Hadiri Forum CALD, Hasto hingga Andi Widjajanto Bahas Tantangan Demokrasi
PerbesarSekjen PDIP Hasto Kristiyanto menghadiri forum CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9). Dalam forum itu membahas sejumlah isu, salah satunya demokrasi.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dalam keynote address bertajuk “Democracy in the Age of Authoritarian Populism: Strategy through Party Institutionalization” menyoroti dinamika demokrasi Indonesia, khususnya Pemilu 2024.
“Kedaulatan rakyat adalah inti dari jiwa PDI Perjuangan. Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran (backsliding),” tegas Hasto di hadapan para delegasi.
Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang (gatekeepers) demokrasi. Ia kemudian menawarkan lima agenda strategis, yakni strategi seluruh lapisan masyarakat, supremasi hukum, pelembagaan partai politik secara substansial, penguatan masyarakat sipil, serta demokrasi di sektor politik dan ekonomi.
Menurut Hasto, pelembagaan partai penting untuk menghadapi politik yang semakin berpusat pada figur sekaligus mengembalikan partai kepada fungsi utamanya sebagai instrumen kedaulatan rakyat.
“Di dalam forum CALD ini, kita berdiri teguh pada harapan bahwa rakyat biasa dapat mengelola pemerintahannya sendiri, perbedaan diselesaikan tanpa kekerasan, dan keadilan berdiri tegak di atas kekuasaan. Bersama FNF dan CALD, mari kita bangun demokrasi yang semakin matang dan sehat,” pungkas Hasto.
Sekutu Baru Demokrasi
Kepala Badan Riset PDI Perjuangan sekaligus Senior Advisor LAB 45 Andi Widjajanto menilai Indonesia menempuh jalur berbeda dalam fenomena kemunduran demokrasi. Menurutnya, pelemahan demokrasi tidak dilakukan melalui kudeta atau perebutan kekuasaan secara paksa, melainkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
"Lihat jalur Indonesia: Lembaga anti-korupsi (KPK) dilemahkan lewat revisi UU pada 2019, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pencalonan 2023 dengan prosedurnya sendiri, dan UU Militer direvisi pada 2025 melalui legislasi normal. Pemilu tetap tepat waktu, partisipasi warga tinggi, dan pers bebas terbit. Tidak ada kekuasaan yang direbut secara paksa, everything was legalized. Hukum tidak lagi menjadi pembatas, melainkan alat kekuasaan," tegas Andi di hadapan perwakilan partai politik dari berbagai negara Asia.
Andi menyebut dua "sekutu baru" demokrasi Indonesia, yakni pasar global dan fenomena "Swasembada Meme & Kecerdasan Buatan (AI)". Ia juga menilai perempuan dan generasi muda menjadi kekuatan penting dalam menjaga resiliensi demokrasi.
"Demokrasi tidak bisa diselamatkan dari luar. Sumber kekuatan utama untuk mengkonsolidasikan resiliensi demokrasi kita dari dalam terletak pada dua kelompok utama, yakni Perempuan dan Generasi Muda atau Youth," pungkas Andi.
Demokrasi Global dalam Tekanan
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Regional Friedrich Naumann Foundation (FNF) Asia Moritz Kleine-Brockhoff turut mengingatkan tekanan terhadap demokrasi di berbagai negara, termasuk Amerika Serikat, Jerman, dan sejumlah negara Asia.
“Ketika saya tumbuh besar di Jerman, runtuhnya Tembok Berlin dan berakhirnya Perang Dingin adalah masa kejayaan demokrasi. Namun hari ini, demokrasi berada dalam tekanan di banyak tempat,” ujar Moritz.
Ia juga menyoroti persoalan demokrasi di Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, hingga Indonesia.
“Di Indonesia sendiri, kita menyaksikan kemunduran demokrasi yang mengkhawatirkan. Pendiri yayasan kami, Friedrich Naumann, pernah menyatakan bahwa ‘Demokrasi membutuhkan orang-orang yang demokratis’ (Democracies need Democrats). Maka, terserah kepada kita para demokrat untuk merespons hal ini,” katanya.
Forum CALD tersebut diselenggarakan pada 3–7 September 2026 dan diikuti puluhan delegasi mancanegara yang terdiri atas pimpinan partai politik, anggota parlemen, akademisi, serta tokoh masyarakat sipil dari berbagai negara.