Jumhur soal Film Pesta Babi: Tak Semua Urusan Bisnis Batal Oleh Lingkungan

Jumhur Hidayat tengah menjawab pertanyaan pers usai dilantik oleh Presiden RI, Prabowo Subianto sebagai Menteri Lingkungan Hidup di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/4/2026). Foto: Jonathan Devin/kumparan

Menteri Lingkungan Hidup (LH), Mohammad Jumhur Hidayat, merespons film dokumenter Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita. Awalnya, Jumhur ditanya terkait isu kerusakan lingkungan yang terjadi di beberapa daerah.

Jumhur menegaskan Kementerian LH di bawah kepemimpinannya akan banyak menjatuhkan sanksi kepada perusak lingkungan.

"Nah, karena itu, maaf, rezim KLH sekarang adalah rezim sanksi. Kita memberikan ratusan sanksi kepada banyak pihak, karena memang 10 tahun mereka nikmat sekali tanpa ada pengawasan yang serius di dunia industri, pertambangan, extractive industry, pemerintah daerah. Ada lebih dari 330 pemerintah daerah yang kita berikan sanksi karena mereka lalai misalnya mengelola sampah. Nah, itu kemudian terjadi pada saat ini," kata Jumhur di Universitas Islam Internasional Indonesia, Depok, Jumat (22/5).

"Namun sekarang, setelah cukup 1,5 tahun rezim sanksi itu berjalan dan terus berjalan, kita tambah dengan rezim solusi. Jadi kita semua kerja keras, para deputi, teman-teman, pengusaha, neighboring country, friendly countries, gitu ya, itu semua mendukung kita untuk mencarikan solusi," lanjutnya.

Menurutnya, saat ini pengawasan melibatkan teknologi. Ia yakin pengawasan saat ini akan membuat permasalahan lingkungan membaik.

"Teknologi apa, manajemennya seperti apa, semua bekerja untuk solusi. Jadi teguran, ini solusinya, ayo kerjakan sama-sama. Mudah-mudahan dalam waktu singkat keinginan kita semua, Indonesia lebih naik kelasnya dalam urusan lingkungan," jelasnya.

Jumhur kemudian merespons soal film Pesta Babi. Menurutnya, tak semua urusan bisnis batal karena persoalan lingkungan.

"Ya, saya rasa memang tidak semua urusan bisnis harus selalu otomatis dibatalkan oleh urusan lingkungan. Karena ada trade-off antara kadang-kadang bagaimana kita memikirkan kedaulatan pangan dan sebagainya," bebernya.

Ia memastikan Kementerian LH akan mengawasi persoalan lingkungan.

"Tapi tentunya semua dalam pengawasan yang ketat lah, kira-kira begitu," tandasnya.