Dialektika atau Lingkaran Setan? Paradoks Logika dalam Diskusi Publik

Foto: Mimbar kosong di ruang diskusi. (Sumber: Pexels/Nacho Gomez) Dialog publik kerap bergeser dari arena pencarian solusi menjadi panggung formalitas dan rotasi retorika tanpa akhir.

“Diskusi dulu, baru protes” narasi ini mendadak riuh ketika gelombang penolakan terhadap pejabat publik yang masuk ke area kampus, namun ada masalah kebuntuan dialektika yang terabaikan dalam fenomena ini, mulai dari wamen HAM di Universitas Mulawarman hingga protes serupa juga terjadi di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta. Sebagian masyarakat bergegas mengutuk tindakan mahasiswa tersebut sebagai sikap emosional, arogan, dan anti-intelektual.

Namun, di balik kericuhan tuduhan itu, ada satu pertanyaan filosofis yang terabaikan yaitu, apakah forum ilmiah dan panggung audiensi tersebut memang dirancang untuk mencari kebenaran, atau sekadar panggung pameran politik? Ketika sebuah dialog formalitas hanya melahirkan lingkaran setan tanpa akhir yang berujung kepada debat kusir yang mengubah substansi dari isi diskusi yang ada.

Namun, melihat fenomena ini seperti perselisihan antara “pemerintah bebal” dan “mahasiswa arogan” justru membuat kita semua luput dalam melihat masalah yang lebih sistemik. Masalah di sini bukanlah siapa yang tak mau bicara, melainkan terletak pada keyakinan kita terhadap metode itu sendiri: kita terlalu mengagungkan dialektika padahal secara de facto-nya dialektika merupakan proses yang tidak efisien dan tak memiliki akhir sama sekali.

Secara teori, dialektika diromantisasi sebagai ruang yang sangat ideal bagi kebijakan pemerintah (tesis) dan kritik publik (antitesis) bertabrakan untuk melahirkan sintetis atau solusi bersama. Namun realitanya hal tersebut hanya berakhir seperti fatamorgana.

Sebagaimana diuraikan oleh Jürgen Habermas dalam The Theory of Communicative Action (1981), dialog publik hanya bekerja jika berada dalam ideal speech situation yaitu kondisi di mana tidak ada dominasi kekuasaan (power imbalance). Ketika meja diskusi didesain secara asimetris maka diskusi yang rasional pun akan terdistorsi dan hanya melahirkan sebuah formalitas belaka.

Ketika dua kutub yang berbeda duduk bersama yang terjadi bukanlah pencarian kebenaran, melainkan perbenturan ego yang tak berujung. Pejabat terikat dengan birokrasi, regulasi, serta kepentingan kekuasaan. Di sisi lain, mahasiswa terikat dengan moralitas, idealisme, serta urgensi lapangan. Dua posisi ini tak didesain untuk saling melebur, melainkan untuk saling bertahan.

Anatomi Kebuntuan Dialektika dan Diskusi Publik

Foto: Ruang rapat dan meja diskusi yang kosong. (Sumber: Pexels/Anna Tarazevich) Ruang audiensi kerap bergeser dari arena pencarian solusi menjadi panggung formalitas.

Akibat dari ketimpangan tersebut, forum-forum audiensi formalitas hampir selalu tergelincir masuk ke dalam lingkaran setan. Dalam prosesnya, substansi masalah utama justru tergerus dan menghilang melalui tiga tahapan:

1. Pergeseran dari Isu Ke Prosedur

Topik utama seperti pelanggaran HAM ataupun kenaikan biaya pendidikan seringkali diabaikan. Diskusi selalu saja bergeser menjadi perdebatan seputar tata krama, kesopanan, dan prosedur komunikasi.

2. Pengerdilan Argumen (Ad Hominem)

Pejabat menuding mahasiswa yang melakukan kritik tak memiliki tata krama serta sopan santun, sementara mahasiswa menganggap kehadiran pejabat hanyalah sebuah gimmick. Substansi data dan fakta huku, berganti menjadi aksi saling label.

3. Penyimpangan Narasi di Ruang Publik

Diskusi berakhir tanpa keputusan. Media dan masyarakat awam tak lagi membahas substansi tuntutan pemicu awal, melainkan meributkan perselisihan fisik atau pernyataan provokatif yang muncul di panggung.

Sebagaimana ditekankan oleh Paulo Freire dalam Pedagogy of the Oppressed (1968), "dialog" yang diprakarsai oleh pemegang otoritas sering kali bukan alat pembebasan, melainkan strategi penundukan (anti-dialogics) untuk menjinakkan perlawanan. Debat kusir akhirnya bukan lagi merupakan kegagalan yang tak disengaja dari sebuah diskusi, melainkan konsekuensi logis dari dialog yang dipaksakan di atas panggung formalitas.

Dilema Tanpa Jalan Keluar

Foto: Taman berbentuk labirin melingkar dari udara. (Sumber: Pexels/Giant Asparagus) Dialektika publik terjebak dalam putaran retorika tanpa akhir.

Pada titik ini, kedua belah pihak sebenarnya sama-sama terjebak dalam paradoks logika di mana pejabat terjebak dalam ilusi bahwa semua perlawanan sosial cukup “diredam” dengan membuka ruang audiensi yang sekadar untuk menggugurkan kewajibannya saja bahwa suara publik sudah didengarkan tapa berniat untuk mengubah arah kebijakan. Di sisi lain mahasiswa terjebak dalam posisi dilematis di mana jika mereka hadir maka mereka bisa saja dijadikan legitimasi panggung politik, namun jika mereka tidak hadir maka mereka dapat disudutkan sebagai kelompok anti-dialog.

Fenomena ini mencerminkan The Paradox of Tolerance dari Karl Popper (1945), yang mengingatkan bahwa jika sebuah sistem terus-menerus memaksakan toleransi atau dialog pada pihak yang tidak berniat berdialog secara jujur, maka ruang diskusi itu sendiri pada akhirnya akan hancur dan kehilangan maknanya.

Pada akhirnya menolak berdiskusi maupun tetap memaksakan berdiskusi sama-sama melahirkan sebuah kebuntuan. Isu yang dibahas akan selalu berputar-putar tiada henti.

Penutup

Jika dialektika pada akhirnya hanya menjadi panggung rotasi retorika tanpa akhir, maka perdebatan mengenai “siapa yang benar” antara pejabat dan mahasiswa menjadi tidak relevan lagi. Debat kusir hanyalah wujud asli dari dialektika publik yang kehilangan arah dan tujuannya.

Ketika diskusi tak lagi efisien dan tidak akan pernah menemukan titik temunya, sebuah pertanyaan yang akan tersisa ialah, “Apakah ruang publik kita memang didesain untuk menyelesaikan masalah, atau kita sekadar menikmati drama perdebatan tanpa pernah benar-benar menginginkan solusi?”