Junta Myanmar Tangkap Paksa dan Ancam Kaum Muda untuk Gabung Wajib Militer – 'Rasanya seperti Hidup di Neraka'

Pemerintahan militer Myanmar merekrut kaum muda untuk bergabung wajib militer dan mengirimkan mereka ke zona perang. Alih-alih sukarela seperti yang tertulis pada undang-undang, junta justru memaksa, mengintimidasi, dan mengancam anak muda untuk bergabung ke batalion. Cara ini dianggap para pegiat HAM sebagai 'perbudakan modern dan perdagangan manusia' yang akhirnya memicu eksodus anak muda ke luar negeri. Kini, satu generasi di Myanmar telah hilang.

Nama pembelot wajib militer dalam cerita ini disamarkan.

Maung Maung diculik paksa dan diintimidasi oleh anggota organisasi paramiliter saat membeli makanan di dekat Klenteng Sule, di pusat kota Yangon.

"Mereka meneriaki saya, 'Kamu harus bilang kalau kamu bersedia ikut wajib militer secara sukarela. Kalau menolak, atau mencoba pulang ke rumah, saya akan membunuhmu'," kata Maung Maung menirukan ucapan si penculik.

"Saya ketakutan dan tidak tahu apa yang akan terjadi."

Penculikan Maung Maung adalah bagian dari strategi junta untuk terus menambah personel mereka.

Penambahan ini menyusul kekalahan militer Myanmar yang bertubi-tubi sejak "Operasi 1027" pada Oktober 2023 lalu.

Operasi ini diinisiasi oleh 'The Brotherhood Alliance' yang terdiri dari tiga kelompok etnis bersenjata di bagian utara Myanmar.

Aliansi ini berhasil menguasai sekitar 180 pangkalan militer dan kota-kota lainnya hanya dalam waktu beberapa minggu.

Mengambil kesempatan ini, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF) – sebuah kelompok bersenjata yang dibentuk oleh pemerintah eksil Myanmar, Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) – juga ikut menyerang junta di daerah lain.

Serangan dari dua kubu inilah yang melemahkan kekuatan dan menyudutkan posisi junta sejak kudeta pada Februari 2021 silam.

Tentara Arakan (AA) –salah satu anggota 'The Brotherhood Alliance'– berpose setelah merebut sebuah kota di dekat negara bagian Rakhine, Myanmar

Untuk merebut kembali kekuasaan, junta memberlakukan wajib militer sejak 2024 untuk laki-laki berusia 18-35 tahun dan perempuan berusia 18-27 tahun.

Kebijakan ini memicu protes dan konflik di seluruh Myanmar.

Dalam realitanya, alih-alih sukarela, perekrutan tentara justru penuh dengan paksaan, ancaman, dan intimidasi.

Seperti Maung Maung, Aung Htun (36) ditangkap oleh pasukan loreng di rumahnya di Naypyitaw, teritori kekuasaan militer terkuat di Myanmar.

"Mereka menuduh saya anggota PDF, padahal tidak. Mereka menodong pistol ke kepala saya, memborgol, dan membawa saya ke kantor polisi," ujar Aung Htun.

"Mereka menahan dan menyiksa saya. Mereka mencuil dan membalikkan kuku kaki saya."

Sebelumnya, junta hanya merekrut 12,000 per tahun dari 2000 hingga 2020.

Namun, dalam dua tahun terakhir, setidaknya 110.000 kaum muda menjadi pasukan militer, merujuk laporan organisasi HAM yang dibentuk oleh para pembelot militer, Myanmar Defence and Security Institute (MDSI).

Angka ini hampir 10 kali lipat dari rata-rata perekrutan sebelumnya.

Laporan MDSI juga menyebut bahwa proses perekrutan tentara menjadi lebih 'sistematis dan terorganisir'.

Setidaknya ada tiga metode yang digunakan, berdasarkan laporan tersebut dan hasil wawancara BBC kepada para pembelot wajib militer.

Metode pertama adalah perekrutan berbayar. Artinya, kaum muda diiming-iming gaji besar jika ikut wajib militer. Biasanya, trik ini berhasil menarik hati mereka yang rentan secara finansial.

Metode berikutnya adalah undian. Pejabat desa mengundi nama anak muda yang akan dikirimkan untuk wajib militer dari kampungnya. Mereka yang namanya muncul dalam undian, harus mau bergabung dengan junta.

Jika mereka menolak, mereka harus mengganti 'undian' dengan uang atau 'membeli' orang lain yang telah disiapkan dan dipasok oleh organisasi paramiliter.

Metode terakhir adalah yang paling sering digunakan, yakni penangkapan atau penculikan paksa—seperti dalam kasus Maung Maung dan Aung Htun.

"Ini adalah bentuk perdagangan manusia dan perbudakan modern, yang secara sistematis melanggar hak asasi manusia," kata Mayor Naung Yoe, seorang perwira militer di MDSI.

Kehidupan di kamp militer: 'Kami takut melihat hari esok'

Para penculik mengasingkan Maung Maung dengan truk ke Mingaladon, kota garnisun – area dengan banyak instalasi militer – di pinggiran Yangon sebelah utara.

Maung Maung dibawa ke bangunan dua lantai seluas 70 meter persegi dan dipaksa menandatangani surat pendaftaran wajib militer.

Peta rute perjalanan penculikan Maung Maung

Maung Maung mendeskripsikan bangunan tersebut seperti 'kandang ayam atau burung' yang bahkan 'lebih buruk dari penjara'.

Jendela-jendela sengaja ditutup rapat dan dilapisi lembaran plastik hijau.

Di bangunan tersebut, para tahanan mendapat perlakukan buruk.

Suatu hari, Maung Maung melihat kawannya ditonjok dan dipukul dengan cambuk setelah melakukan kesalahan.

Maung Maung dan tahanan lainnya juga harus duduk sepanjang hari, membuat tubuhnya 'kaku, capek, dan pegal'.

Malam harinya, mereka dipaksa tidur berdempetan 'seperti ikan sarden'. Jika tidak tidur, mereka akan dipukul dan ditendang.

"Rasanya seperti hidup di neraka. Saya pikir saya akan mati," kata Maung Maung ketakutan.

Pemukulan tidak hanya terjadi di rumah tahanan, tetapi juga di kamp pelatihan militer.

Kekerasan fisik menjadi makanan Aung Htun saban hari selama dua bulan pelatihan militer di Yamethin, Mandalay.

"Setiap kali kami gagal menembak, melempar granat, atau memasang ranjau, mereka akan memukul. Mereka juga menggunakan kata-kata kasar," kata Aung Htun dalam wawancara dengan BBC.

"Kami takut melihat hari esok, takut dipukul lagi. Kami berdoa agar pelatihan cepat selesai."

Pada malam hari, Aung Htun bahkan tidak nafsu untuk makan dan minum, saking capeknya berlatih.

Pun, makanan yang disajikan juga 'busuk, tidak segar, dan tidak layak dimakan'.

Selain itu, gaji yang dijanjikan sebelumnya sebesar 200.400 MMK (atau sekitar Rp1,6 juta) dipangkas habis. Aung Htun hanya mendapat Rp60 ribu.

Menjadi kombatan garis depan

Setelah menyelesaikan pelatihan, para wajib militer dikirim ke zona tempur. Sebagian besar ditempatkan di unit infanteri, menurut MDSI.

Sebagian lainnya dikirim ke angkatan laut, angkatan udara, dan unit teknis seperti logistik, komunikasi, artileri, dan lainnya—tergantung latar belakang pendidikan dan keterampilan mereka.

Aung Htun dipaksa bekerja di unit logistik di wilayah Bago, sebelah utara Yangon.

"Saya harus mengawasi musuh pada malam dan bangun pagi harinya untuk memikul karung beras (masing-masing hampir 50 kilogram) di bahu saya. Beras ini dikirimkan ke pos dan area terpencil, salah satunya di puncak gunung," cerita Aung Htun.

"Kami ini seperti buruh kasar, bekerja bak hewan bagi mereka (militer)."

Seorang wajib militer lainnya, Win Zaw (20), mengatakan ia dipaksa bergabung dengan militer Myanmar sebagai prajurit tempur selama lima bulan.

Win Zaw bertugas di satu batalion unit infanteri yang terdiri dari 250 orang.

"Saya ikut dalam empat pertempuran di wilayah Kama Maung, Magway. Bentrokan terjadi hampir sepanjang perjalanan," kata Win Zaw kepada BBC.

Apa yang dilakukan Win Zaw, berbenturan dengan hati nuraninya. "Saya ingin hidup damai."

Merebut kendali kekuasaan

Lembaga riset ISP Myanmar mencatat bahwa junta telah merebut kembali 26 pangkalan militer dan menguasai 15 kota di sejumlah wilayah, termasuk provinsi Shan dan Mandalay, per Desember 2025. Namun, kelompok perlawanan bersenjata masih mengendalikan 87 kota lainnya.

Sementara itu, pertempuran di berbagai front di sejumlah wilayah lain juga masih berlangsung. Alhasil, militer masih akan terus merekrut orang. Minggu ini adalah pekan ke-24 mereka merekrut orang, terhitung sejak April 2024.

"Begitu kekuatan pasukan militer dirasa cukup atau seimbang (dengan lawan), junta mungkin akan mengubah sistem wajib militer," kata seorang analis.

"Namun, kecil kemungkinan wajib militer itu sendiri akan ditangguhkan."

BBC telah menghubungi pihak junta untuk meminta tanggapan atas dugaan ini, tetapi belum menerima jawaban hingga artikel ini terbit.

Seperti pihak militer, kelompok perlawanan dan kelompok etnis bersenjata juga melakukan perekrutan dan memberlakukan wajib militer.

'Beruntung keluar hidup-hidup'

Tiga orang wajib militer yang diwawancarai BBC berhasil melarikan diri dari rumah tahanan dan zona perang.

"Saya beruntung bisa keluar hidup-hidup. Banyak yang lain tidak," kata Maung Maung yang tidak sempat dikirim ke zona konflik dan kini telah kembali bersama istrinya.

Sementara itu, Aung Htun melarikan diri ke hutan ketika ia dan sejumlah tentara lain disergap dalam perjalanan pulang setelah mengangkut beras.

"Total ada 17 orang yang melarikan diri dari pos tersebut. Kami kehilangan kontak dengan 10 orang, dan hanya tujuh orang yang terus bersama dan berjalan tanpa tahu ke mana harus pergi. Lalu kami bertemu dengan para pejuang perlawanan," kata Aung Htun.

Win Zaw juga melarikan diri dari medan pertempuran di Kama Maung dengan bantuan Tentara Pembebasan Nasional Karen (KNLA).

"Saya melarikan diri dari sebuah pangkalan militer, dan KNLA menjemput saya menggunakan truk," ujarnya.

Ketika berbicara dengan BBC pada akhir tahun lalu, Win Zaw mengatakan dirinya berencana kabur ke Mae Sot, Thailand.

"Akan sulit buat saya untuk kembali ke Myanmar karena militer akan terus mengejar saya," katanya.

Menurut laporan MDSI, mereka yang melarikan diri atau menghindar dari wajib militer kerap dipantau dan dilacak keberadaannya.

Hilangnya satu generasi muda

Sistem wajib militer telah mengacaukan tatanan ekonomi dan sosial di Myanmar, serta menghancurkan mental dan kesempatan kaum muda, kata Mayor Naung Yoe.

Banyak anak muda tidak lagi merasa aman karena ancaman 'represi' dari militer.

Seperti Win Zaw, banyak pembelot wajib militer memilih kabur ke luar negeri.

Musababnya, pilihan untuk bertahan semakin terbatas, pun peluang kerja di dalam negeri juga semakin sulit.

"Satu generasi anak muda hilang. Pekerja di banyak sektor produksi pun berkurang," kata Mayor Naung Yoe.

Badan Program Pembangunan PBB (UNDP) memperkirakan sekitar 300.000 hingga 500.000 anak muda telah eksodus ke luar negeri, merujuk laporan yang dirilis pada Agustus 2025.

Sementara itu, empat dari sepuluh anak muda yang masih berada di dalam negeri mengatakan mereka juga ingin kabur jika ada kesempatan.

Mayor Naung Yoe menilai salah satu cara untuk menekan junta agar mengakhiri wajib militer yakni dengan mendokumentasikan pelanggaran HAM yang mereka lakukan.

ISP Myanmar juga mendorong negara-negara ASEAN melalui jalur diplomasi untuk menekan junta dengan tidak mengakui keberadaan pemerintah pimpinan Jenderal Min Aung Hlaing berikut undang-undang wajib militer.

Dilaporkan oleh: Phyo Hein Kyaw, Zeyar Htun, dan Win Naing Oo. Ditulis dan diproduksi oleh: Aghnia Adzkia. Grafik: Arvin Supriyadi. Ilustrasi: Andro Saini. Disunting oleh: Mie Mie Khaing dan Soe Win Than