Hasto soal Angka Parliamentary Threshold Ideal: Perlu Proses Politik dan Kajian
·waktu baca 2 menit
PerbesarSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto bicara soal ambang batas parlemen atau parliamentary threshold dalam sistem pemilu Indonesia.
Menurut Hasto, parliamentary threshold merupakan instrumen demokrasi yang lahir dari proses reformasi untuk menjaga efektivitas sistem pemerintahan, khususnya dalam kerangka sistem presidensial.
“Dalam kesadaran bahwa sistem kita adalah presidensial, memerlukan efektivitas jalannya pemerintahan negara, maka kemudian digunakan parliamentary threshold sebagai suatu instrumen demokrasi melalui pemilu,” kata Hasto dalam jumpa pers usai peringatan Hari Buruh Internasional 2026 yang digelar DPP PDIP di GOR Otista, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (3/5).
Latar Belakang Reformasi
Ia menjelaskan, setelah runtuhnya pemerintahan Presiden ke-2 RI Soeharto, Indonesia memasuki era demokratisasi dengan membuka ruang luas bagi partai politik. Pada Pemilu pertama era reformasi, tercatat 48 partai politik ikut serta.
Namun, dalam perkembangannya, menurut Hasto, diperlukan mekanisme untuk menyederhanakan jumlah partai di parlemen agar pemerintahan berjalan lebih efektif.
“Rakyat menentukan partai-partai mana yang berhak mengirimkan wakilnya di parlemen. Itulah makna dari parliamentary threshold yang kemudian peningkatannya dilakukan secara berjenjang,” ujarnya.
Penentuan Angka Harus Dikaji
Meski demikian, Hasto menilai penentuan angka ideal parliamentary threshold tidak bisa diputuskan sepihak. Ia menyebut hal tersebut harus melalui proses politik dan kajian mendalam.
“Berapa angka yang ideal? Nah, ini yang nanti akan dibangun melalui proses politik dan kajian-kajian,” jelasnya.
Ia menambahkan, PDI Perjuangan membuka ruang dialog dengan berbagai pihak, termasuk partai non-parlemen, untuk mencari titik temu terkait kebijakan tersebut.
Tekankan Prinsip Demokrasi
Selain itu, Hasto menegaskan pentingnya menjaga prinsip demokrasi agar tetap berada di tangan rakyat. Ia mengingatkan agar tidak ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu yang dapat merusak kedaulatan rakyat.
“Jangan sampai ada tekanan-tekanan kekuasaan. Biarkan rakyat yang menentukan,” tegasnya.
Menurut Hasto, setiap partai politik juga perlu terus berbenah dan meningkatkan kinerja agar tetap mendapat kepercayaan publik dalam sistem demokrasi yang sehat.