Inovasi dan Masa Depan Pelayanan Publik di Tengah Gempuran Efisiensi di Daerah

Foto merupakan hasil Ilustrasi Kecerdasan Buatan

Pemerintah Indonesia tengah gencar melaksanakan efisiensi di setiap sektor. Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, pemerintah pusat mulai menginstuksikan agar setiap kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah memangkas anggaran terutama pada kegiatan yang bersifat seremonial maupun anggaran perjalanan dinas hingga 50% dari total anggaran. Langkah ini tentu cukup mendapatkan apresiasi dari masyarakat sekaligus memberi angin segar bagi pemerintah pusat untuk mengalihkan anggaran pada sektor yang lebih penting. Namun, ini juga menjadi boomerang bagi pemerintah daerah dalam upaya perbaikan pelayanan publik yang membutuhkan anggaran yang terbilang tidak sedikit. Oleh karena itu, selain penggunaan anggaran yang efisien pekerjaan pun harus dilakukan dengan efisien.

Menurut Daniel Christian Tarigan seorang dosen yang juga influencer dalam postingan di instagramnya, pekerjaan hanya akan terbilang efisiensi jika hasil meningkat dengan menggunakan anggaran yang sama atau mendapatkan hasil yang sama dengan anggaran yang lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Merujuk pernyataan tersebut, pemerintah daerah paling tidak perlu berupaya untuk mendapatkan hasil yang sama imbas dari pengurangan transfer dana pusat. Ini tentu menjadi tantangan yang cukup berat mengingat di zaman modern ini masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih baik dari tahun ke tahun. Maka, pemerintah daerah perlu melakukan terobosan-terobosan agar dapat mengefisienkan pelayanan publik dengan menciptakan inovasi di tiap sektor pelayanan publik.

Salah satu inovasi yang cukup terkenal di Indonesia adalah aplikasi Jakarta Kini atau yang familiar dengan nama JAKI. Aplikasi ini merupakan sebuah platform yang dapat digunakan untuk menyediakan pelayanan satu pintu berbasis digital. Untuk membuat laporan ataupun mendapatkan pelayanan publik, masyarakat Jakarta tidak perlu untuk mendatangi kantor dinas terkait secara langsung. Hanya dengan mengunduh aplikasi JAKI melalui gawai masing-masing, masyarakat Jakarta sudah dapat melaporkan masalah publik, layanan darurat, hingga mendapatkan informasi kebutuhan sehari-hari dalam satu aplikasi.

Seluruh pemerintah daerah tentu mendambakan aplikasi yang setara dengan JAKI. Sayangnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta sangat timpang dibanding dengan APBD mayoritas pemerintah daerah. Untuk membuat aplikasi setara JAKI tentu membutuhkan anggaran yang terbilang cukup banyak, apalagi dengan adanya instruksi pusat untuk melakukan efisiensi membuat kebijakan ini hampir mustahil untuk diimplementasikan terutama di wilayah kabupaten dengan anggaran yang minim. Maka dari itu, salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah memanfaatkan platform yang tersedia secara gratis seperti google form.

Di Kabupaten Polewali Mandar, google form sering kali digunakan untuk pengembangan digitalisasi layanan, salah satu inovasi pelayanan publik yang menggunakan google form sebagai tools adalah inovasi Sistem Pelayanan Perizinan Penelitian Terintegrasi (SI-PINTAR). Mahasiswa, Universitas, atau Lembaga peneliti yang ingin melakukan penelitian dapat mengajukan izin melalui SI-PINTAR tanpa harus datang ke kantor dinas terkait. Selain untuk mendaftarkan izin penelitian, platform ini juga dapat digunakan untuk mentracking pengajuan izin penelitian sehingga pemohon tidak harus menghubungi kantor dinas secara terus-menerus ataupun datang ke dinas terkait untuk mengetahui progres pengajuan izin penelitian. SI-PINTAR tentu tidak setara dengan JAKI, tapi aplikasi ini setidaknya berhasil mendekatkan pelayanan publik sebagaimana tujuan JAKI dibuat. Dan yang lebih penting dari itu, platform yang digunakan tidak memerlukan anggaran alias gratis.

Selain inovasi di bidang digital, Kabupaten Polewali Mandar juga berhasil mengembangkan banyak inovasi pelayanan publik non-digital seperti Layanan Antar Obat Pasien Rawat Jalan (LAJU OBAT) oleh RSUD Hajjah Andi Depu yang memberikan layanan antar obat kepada pasien Rawat Jalan yang mengalami kendala datang lansung ke rumah sakit, dan Sehat dan Bermanfaat Orang Dengan Gangguan Jiwa (SAHABAT ODGJ) oleh Puskesmas Massenga yang berhasil memulihkan keadaan ODGJ yang berdampak pada nihilnya ODGJ terlantar di wilayah kerja puskesmas tersebut. Kedua inovasi ini tidak berfokus pada digitalisasi, tapi pada pengembangan layanan melalui pengintegrasian sistem yang sudah terbangun sejak lama sehingga menjadi lebih efektif dan efisien baik dari sisi pengguna maupun penerima manfaat pelayanan publik.

Semua inovasi memiliki tujuan yang sama yakni membangun sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien. Maka dari itu, untuk memperbaiki kualitas layanan publik, pemerintah tidak harus stuck dikarenakan minimnya anggaran. Ada banyak cara untuk dalam mendekatkan pelayanan publik seperti penggunaan platform gratis ataupun pengintegrasian layanan untuk menimalisir penggunaan anggaran. Lebih dari itu, perbaikan pelayanan publik akan menggeser stigma buruk masyarakat tentang birokrasi pemerintah yang lamban dan kaku.

Bagaimanapun, efisiensi tentu sangat mempengaruhi kualitas kinerja pemerintah daerah dan dampak terburuknya bisa sampai pada penghentian program yang telah berjalan lama. Oleh karenanya, dibutuhkan ide-ide cemerlang demi mendukung masa depan pelayanan publik yang lebih baik di daerah, dan jawaban yang paling tepat adalah membangun ekosistem inovasi dalam pelayanan publik di daerah.