Euforia Investasi Data Center: Sudahkah Kita Menghitung Listrik dan Airnya?
Awang Riyadi adalah penulis independen yang menaruh perhatian pada isu geopolitik, energi, ekonomi, dan strategi pembangunan.
·waktu baca 8 menit
Tulisan dari Awang Riyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKecerdasan buatan dapat menjawab pertanyaan dalam hitungan detik. Namun, jika euforia investasi pusat data tidak dihitung matang, biaya fisiknya bisa terasa jauh dari layar: aliran air yang makin terbatas saat kemarau, sambungan listrik yang harus menunggu, atau uang publik yang dialihkan untuk membangun gardu dan pipa bagi industri baru.
Peringatan itu relevan setelah pemerintah mengungkapkan minat investor global membangun pusat data dengan kapasitas gabungan 1,3 gigawatt di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memperkirakan nilai investasinya mencapai 15–20 miliar dolar AS. Kapasitas yang diminati tersebut lebih dari dua kali kapasitas operasional Indonesia saat ini, sekitar 580 megawatt.
Angka sebesar itu tentu pantas disambut. Pusat data dibutuhkan untuk menopang komputasi awan, layanan digital, dan perkembangan AI. Namun, buku besar investasi memiliki dua sisi. Selain dolar yang masuk, Indonesia perlu menghitung listrik, air, lahan, insentif, dan infrastruktur publik yang harus disediakan—lalu menanyakan nilai tambah apa yang benar-benar tinggal di dalam negeri.
Industri Digital dengan Tubuh Fisik
Istilah “awan” membuat dunia digital seolah tidak memiliki berat. Padahal, awan itu berdiri sebagai gedung berisi ribuan server yang menyala selama 24 jam. Server memerlukan listrik untuk mengolah dan menyimpan data, sementara energi tambahan dibutuhkan untuk pendinginan, jaringan, dan sistem cadangan.
Badan Energi Internasional atau IEA mencatat pusat data mengonsumsi sekitar 415 terawatt-jam listrik pada 2024. Konsumsinya diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 945 terawatt-jam pada 2030, sedikit lebih besar daripada konsumsi listrik Jepang saat ini. AI menjadi pendorong utama kenaikan tersebut.
Masalahnya bukan hanya jumlah listrik yang digunakan secara nasional. Pusat data cenderung berkumpul di lokasi yang memiliki konektivitas, lahan, dan akses pasar. Akibatnya, tambahan permintaan terkonsentrasi pada jaringan tertentu. Sebuah sistem kelistrikan mungkin terlihat memiliki pasokan yang cukup secara agregat, tetapi gardu dan jaringan di kawasan tempat pusat data berdiri belum tentu siap menerima lonjakan beban besar.
Air bahkan lebih sering luput dari pembicaraan. Server menghasilkan panas dan sebagian sistem pendinginan membuang panas melalui penguapan air. Panduan Pusat Data Berkelanjutan ASEAN menyebut pusat data berukuran menengah dapat menggunakan lebih dari satu juta liter air per hari. Kebutuhan sebenarnya berbeda-beda, bergantung pada desain, iklim, tingkat penggunaan server, dan teknologi pendinginan.
Indonesia sudah memiliki gambaran konkretnya di Batam. Berdasarkan data BP Batam yang diolah Katadata, sepuluh pusat data yang direncanakan di pulau tersebut diperkirakan membutuhkan sekitar 32 juta liter air per hari ketika beroperasi penuh pada 2032. Jumlah itu setara dengan sekitar 8,4 persen pasokan air Batam saat ini, atau kebutuhan harian sekitar 320.000 orang.
Angka itu masih berupa proyeksi, bukan konsumsi aktual. Desain yang lebih efisien dapat menurunkannya. Namun, pesannya sulit diabaikan. Batam bergantung pada waduk tadah hujan. Lokasi yang sangat menarik karena dekat dengan Singapura dan jalur kabel bawah laut ternyata juga memiliki batas ekologis.
Secara nasional, Bank Dunia memperkirakan 36 persen daerah aliran sungai Indonesia mengalami tekanan air sepanjang tahun dan 46 persen mengalaminya pada musim kemarau. Indonesia mungkin terlihat kaya air pada peta, tetapi pusat data tidak mengambil air dari angka nasional. Ia bergantung pada sungai, waduk, jaringan perpipaan, atau air tanah di tempat tertentu.
Bagi warga, tekanan air bukan persoalan statistik. Ia terasa ketika aliran dari keran mengecil pada jam sibuk, distribusi digilir saat kemarau, keluarga harus membeli air tangki, atau sumur dibor semakin dalam. Pusat data tentu tidak otomatis membuat keran rumah warga mengering. Namun, ketika sumber air dan kapasitas jaringan terbatas, masuknya pengguna industri berskala besar mempersempit ruang aman sistem yang sama-sama mereka andalkan.
Risiko serupa berlaku pada listrik. Pusat data membutuhkan pasokan stabil sepanjang waktu dan tidak dapat menerima gangguan seperti pelanggan biasa. Jika tambahan kebutuhannya tidak disertai pembangkit, gardu, dan jaringan baru, akibatnya dapat muncul dalam bentuk tertundanya sambungan bagi industri lain, berkurangnya cadangan sistem, atau membesarnya investasi yang harus dilakukan PLN untuk melayani konsentrasi beban baru.
Pertanyaan paling penting kemudian adalah siapa yang membayar. Jika investor membiayai tambahan jaringan listrik, sistem air, dan energi bersih yang dibutuhkan proyeknya, manfaat infrastrukturnya dapat meluas. Namun, jika biaya itu masuk ke anggaran negara, tarif pelanggan, subsidi, atau neraca perusahaan publik, warga pada dasarnya ikut membiayai industri yang keuntungan terbesarnya belum tentu tinggal di Indonesia.
Beban itu juga memiliki biaya kesempatan. Dana untuk membangun gardu, pipa, instalasi pengolahan air, atau pasokan cadangan bagi satu kawasan tidak dapat pada saat yang sama digunakan untuk memperluas layanan air bersih ke permukiman, memperbaiki jaringan bocor, atau menyambungkan usaha kecil yang masih menunggu listrik andal.
Karena itu, pertanyaan tentang pusat data bukan hanya berapa besar investasi yang masuk. Pertanyaannya juga: kebutuhan siapa yang harus menunggu agar investasi tersebut dapat dilayani?
Belajar Sebelum Tersandung
Negara lain menunjukkan betapa cepat pusat data dapat mengubah perencanaan infrastruktur. Di Irlandia, pusat data menggunakan 23 persen dari seluruh listrik bermeter pada 2025. Sepuluh tahun sebelumnya porsinya baru 5 persen. Konsumsinya bahkan lebih besar daripada seluruh rumah tangga perkotaan, yang menggunakan 18 persen.
Irlandia tentu berbeda dari Indonesia. Namun, kasus itu memperlihatkan bahwa industri yang semula dianggap hanya salah satu pelanggan listrik dapat menjadi penentu utama sistem tenaga dalam waktu satu dekade.
Singapura memberi pelajaran lain. Setelah menyetujui 14 pusat data dengan kapasitas teknologi informasi 768 megawatt dalam lima tahun—lebih dari dua kali kapasitas yang disetujui pada periode lima tahun sebelumnya—pemerintahnya menghentikan sementara pelepasan lahan negara untuk proyek baru. Pertumbuhan kemudian dibuka kembali dengan persyaratan lebih ketat mengenai efisiensi energi, teknologi, energi berkelanjutan, serta kontribusi ekonomi.
Singapura tidak menolak ekonomi digital. Negara itu berhenti sejenak untuk memperbaiki posisi tawarnya: dari menerima sebanyak-banyaknya menjadi memilih investasi berdasarkan kualitas dan kemampuan infrastrukturnya.
Indonesia tidak perlu menunggu jaringan sesak atau waduk tertekan untuk melakukan hal serupa. Komdigi telah memulai penyusunan standar pusat data berkelanjutan yang mencakup efisiensi energi dan kelestarian lingkungan. Gelombang minat sebesar 1,3 gigawatt membuat standar tersebut bukan lagi sekadar pelengkap reputasi hijau, melainkan kebutuhan ekonomi dan perlindungan publik.
Jangan Hanya Menyewakan Colokan dan Keran
Investasi pusat data tetap penting. Kapasitas komputasi yang lebih dekat dapat memperkuat layanan digital, keamanan data, dan pengembangan AI di Indonesia. Namun, investasi itu tidak boleh membuat warga membayar dua kali: pertama melalui listrik, air, lahan, dan insentif yang disediakan; kedua melalui layanan publik yang memburuk atau anggaran yang dialihkan untuk menutup kebutuhan infrastrukturnya.
Karena itu, pertanyaan kebijakannya bukan apakah Indonesia harus menerima investasi pusat data, melainkan dengan syarat apa investasi itu layak memperoleh listrik, air, lahan, dan insentif. Ukurannya harus jelas: sumber daya publik yang digunakan mesti sebanding dengan kapasitas ekonomi, teknologi, dan infrastruktur yang ditinggalkan di Indonesia.
Setiap proyek besar perlu menjalani penilaian daya dukung sebelum izin diberikan. Pemerintah daerah, pengelola wilayah sungai, PLN, dan penyedia air harus menghitung kondisi jaringan, ketersediaan air pada musim kemarau, tambahan infrastruktur yang diperlukan, serta pembagian biayanya.
Prinsipnya sederhana. Kebutuhan tambahan yang terutama ditimbulkan oleh sebuah proyek tidak semestinya otomatis dibebankan kepada pelanggan listrik, pelanggan air, atau anggaran publik. Investor perlu ikut membiayai gardu, jaringan, pembangkit bersih, penyimpanan energi, pengolahan air daur ulang, atau infrastruktur lain yang diperlukan agar proyeknya tidak mengurangi keandalan layanan bagi warga dan kegiatan ekonomi yang sudah ada.
Ukuran efisiensi listrik atau Power Usage Effectiveness (PUE) serta efisiensi air atau Water Usage Effectiveness (WUE) juga perlu dilaporkan secara berkala dan dapat diaudit. Di wilayah dengan tekanan air tinggi, penggunaan air layak minum untuk pendinginan semestinya menjadi pilihan terakhir. Air daur ulang, sistem tertutup, pendinginan udara, atau teknologi lain harus dipilih berdasarkan kondisi setempat, bukan hanya biaya termurah bagi operator.
Tambahan konsumsi listrik juga perlu disertai tambahan pasokan bersih yang nyata. Pembelian sertifikat energi terbarukan dari pembangkit yang sudah ada belum tentu menambah listrik baru ke sistem. Untuk proyek berskala besar, investor dapat diwajibkan ikut membangun pembangkit bersih, jaringan, atau penyimpanan energi yang benar-benar memperbesar kapasitas dan keandalan.
Namun, efisiensi lingkungan saja belum cukup. Insentif perlu dikaitkan dengan nilai tambah domestik yang terukur: berapa banyak insinyur Indonesia yang dilatih, riset apa yang dibangun bersama universitas, teknologi apa yang dikuasai pemasok lokal, dan apakah perusahaan rintisan serta lembaga riset Indonesia memperoleh akses komputasi yang lebih baik.
Komdigi sendiri telah menegaskan bahwa kerja sama dengan perusahaan teknologi global tidak boleh berhenti pada investasi, tetapi harus menghasilkan transfer teknologi dan memperkuat ekosistem inovasi Indonesia.
Tanpa syarat semacam itu, Indonesia berisiko hanya memperoleh gedung, konsumsi sumber daya, dan tagihan infrastrukturnya, sementara sebagian besar pengetahuan dan nilai ekonomi tetap berada di luar negeri. Kita bukan sedang membangun pusat digital apabila yang ditambahkan hanya kapasitas server, tetapi bukan kemampuan manusianya.
Di layar, AI memang tampak hidup di awan. Di darat, awan itu berdiri di atas gardu listrik, pipa air, waduk, lahan, dan uang publik.
Indonesia tidak perlu memilih antara menjadi pusat digital dan menjaga kebutuhan warganya. Pilihan sebenarnya adalah apakah kita sekadar menjadi tuan rumah bagi server dunia, atau menjadi perunding yang memastikan setiap megawatt listrik dan setiap liter air dikonversi menjadi kemampuan ekonomi nasional.
Euforia dapat membuka pintu investasi. Namun, hitungan yang matanglah yang menentukan apakah kemajuan digital menerangi rumah warga—atau justru membuat mereka ikut membayar tagihannya.