Manajemen Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) yang sedang menjalani magang di Sekretariat DPRD DIY, peristiwa ini memberikan perspektif tersendiri tentang hubungan antara masyarakat dan lembaga perwakilan.

Suasana demo diDPRD DIY pada 20 Oktober 2026 (sumber: dokumentasi pribadi)
zoom-in-whitePerbesar
Suasana demo diDPRD DIY pada 20 Oktober 2026 (sumber: dokumentasi pribadi)

Berada di lingkungan DPRD membuat saya melihat bahwa gedung wakil rakyat bukan sekadar tempat berlangsungnya rapat dan pembahasan kebijakan. Di tempat ini, berbagai kepentingan masyarakat bertemu dengan proses politik yang diharapkan mampu menghasilkan keputusan bagi kepentingan publik.

Aspirasi Mahasiswa di Tengah Evaluasi Pemerintahan

Demonstrasi tersebut berlangsung bertepatan dengan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa dari sejumlah kampus dan organisasi menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), tata kelola BBM bersubsidi, hingga persoalan pendidikan, hak asasi manusia, dan pelibatan militer dalam ranah sipil.

Suasana demo di DPRD DIY pada 20 Oktober 2026 (sumber: dokumentasi pribadi)

Berbagai tuntutan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan publik masih menjadi perhatian mahasiswa. Kritik yang disampaikan dapat dipahami sebagai bagian dari upaya masyarakat untuk meminta penjelasan, mengevaluasi pelaksanaan program, serta mendorong pemerintah agar lebih terbuka terhadap persoalan yang dirasakan publik.

Namun, penting untuk dipahami bahwa mahasiswa yang mengikuti demonstrasi tidak selalu memiliki pandangan dan tuntutan yang sepenuhnya sama. Setiap kelompok dapat membawa kepentingan dan penekanan isu yang berbeda. Karena itu, substansi tuntutan perlu dipahami secara cermat, bukan sekadar dilihat dari besarnya massa yang hadir.

Dari Penyampaian Aspirasi hingga Ketegangan

Sepanjang aksi, mahasiswa menyampaikan pendapat melalui orasi dan berbagai bentuk ekspresi di depan Gedung DPRD DIY. Sejumlah anggota DPRD juga berkomunikasi dengan perwakilan demonstran untuk membahas aspirasi yang dibawa.

Kondisi Mahasiswa demonstran 20 oktober 2026 di lingkungan DPRD DIY (sumber: dokumentasi pribadi)

Meski demikian, situasi pada sore hingga malam hari dilaporkan memanas. Sejumlah media memberitakan adanya pelemparan benda dan bentrokan di sekitar lokasi. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian aspirasi dapat menghadapi tantangan ketika komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat tidak mencapai titik temu.

Menurut saya, peristiwa tersebut perlu dilihat secara proporsional. Insiden yang melibatkan sebagian peserta tidak seharusnya menjadi alasan untuk mengabaikan seluruh aspirasi yang disampaikan. Sebaliknya, substansi tuntutan juga tidak menghapus pentingnya tanggung jawab setiap pihak untuk menjaga keselamatan dan ketertiban.

Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Pada saat yang sama, pelaksanaannya perlu menghormati hak orang lain, menghindari kekerasan, dan menjaga fasilitas publik agar ruang penyampaian aspirasi tetap dapat digunakan secara aman.

Respons DPRD dan Pentingnya Tindak Lanjut

Dalam pemberitaan mengenai aksi tersebut, Ketua DPRD DIY Nuryadi disebut menemui mahasiswa pada siang hari. Pada malam hari, komunikasi kembali berlangsung antara perwakilan DPRD dan massa demonstran. DPRD menyampaikan kesediaan untuk meneruskan aspirasi kepada pemerintah pusat melalui fraksi masing-masing.

Langkah tersebut merupakan bagian dari proses komunikasi antara masyarakat dan lembaga perwakilan. Namun, kesediaan menerima atau meneruskan aspirasi perlu dibedakan dari keputusan untuk menyetujui dan melaksanakan tuntutan.

Bagi masyarakat, kejelasan mengenai proses tindak lanjut menjadi hal yang tidak kalah penting dibandingkan kesempatan untuk menyampaikan pendapat. Informasi mengenai tuntutan yang diterima, mekanisme pembahasan, serta perkembangan respons dari pihak terkait dapat membantu menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan.

Di sinilah peran DPRD menjadi penting, tidak hanya sebagai tempat masyarakat menyampaikan aspirasi, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan masyarakat dan proses pengambilan kebijakan.

Belajar Memahami Demokrasi dari Lingkungan DPRD

Sebagai mahasiswa yang sedang menjalani magang, saya memandang peristiwa ini sebagai kesempatan untuk memahami demokrasi dari perspektif yang lebih luas. Selama ini, demokrasi mungkin lebih sering dipahami melalui pembelajaran di ruang kuliah, seperti partisipasi masyarakat, kebijakan publik, dan fungsi lembaga negara. Namun, peristiwa di lapangan memperlihatkan bahwa pelaksanaannya melibatkan beragam kepentingan, perbedaan pandangan, serta proses komunikasi yang tidak selalu berjalan mudah.

Suasana Demo di DPRD DIY pada 20 Oktober 2026 (sumber: dokumentasi pribadi)

Saya melihat bahwa masyarakat membutuhkan ruang untuk menyampaikan kritik, sementara lembaga publik perlu menyediakan mekanisme yang memungkinkan aspirasi tersebut didengar dan ditindaklanjuti. Keduanya merupakan bagian yang saling berkaitan dalam kehidupan demokrasi.

Di sisi lain, demonstrasi juga mengingatkan bahwa tujuan menyampaikan aspirasi perlu dijaga agar tidak tertutupi oleh ketegangan. Ketika terjadi bentrokan, perhatian publik berisiko beralih dari persoalan yang hendak diperjuangkan menuju insiden yang terjadi selama aksi. Padahal, isu kebijakan yang dibawa mahasiswa tetap perlu dibahas berdasarkan substansi dan bukti yang relevan.

Menurut saya, demokrasi yang sehat tidak menuntut semua pihak untuk memiliki pendapat yang sama. Hal yang lebih penting adalah bagaimana perbedaan tersebut dikelola melalui dialog, keterbukaan, dan penghormatan terhadap hak serta tanggung jawab masing-masing.

Aspirasi Tidak Berhenti Ketika Demonstrasi Usai

Demonstrasi di Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026 menjadi pengingat bahwa hubungan antara masyarakat dan wakil rakyat perlu terus dijaga melalui komunikasi yang terbuka. Peristiwa ini tidak cukup dipahami hanya melalui jumlah massa, kerasnya orasi, atau ketegangan yang terjadi, tetapi juga melalui persoalan yang mendorong masyarakat turun ke jalan.

Sebagai mahasiswa yang sedang belajar di lingkungan lembaga legislatif, saya berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat memperoleh perhatian dan tindak lanjut yang jelas. Pada saat yang sama, penyampaian pendapat perlu tetap mengedepankan keselamatan, ketertiban, dan penghormatan terhadap hak orang lain.

Pada akhirnya, demokrasi bukan hanya tentang keberanian untuk berbicara, tetapi juga kesediaan untuk mendengar dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti. Sebab, ketika demonstrasi berakhir dan massa meninggalkan lokasi, pertanyaan yang tetap penting adalah apakah aspirasi yang disampaikan benar-benar memperoleh ruang dalam proses pengambilan kebijakan.