Etika di Hulu, Hukum di Hilir: Sidang Etik Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan Pesan Kapolri

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 12 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Dua Peristiwa, Satu Pesan
Dalam rentang dua hari, publik disuguhi dua peristiwa yang seolah berdialog satu sama lain. Senin, 16 November 2026, dalam Syukuran HUT ke-81 Korps Brimob di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengingatkan jajarannya bahwa penegakan hukum akan menjadi sia-sia di mata masyarakat apabila etika diabaikan (Kompas.com, 16/11/2026; Detik.com, 16/11/2026). Keesokan harinya, Selasa, 17 November 2026, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang dipimpin Komjen Hendro Pandowo, setelah bersidang tertutup selama sembilan jam di Gedung Propam Polri, menjatuhkan sanksi etika berupa perbuatan tercela dan sanksi administratif Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Detik.com, 17/11/2026; LensaIndonesia, 17/11/2026).
Majelis menilai Eko Hadi terbukti menyalahgunakan wewenang dan melakukan akses ilegal dalam penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dengan memanfaatkan fasilitas Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri, sehingga melanggar PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Detik.com, 17/11/2026). Sepekan sebelumnya, 10 November 2026, KKEP telah menjatuhkan PTDH kepada Irjen Pol Ahrie Sonta dalam perkara yang sama (Justisio, 11/11/2026). Eko Hadi menyatakan akan mengajukan banding (Sindonews, 17/11/2026), sementara di jalur pidana ia dijerat ancaman berlapis berdasarkan KUHP baru, UU ITE, ketentuan akses ilegal, serta dugaan makar (Kompas.com, 17/11/2026).
Peristiwa ini menarik bukan semata karena kedudukan para pihak, melainkan karena ia menyingkap persoalan klasik dalam filsafat hukum: bagaimana sesungguhnya hubungan antara etika dan hukum? Apakah etika hanya pelengkap moral bagi hukum, ataukah justru fondasi yang menentukan apakah hukum itu bermakna? Pesan Kapolri, bahwa hukum tanpa etika akan sia-sia, adalah sebuah tesis filsafat hukum yang patut diuji dengan pemikiran para ahli, dan sidang etik terhadap Eko Hadi adalah kasus konkret untuk mengujinya.
Etika dan Hukum: Dua Tatanan yang Saling Menyapa
Tradisi pemikiran Barat lazim membedakan etika dan hukum dari sumber daya ikatnya. Immanuel Kant memisahkan Legalität, yakni kesesuaian perbuatan lahiriah dengan aturan tanpa memandang motifnya, dari Moralität, yakni kesesuaian yang lahir dari kesadaran akan kewajiban itu sendiri (Kant, 1797/1991: 46). Hukum, dalam pengertian ini, puas dengan ketaatan lahiriah; etika menuntut ketaatan batiniah. Seorang perwira yang tidak menyadap siapa pun karena takut dipidana telah memenuhi tuntutan hukum. Tetapi hanya perwira yang menolak menyadap karena menyadari bahwa privasi warga negara, termasuk kepala negara, adalah amanah yang tak boleh dikhianati, yang memenuhi tuntutan etika.
Namun pembedaan itu tidak pernah berarti pemisahan. Paul Scholten, Guru Besar Universiteit van Amsterdam yang pemikirannya sangat membekas dalam pendidikan hukum Indonesia, menegaskan bahwa hukum dan kesusilaan memang dua hal yang dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan. Hukum, menurut Scholten, adalah tatanan yang hendak mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama, dan keadilan itu sendiri berakar pada kesadaran susila manusia. Karena itu Scholten mengingatkan bahwa hukum tidak selesai pada bunyi undang-undang: het recht is er, doch het moet gevonden worden, hukum itu ada, tetapi ia harus ditemukan (Scholten, 1974: 12). Menemukan hukum berarti melibatkan penilaian, dan penilaian itu tidak pernah steril dari pertimbangan etis. Dalam kerangka Scholten, setiap aparat penegak hukum adalah penemu hukum dalam lingkup kewenangannya. Penyidik yang memutuskan untuk menyadap, atasan yang memerintahkan, operator yang menjalankan, semuanya berada pada titik di mana hukum harus "ditemukan" melalui pertimbangan susila. Ketika pertimbangan itu absen, yang tersisa hanyalah kewenangan teknis yang telanjang dari tujuannya.
Di Indonesia, Jimly Asshiddiqie mengangkat kembali perumpamaan Earl Warren, Ketua Mahkamah Agung Amerika Serikat, bahwa law floats in a sea of ethics: hukum mengapung di atas samudra etika. Hukum ibarat kapal, etika adalah samudranya; kapal tidak mungkin berlayar jika samudranya kering (Asshiddiqie, 2014: 41). Dari perumpamaan ini Jimly membangun gagasan rule of law and rule of ethics, yakni bahwa negara hukum modern memerlukan dua sistem penegakan sekaligus: peradilan hukum untuk pelanggaran hukum, dan peradilan etik untuk pelanggaran etika jabatan, yang bekerja saling menopang (Asshiddiqie, 2014: 96–102). Sidang KKEP Polri adalah salah satu wujud kelembagaan dari gagasan itu.
Pesan Kapolri di Kelapa Dua, bila dibaca dengan kacamata ini, adalah penegasan ulang bahwa etika berada di hulu dan hukum di hilir. Bila hulunya tercemar, air yang mengalir ke hilir, betapa pun rapi salurannya, tak akan menyegarkan siapa pun.
H.L.A. Hart: Pemisahan yang Tidak Pernah Memutus
Orang sering mengira bahwa positivisme hukum memisahkan hukum dari moral secara mutlak, sehingga dapat dipakai untuk membenarkan pandangan bahwa urusan etika adalah urusan lain di luar hukum. Pandangan ini menyederhanakan H.L.A. Hart. Benar bahwa Hart mempertahankan tesis pemisahan: keberlakuan suatu norma hukum tidak bergantung pada kebaikan moralnya (Hart, 1958: 593–601). Tetapi Hart juga menunjukkan dua hal yang justru relevan bagi kasus ini.
Pertama, Hart menegaskan bahwa suatu sistem hukum hanya dapat bertahan apabila para pejabatnya mengambil apa yang ia sebut internal point of view, sudut pandang internal, terhadap aturan-aturan sistem itu. Pejabat tidak cukup sekadar berperilaku sesuai aturan; mereka harus menerima aturan itu sebagai standar bersama yang mengikat, yang dijadikan alasan untuk bertindak dan dasar untuk mengkritik penyimpangan (Hart, 1994: 89–91, 116–117). Bagi Hart, syarat minimal keberadaan sistem hukum adalah bahwa aturan pengakuan (rule of recognition) dan aturan-aturan perubahan serta ajudikasi diterima secara efektif oleh para pejabat sebagai standar publik perilaku resmi (Hart, 1994: 116–117). Aparat yang memanfaatkan perangkat negara untuk menyadap tanpa dasar hukum dan tanpa hubungan dengan penegakan hukum sedang meninggalkan sudut pandang internal itu. Ia memperlakukan aturan bukan sebagai standar, tetapi sebagai rintangan yang bisa diakali. Jika sikap ini meluas di kalangan pejabat, sistem hukum menurut Hart kehilangan salah satu syarat keberadaannya, bukan sekadar mengalami pelanggaran.
Kedua, Hart mengakui adanya minimum content of natural law, yakni sejumlah kandungan minimal yang mesti dimuat setiap sistem hukum agar manusia dapat hidup bersama, antara lain karena manusia rentan dan karena kepercayaan timbal balik adalah prasyarat kerja sama (Hart, 1994: 193–200). Perlindungan atas komunikasi pribadi dari intipan sewenang-wenang penguasa adalah perpanjangan modern dari kebutuhan dasar akan rasa aman itu. Ketika aparat yang ditugasi menjaga keamanan justru menjadi sumber ketidakamanan, yang terguncang bukan hanya satu pasal, tetapi kandungan minimal yang membuat hukum layak ditaati.
Dengan demikian, bahkan dari dalam tradisi positivisme, pesan Kapolri menemukan pembenarannya. Hart memang memisahkan konsep hukum dari moral, tetapi ia tidak pernah memutus ketergantungan sistem hukum pada sikap batin para pejabatnya. Sikap batin itulah yang dalam bahasa sehari-hari kita sebut etika profesi.
Lon L. Fuller: Moralitas Internal Hukum dan Kesetiaan Aparat
Jika Hart berangkat dari pemisahan, Lon L. Fuller berangkat dari keterjalinan. Dalam polemiknya yang terkenal dengan Hart, Fuller berpendapat bahwa hukum memiliki moralitas internal (inner morality of law) yang membuatnya mungkin sebagai suatu usaha manusia untuk menundukkan perilaku pada aturan (Fuller, 1958: 644–648). Fuller merumuskan delapan syarat (desiderata) yang apabila gagal dipenuhi secara total tidak sekadar menghasilkan hukum yang buruk, tetapi sesuatu yang tidak layak disebut sistem hukum: aturan harus bersifat umum, diumumkan, tidak berlaku surut, jelas, tidak saling bertentangan, tidak menuntut hal yang mustahil, relatif ajek, dan, yang terpenting di sini, harus ada kesesuaian antara aturan yang diumumkan dengan tindakan nyata pejabat yang menjalankannya (congruence between official action and declared rule) (Fuller, 1969: 33–39, 81).
Syarat kedelapan inilah yang menurut Fuller paling rumit dan paling sering dilanggar, sebab pelanggarannya terjadi diam-diam, di ruang-ruang yang tak terlihat publik, melalui tafsir yang menyimpang, prosedur yang dilangkahi, atau kewenangan yang dipakai untuk tujuan lain (Fuller, 1969: 81–91). Penyadapan ilegal adalah contoh paradigmatis dari kegagalan kongruensi. Di atas kertas, penyadapan diatur ketat, dibatasi tujuannya untuk penegakan hukum, dan tunduk pada prosedur. Dalam praktik yang didakwakan, fasilitas negara dipakai untuk mengintip kepala negara tanpa dasar dan tanpa prosedur. Jarak antara aturan yang diumumkan dan tindakan pejabat inilah yang, dalam kerangka Fuller, menggerogoti hukum dari dalam.
Fuller juga membedakan morality of duty dan morality of aspiration (Fuller, 1969: 5–9). Moralitas kewajiban adalah batas bawah: larangan-larangan yang pelanggarannya patut dihukum. Moralitas aspirasi adalah cita-cita: keunggulan yang patut dikejar dan dihargai, tetapi tidak dapat dipaksakan dengan sanksi. Sidang etik terhadap Eko Hadi bekerja pada ranah moralitas kewajiban, menegaskan batas bawah yang tak boleh dilampaui. Sementara pesan Kapolri tentang pelayanan humanis, kerja nyata tanpa rekayasa, dan kepercayaan rakyat (Tribratanews, 16/11/2026; Kumparan, 16/11/2026) berbicara dalam bahasa moralitas aspirasi. Keduanya diperlukan. Tanpa penegakan batas bawah, aspirasi menjadi retorika; tanpa aspirasi, penegakan batas bawah menjadi rutinitas birokratis yang hampa.
Sidang Etik sebagai Peradilan Etik: Kekuatan dan Batasnya
Sidang KKEP adalah peradilan etik, bukan peradilan pidana, dan perbedaan ini penting dipahami agar publik tidak salah membaca putusannya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mewajibkan setiap anggota Polri tunduk pada kode etik profesi dan menugaskan komisi kode etik untuk menegakkannya (Pasal 34–35 UU No. 2 Tahun 2002). Perpol Nomor 7 Tahun 2022 kemudian mengatur bahwa penegakan kode etik berjalan tersendiri dan tidak menunggu proses pidana; sanksi etik dapat dijatuhkan atas dasar pelanggaran etika profesi, sementara pertanggungjawaban pidana diperiksa oleh peradilan umum. Dengan demikian, putusan PTDH terhadap Eko Hadi bukan vonis pidana. Ia adalah pernyataan institusi bahwa yang bersangkutan, menurut penilaian majelis etik, tidak lagi layak menyandang amanah sebagai anggota Polri.
Di sinilah kekuatan peradilan etik. Ia dapat bergerak lebih cepat dan menjangkau perbuatan yang belum tentu, atau belum, terbukti sebagai tindak pidana, karena ukurannya adalah kepatutan jabatan, bukan unsur-unsur delik. Ia memungkinkan institusi membersihkan diri tanpa harus menunggu proses peradilan yang panjang. Dalam bahasa Jimly, peradilan etik adalah penjaga gerbang yang mencegah pelanggaran etika membusuk menjadi kejahatan (Asshiddiqie, 2014: 102).
Namun peradilan etik juga memiliki batas yang harus dijaga, justru demi etika itu sendiri. Pertama, putusan etik tidak boleh dibaca sebagai penghapus asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana. Status terbukti melanggar etik tidak sama dengan terbukti bersalah secara pidana; yang terakhir hanya dapat ditetapkan oleh pengadilan melalui putusan berkekuatan hukum tetap. Kedua, hak banding yang hendak ditempuh Eko Hadi adalah bagian dari jaminan prosedural yang disediakan Perpol 7/2022, dan harus dihormati sebagai wujud moralitas internal hukum itu sendiri. Fuller akan mengingatkan bahwa lembaga yang menegakkan etika terhadap anggotanya pun terikat pada kesesuaian antara aturan dan tindakannya; peradilan etik yang melangkahi prosedur akan mengulangi kesalahan yang sedang ia hukum. Ketiga, sidang yang digelar tertutup memang dapat dibenarkan oleh sifat perkara yang menyangkut keamanan negara, tetapi kepercayaan publik menuntut agar pertimbangan putusan disampaikan secara memadai. Etika publik bukan hanya soal benarnya putusan, tetapi juga soal dapat dipahaminya alasan putusan oleh masyarakat yang menjadi sumber legitimasi kepolisian.
Perlu pula dicatat bahwa perkara ini tidak berdiri sendiri. Ia melibatkan sejumlah perwira tinggi, termasuk mantan pimpinan tertinggi Polri, yang juga ditetapkan sebagai tersangka (Okezone, 11/11/2026). Ketika pelanggaran etik terjadi pada tingkat puncak hierarki, persoalannya bergeser dari penyimpangan individu menjadi persoalan budaya organisasi. Penegakan etik yang konsisten dari atas ke bawah, tanpa membedakan pangkat, adalah ujian yang sebenarnya bagi tesis Kapolri.
Membaca Pesan Kapolri: Etika sebagai Sumber Legitimasi
Mengapa penegakan hukum tanpa etika menjadi sia-sia? Jawabannya terletak pada konsep legitimasi. Tom R. Tyler, melalui penelitian empirisnya, menunjukkan bahwa orang menaati hukum bukan terutama karena takut sanksi, melainkan karena mereka memandang otoritas hukum itu sah dan memperlakukan warga secara adil. Persepsi tentang keadilan prosedural dan integritas aparat jauh lebih menentukan ketaatan daripada beratnya ancaman hukuman (Tyler, 1990: 4–7, 161–165). Dengan kata lain, polisi yang menegakkan hukum dengan tegas tetapi dipersepsi tidak berintegritas akan memperoleh kepatuhan yang rapuh, kepatuhan karena takut, bukan karena percaya. Kepatuhan semacam itu runtuh begitu pengawasan mengendur.
Inilah makna mendalam dari analogi "dua sisi mata uang" yang disampaikan Kapolri: ketegasan operasional dan pendekatan humanis sebagai pengayom (Tribratanews, 16/11/2026). Ketegasan tanpa kemanusiaan melahirkan ketakutan; kemanusiaan tanpa ketegasan melahirkan ketidakpastian. Keduanya hanya dapat dipersatukan oleh etika. Demikian pula pernyataan Kapolri bahwa Polri tidak perlu membeli survei, cukup bekerja dengan hati, karena rakyat tidak bisa dibohongi (Kumparan, 16/11/2026), adalah pengakuan bahwa legitimasi tidak dapat direkayasa. Ia hanya dapat diperoleh melalui perilaku yang konsisten dari waktu ke waktu.
Satjipto Rahardjo telah lama mengingatkan bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Bagi Satjipto, kualitas penegakan hukum lebih ditentukan oleh kualitas manusia yang menjalankannya daripada oleh kelengkapan peraturan; sebaik apa pun undang-undang, ia akan rusak di tangan aparat yang tidak berintegritas, dan sebaliknya undang-undang yang kurang sempurna dapat bekerja baik di tangan aparat yang berwatak baik (Rahardjo, 2009: 2–6). Kasus penyadapan ini membuktikan tesis Satjipto dari sisi negatifnya: peraturan tentang penyadapan sudah ada dan cukup ketat, tetapi ia tidak berdaya ketika orang-orang yang memegang kunci fasilitas penyadapan memilih mengabaikannya.
Dalam buku saya Bhayangkara Rakyat, saya berargumen bahwa jati diri Polri sebagai pengayom tidak bersumber dari kewenangannya, melainkan dari kepercayaan rakyat yang menitipkan kewenangan itu kepadanya (Saidin, 2026). Kewenangan menyadap, menangkap, dan menahan adalah kewenangan yang sangat besar, yang dalam negara demokratis hanya dapat dibenarkan sepanjang digunakan untuk melindungi warga, bukan untuk mengintai mereka, apalagi mengintai pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Kemampuan teknologi yang dimiliki Polri dalam menghadapi kejahatan siber adalah aset negara yang harus dijaga dengan etika yang setara dengan kecanggihannya (Saidin, 2026: 326–388). Semakin canggih alat yang dipegang aparat, semakin tinggi pula tuntutan etika terhadap pemegangnya, karena semakin besar pula kerusakan yang dapat ditimbulkannya bila disalahgunakan.
Penutup
Sidang etik terhadap Irjen Pol Eko Hadi Santoso dan pesan Kapolri di HUT ke-81 Brimob, bila dibaca bersama, menyampaikan satu pelajaran: hukum dan etika bukan dua dunia yang terpisah, melainkan dua lapis dari satu bangunan. Kant mengajarkan bahwa hukum puas dengan ketaatan lahiriah, tetapi Scholten mengingatkan bahwa hukum harus ditemukan melalui pertimbangan susila. Hart, sang positivis, tetap mengakui bahwa sistem hukum bergantung pada sikap batin para pejabatnya. Fuller menunjukkan bahwa kegagalan kesesuaian antara aturan dan tindakan pejabat menggerogoti hukum dari dalam. Tyler membuktikan bahwa legitimasi, bukan ancaman, yang membuat hukum ditaati. Satjipto menegaskan bahwa hukum hanya sebaik manusia yang menjalankannya.
Putusan PTDH ini belum final; banding masih terbuka, dan perkara pidananya baru akan diuji di pengadilan. Proses-proses itu harus dihormati dengan seluruh jaminan prosedurnya. Namun apa pun hasil akhirnya, satu hal telah jelas: kepolisian sedang diuji, bukan pada kemampuannya menindak orang lain, tetapi pada kesediaannya menindak dirinya sendiri. Di situlah pesan Kapolri menemukan ujiannya yang paling nyata. Penegakan hukum memang akan sia-sia bila etika ditinggalkan. Tetapi pesan tentang etika pun akan sia-sia bila tidak disertai keberanian menegakkannya, secara konsisten, terhadap siapa saja, dari puncak hingga ke dasar hierarki. Etika di hulu, hukum di hilir; dan kepercayaan rakyat adalah muara tempat keduanya akhirnya bertemu.
