DPR Bakal Bentuk Command Center, Percepat Penanganan Sengketa Reforma Agraria

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan keterangan saat bertemu dengan sejumlah elemen mahasiswa di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto: Dhemas Reviyanto/ANTARA FOTO

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan DPR akan membentuk command center untuk mempercepat penanganan sengketa reforma agraria serta memantau hak-hak petani, nelayan, dan buruh di kawasan hutan.

Dasco menjelaskan, saat ini terdapat kendala komunikasi dan kewenangan dalam penertiban kawasan hutan. Satgas di lapangan kerap belum mengetahui keberadaan pemukiman maupun aktivitas masyarakat di lokasi yang ditertibkan.

“Mungkin memang Satgas penertiban kawasan hutan ini belum terinfo mengenai hal-hal yang tadi, bahwa di dalam, di kawasan itu ada misalnya petani, ada kemudian pemukiman yang kemudian buruh yang pada saat ini tinggal di situ. Nah, mereka akan bertugas hanya melakukan penertiban dan insyaallah nanti kita akan komunikasikan,” jelas Dasco saat menerima audiensi serikat buruh di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (1/5).

“Jadi ini masalah komunikasi dan masalah kewenangan saja yang kemudian harus kita dudukkan, kita letakkan pada tupoksinya masing-masing. Nah, itu memang nanti tugas kami,” lanjutnya.

Pimpinan DPR menerima audiensi dari koalisi masyarakat reforma agraria di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (2/10/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Pansus Dinilai Berjalan Lambat

Menurut Dasco, Panitia Khusus (Pansus) Reforma Agraria selama ini berjalan lambat karena masih melakukan sinkronisasi data dan koordinasi antarinstansi.

Untuk mempercepat proses, Pansus akan dikendalikan langsung oleh Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan diintegrasikan dalam command center bersama pimpinan Komisi III.

“Dan memang kami mengakui bahwa Pansus jalannya agak pelan karena masih melakukan sinkronisasi-sinkronisasi, tapi kami tadi sudah sepakat bahwa kemudian Pansus Reforma Agraria ini kemudian dalam waktu masa sidang depan itu akan langsung kemudian dipegang dan dikendalikan oleh Pak Saan, dan akan dibikin semacam command center yang digabung dengan Pimpinan Komisi III,” ujar Dasco.

Respons Cepat terhadap Konflik

Dasco menilai, pembentukan command center akan mempercepat respons terhadap konflik di lapangan, termasuk kasus penangkapan maupun sengketa antara perusahaan dan masyarakat.

“Jadi kami kalau kemudian tidak dapat informasi kayak kemarin yang waktu kita diinfokan, kami enggak tahu bahwa ada terjadi kejadian di lapangan, ada mungkin penangkapan, ada kemudian, ya, masalah antara perusahaan-perusahaan dengan apa namanya, petani," kata Dasco.

"Nah, sehingga kalau nanti dibentuk semacam command center, begitu kayak kemarin kan kalau kita dapat informasinya, kita juga responsnya cepat supaya bisa dilakukan mitigasi-mitigasi yang dianggap perlu,” tutur dia.