DPR Terima 4 Surpres Bahas RUU Pemerintahan Aceh hingga Kamar Dagang dan Industri

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Rivan Awal Lingga/ANTARA FOTO

DPR RI menerima 4 Surpres Presiden Prabowo untuk terkait perwakilan pemerintah untuk membahas sejumlah UU.

Hal itu, diungkapkan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco saat memimpin Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026-2027, Selasa (17/11).

Dasco mengatakan, DPR telah menerima sejumlah surat dari Presiden, termasuk empat Surat Presiden (Surpres) terkait penunjukan wakil pemerintah untuk membahas sejumlah Rancangan Undang-Undang (RUU).

Empat Surpres tersebut masing-masing bernomor R-53, R-54, R-55, dan R-56 tertanggal 28 September 2026.

Surpres R-53 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kemudian, Surpres R-54 berkaitan dengan RUU tentang Administrasi Kependudukan usul DPR RI.

Selanjutnya, Surpres R-55 berisi penunjukan wakil pemerintah untuk membahas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Sementara Surpres R-56 berkaitan dengan RUU tentang Kamar Dagang dan Industri.

Selain empat Surpres tersebut, pimpinan DPR juga menerima surat dari Menteri Keuangan RI Nomor S-662 tertanggal 23 September 2026. Surat itu berisi usulan tiga nama kantor akuntan publik (KAP) calon pemeriksa laporan keuangan tahunan BPK tahun 2026.

DPR juga menerima surat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor 115 tertanggal 20 Oktober 2026 terkait usulan tiga nama KAP untuk melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan BPK tahun 2026.

Pimpinan DPR menyebut surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib dan mekanisme yang berlaku.

Reporter: Yovita Arnelia Putri Rismanto