Dunia Kembali Anarkis, Indonesia Harus Perkuat Industri Nasional

Ilustrasi yang dibuat pribadi penulis

Dunia Tanpa Aturan yang Dapat Diandalkan

Pada 2025, Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap banyak mitra dagang dan memperluas kebijakan proteksi industrinya. Persaingan teknologi antara Washington dan Beijing semakin tajam, terutama di sektor semikonduktor, kendaraan listrik, kecerdasan buatan, dan mineral kritis. Di Timur Tengah, ketegangan Iran–Israel berulang kali mengguncang pasar energi. Rusia dan Ukraina masih terjebak dalam perang berkepanjangan. Di Asia Timur, ketegangan di Laut China Selatan dan sekitar Taiwan tetap menjadi sumber risiko rantai pasok dunia.

Memasuki 2026, situasinya belum mereda. Justru sebaliknya: dunia semakin terbiasa hidup dalam ketidakpastian. Negara-negara besar tidak lagi semata-mata berbicara soal perdagangan bebas, melainkan soal keamanan ekonomi, ketahanan industri, dan kontrol atas teknologi strategis. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Amerika Serikat seperti di Venezuela, Iran dan Kuba harus kita lihat saat ini sebagai kembalinya era negara kuat yang mengabaikan tatanan internasional.

Era globalisasi yang dulu dijanjikan sebagai dunia tanpa batas kini berubah menjadi dunia yang penuh pagar: subsidi industri, pembatasan ekspor, sanksi ekonomi, tarif balasan, dan perebutan sumber daya strategis.

Dalam situasi seperti ini, negara yang tidak memiliki basis industri kuat, kapasitas teknologi mandiri, dan strategi nasional yang jelas akan mudah digilas oleh negara-negara digdaya serta menjadi pasar bagi produk negara lain yang maju, bukan pemain utama yang dapat berdiri tegak setara.

Indonesia kini berdiri di persimpangan itu.

Deindustrialisasi Dini: Luka Struktural yang Belum Sembuh

Sebelum berbicara tentang siapa yang harus kita tiru, kita perlu jujur tentang kondisi kita sendiri.

Indonesia pernah punya fondasi industri yang menjanjikan. Pada era 1990-an, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB menyentuh sekitar 29 hingga 32 persen pada puncaknya di 2002, angka yang menunjukkan sebuah negara yang sedang dalam lintasan industrialisasi yang serius. Namun setelah krisis moneter 1998, lintasan itu terganggu. Industri tidak pernah benar-benar pulih ke jalur sebelumnya.

Pada saat ini, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB hanya tersisa sekitar 18 hingga 20 persen, turun hampir separuh dari puncaknya. Tren penurunan berlangsung selama 12 tahun berturut-turut sejak 2012. Bappenas sendiri mengakui bahwa ini "tidak bagus untuk perekonomian Indonesia," karena deindustrialisasi semacam ini biasanya terjadi di negara-negara yang sudah kaya dan sudah melewati fase industri berat, bukan di negara yang belum selesai membangun fondasinya.

Para ekonom menyebut fenomena ini sebagai premature deindustrialization, Indonesia sudah bergerak ke sektor jasa sebelum sektor industrinya cukup matang untuk menghasilkan produktivitas dan teknologi yang tinggi. Akibatnya, perpindahan tenaga kerja dari sektor industri ke sektor jasa tidak diikuti oleh kenaikan upah dan kapasitas inovasi yang setara. Justru kita diperlihatkan dengan munculnya informalitas ekonomi dan dominanya usaha mikro atau UMKM yang penuh ketidakpastian dan tidak memiliki skala ekonomi yang baik.

Kelemahan ini tercermin pula dalam komposisi impor nasional. Berdasarkan data BPS, impor barang modal Indonesia pada 2023 mencapai sekitar USD 39 miliar, hampir 18 persen dari total impor. Artinya, untuk menjalankan pabrik-pabriknya, Indonesia masih harus membeli mesin, peralatan, dan teknologi dari luar negeri dalam jumlah besar. Ini bukan hanya masalah neraca pembayaran, ini adalah cermin dari ketidakmampuan industri mesin dan peralatan domestik untuk memasok kebutuhan sendiri serta memperlihatkan betapa rentanya rantai pasok kita dipengaruhi oleh fluktuasi atau volatilitas kondisi eksternal dari luar seperti melemahnya mata uang rupiah, biaya energi dan lain sebagainya yang melonjak.

Lebih memprihatinkan lagi adalah angka riset dan pengembangan (R&D). Indonesia hanya mengalokasikan sekitar 0,28 hingga 0,3 persen dari PDB untuk R&D, angka yang hampir tidak bergerak selama satu dekade terakhir. Bandingkan dengan Korea Selatan yang mengalokasikan sekitar 5,3 persen dari PDB untuk R&D, menjadikannya salah satu negara dengan intensitas inovasi tertinggi di dunia. Kesenjangan ini bukan hanya soal angka, ia mencerminkan betapa berbedanya kedua negara ini dalam memandang pengetahuan sebagai aset strategis.

Kita memiliki nikel terbesar di dunia, tetapi membeli baterai dari luar. Kita punya bauksit melimpah, tetapi mengimpor aluminium untuk industri kita. Kita dikelilingi laut, tetapi kapal perang dan kapal dagang kita sebagian besar dibangun atau dirancang oleh galangan asing.

Inilah luka struktural yang perlu diakui sebelum kita bisa berbicara tentang jalan ke depan.

Malam yang Mengubah Nasib Korea Selatan

Ilustrasi Industri di Korea Selatan. Foto: Tang Yan Song/Shutterstock

Untuk memahami ke mana Indonesia bisa pergi, ada baiknya kita melihat ke negara yang pernah berada di titik yang jauh lebih gelap.

Pada 21 Januari 1968, tiga puluh satu pasukan khusus Korea Utara menyusup ke Seoul dengan misi membunuh Presiden Park Chung-hee di Blue House, istana kepresidenan. Mereka berhasil mendekat hingga ratusan meter sebelum baku tembak besar terjadi.

Serangan ini mengguncang seluruh negeri, dan lebih dari itu, ia membuka mata Park Chung-hee tentang sebuah kenyataan pahit: keamanan Korea Selatan terlalu bergantung pada Amerika Serikat. Saat itu Washington sedang memulai pengurangan keterlibatan militernya di Asia lewat Doktrin Nixon. Korea Selatan menyadari bahwa nasib sebuah bangsa tidak bisa diserahkan sepenuhnya kepada sekutu.

Dari sinilah lahir doktrin Chaju Kukbang "Pertahanan Nasional Mandiri". Ini bukan sekadar program militer. Ini adalah proyek nasional untuk membangun industri, teknologi, dan mentalitas bangsa agar mampu berdiri di atas kaki sendiri.

Sulit dibayangkan bahwa negara yang kini dikenal lewat Samsung, Hyundai, galangan kapal raksasa, dan sistem persenjataan canggih, pernah menjadi salah satu negara termiskin di Asia. Transformasi itu tidak lahir dari keberuntungan. Ia lahir dari rasa terancam, keputusan politik yang berani, dan disiplin nasional yang tak kenal kompromi.

Indonesia patut merenungkan pertanyaan serupa: sampai kapan keamanan energi, pangan, teknologi, dan industri kita bergantung pada pihak luar yang menjadikan kita sangat rentan?

Lima Pelajaran yang Indonesia Tidak Boleh Abaikan

1. Tekanan dari Luar Bisa Menjadi Momentum

Ketika Doktrin Nixon diumumkan pada 1969, bahwa negara-negara Asia harus lebih bertanggung jawab atas pertahanannya sendiri banyak negara berkembang panik dan memilih pasif. Korea Selatan melakukan sebaliknya: mereka menjadikan tekanan itu sebagai bahan bakar untuk mempercepat industrialisasi dalam negeri.

Indonesia hari ini menghadapi tekanan serupa, hanya dalam wajah yang berbeda. Tarif resiprokal AS sebesar 32 yang telah turun menjadi 15 persen, rivalitas teknologi antara Washington dan Beijing, ancaman embargo komponen semikonduktor, serta instabilitas rantai pasok global pasca-pandemi dan perang Israel dan Amerika Serikat melawan Iran semua ini seharusnya tidak hanya dibaca sebagai ancaman keamanan. Mereka adalah sinyal bahwa windows of opportunity untuk membangun industri substitusi impor dan menguasai teknologi kunci sedang terbuka lebar.

Negara yang cerdas tidak menunggu kondisi ideal tercipta. Mereka bergerak justru ketika tekanan memaksa pilihan-pilihan sulit menjadi tidak terhindari.

2. Industrialisasi Dimulai dari Mentalitas Bangsa

Park Chung-hee memahami bahwa membangun pabrik tidak cukup dilakukan dengan semen dan baja saja. Industrialisasi yang sesungguhnya membutuhkan perubahan cara berpikir seluruh rakyat: disiplin kerja, kebanggaan pada produk nasional, kepercayaan bahwa bangsa sendiri mampu bersaing dan menguasai teknologi.

Korea Selatan tidak hanya membangun ekonomi material saja, mereka membangun ekonomi secara mental juga.

Indonesia kerap memiliki kebijakan yang baik di atas kertas namun lemah dalam budaya pelaksanaan. Masih terlalu mudah kita melihat produk asing sebagai lebih bergengsi, teknologi luar sebagai lebih canggih, dan tenaga ahli asing sebagai lebih kompeten. Selama mentalitas ini bertahan, hilirisasi dan industrialisasi akan terus berjalan tanpa memaksimalkan potensinya, bukan karena tidak ada kebijakan, tetapi karena tidak ada keyakinan yang mendalam bahwa kita mampu.

Kemandirian ekonomi bukan hanya soal mesin dan regulasi. Ia adalah soal kepercayaan diri nasional yang ditanamkan dari ruang kelas hingga ruang rapat direksi.

3. Industri Sipil adalah Fondasi Kekuatan Strategis

Pada 1970-an, Korea Selatan meluncurkan program Heavy and Chemical Industry, program industri berat dan kimia ini merupakan kebijakan ekonomi, namun di balik itu berfungsi sebagai fondasi bagi industri pertahanan nasional.

Mereka membangun industri baja terintegrasi, galangan kapal besar, industri mesin dan alat berat, pengecoran logam presisi, serta lembaga riset teknologi nasional. Hasilnya, Korea Selatan tidak sekadar menjadi eksportir barang industri, mereka mampu memproduksi kapal perang, kendaraan militer, radar, dan sistem persenjataan yang kini menjadi salah satu yang paling laku di pasar ekspor global.

Indonesia memiliki nikel, bauksit, tembaga, baja, dan pasar domestik yang luas. Tetapi jika semua itu hanya berhenti sebagai bahan mentah atau produk semi-olah, kita kehilangan nilai strategis yang sesungguhnya. Smelter, pabrik baterai, industri petrokimia, galangan kapal, dan manufaktur komponen harus dipandang bukan hanya sebagai proyek bisnis, melainkan sebagai aset kedaulatan nasional yang tidak bisa ditawar.

4. Setiap Warga Adalah Bagian dari Ketahanan Nasional

Korea Selatan menerapkan konsep total national security: negara tidak hanya mengandalkan tentara, tetapi juga memobilisasi masyarakat sipil melalui cadangan nasional, pendidikan akan disiplin industri, dan budaya kontribusi kolektif. Pekerja pabrik dianggap sebagai garis pertahanan nasional karena produksi mereka menopang negara. Insinyur, teknisi, guru, dan buruh terampil memiliki peran strategis yang setara dengan prajurit.

Indonesia perlu memperluas makna bela negara untuk era ini.

Programer yang membangun sistem digital nasional, petani yang menjaga ketahanan pangan, insinyur yang merancang mesin lokal, peneliti yang mengembangkan vaksin, dan pekerja pabrik yang memproduksi barang-barang strategis, mereka semua adalah garis depan kedaulatan modern. Kedaulatan kini tidak hanya dijaga di perbatasan laut, tetapi juga di laboratorium, pelabuhan, kawasan industri, dan server pusat data nasional.

5. Gunakan Geopolitik untuk Transfer Teknologi

Korea Selatan tidak pasif menunggu bantuan. Ketika akses teknologi dari Amerika terbatas, mereka aktif mendekati Eropa, Jepang, dan bahkan negara-negara Timur Tengah untuk mendapatkan teknologi, investasi, dan komitmen keamanan. Mereka memainkan posisi geopolitik mereka secara cerdas, menukar akses ke pasar dan lokasi strategis mereka dengan transfer pengetahuan dan kapabilitas industri.

Indonesia duduk di atas posisi tawar yang luar biasa: cadangan mineral kritis terbesar di dunia, jalur maritim yang menghubungkan dua samudra, pasar konsumen terbesar keempat di dunia, dan bonus demografi yang masih berlangsung. Namun potensi ini sering diserahkan tanpa adanya kompromi yang strategis.

Setiap investasi asing yang masuk ke Indonesia seharusnya dinegosiasikan dengan syarat yang lebih ketat: transfer teknologi yang nyata dan terukur, pelatihan tenaga insinyur dan teknisi nasional, peningkatan kandungan lokal yang bertahap, riset bersama yang melibatkan lembaga dalam negeri, dan akses ke jaringan ekspor global. Negara yang cerdas tidak menjual pasarnya dengan harga murah—ia menukar akses pasar dengan peningkatan kapasitas nasional yang berlipat ganda nilainya dalam jangka panjang.

Kedaulatan Tidak Datang Sendiri

Dunia sedang memasuki fase di mana kekuatan tidak lagi dilihat hanya dari ukuran militer, tetapi dari kedalaman basis industri, kemampuan teknologi, dan ketahanan rantai pasok. Korea Selatan membuktikan bahwa negara yang memulai dari kondisi rapuh pun bisa bangkit menjadi kekuatan industri dunia—jika memiliki visi yang tegas, birokrasi yang disiplin, dan keberanian mengambil keputusan besar di tengah ketidakpastian.

Indonesia tidak kekurangan modal awal. Yang sering kita kekurangan adalah keberanian untuk bertindak sebelum krisis memaksa kita.

Di dunia yang semakin kembali ke logika kekuatan dan anarkis internasional, negara yang tidak memiliki industri strategis, teknologi mandiri, dan mentalitas bangsa yang percaya pada dirinya sendiri akan selalu rentan, tidak peduli seberapa besar sumber daya alamnya.

Korea Selatan sudah menulis cetak biru mereka, bukan dalam kemewahan, tetapi di bawah ancaman atau kerentanan.

Kini giliran Indonesia menulis versinya sendiri. Dan waktu untuk memulai adalah sekarang, bukan nanti ketika tekanan sudah tak tertahankan.