DPR Bentuk Pansus RUU Jaminan Benda Bergerak, Ini Daftar Anggotanya
PerbesarDPR RI resmi menetapkan susunan keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jaminan Benda Bergerak.
Penetapan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-4 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/9).
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan pembentukan Pansus RUU tentang Jaminan Benda Bergerak sebelumnya telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi pada Senin (20/7).
"Rapat paripurna Dewan hari ini yaitu penetapan keanggotaan Pansus RUU tentang Jaminan Benda Bergerak dilanjutkan dengan pengambilan keputusan," kata Puan dalam rapat.
Keanggotaan Pansus RUU tentang Jaminan Benda Bergerak terdiri atas perwakilan delapan fraksi di DPR RI. Berikut daftarnya:
Fraksi PDIP
Safaruddin;
Agus Ambo Djiwa;
Sofwan Dedy Ardyanto;
Mufti A.N. Anam;
Musthofa; dan
Rieke Diah Pitaloka.
Fraksi Golkar
Rikwanto;
Benny Utama;
Doni Akbar;
Samsul Bahri Tiyong; dan
Bias Layar.
Fraksi Gerindra
Mulyadi;
Moreno Soeprapto;
Adik Sasongko; dan
Rahmawati.
Fraksi NasDem
Rudianto Lallo;
Shohibul Imam;
Muslim Ayub; dan
Thoriq Majiddanor.
Fraksi PKB
Eka Widodo;
Eva Monalisa;
Iyeth Bustami; dan
Kaisar Abu Hanifah.
Fraksi PKS
Habib Idrus Salim Aljufri;
Rizal Bawazier; dan
Saadiah Uluputty.
Fraksi PAN
Nasril Bahar; dan
Abdul Hakim Bafagih.
Fraksi Demokrat
Hinca IP Pandjaitan XIII; dan
Wahyu Sanjaya.
Puan kemudian meminta persetujuan anggota DPR yang hadir dalam rapat paripurna terkait susunan keanggotaan Pansus tersebut.
"Apakah susunan keanggotaan Pansus RUU tentang Jaminan Benda Bergerak tersebut dapat disetujui?" tanya Puan.
Anggota DPR yang hadir secara serempak menyatakan setuju. Puan kemudian mengetuk palu sebagai tanda pengesahan susunan keanggotaan Pansus.
Pembentukan Pansus ini menjadi langkah DPR untuk melanjutkan pembahasan RUU tentang Jaminan Benda Bergerak.
RUU tentang Jaminan Benda Bergerak sebelumnya masuk dalam daftar RUU yang berada pada tahap Pembicaraan Tingkat I DPR RI.