Jurnal Bodong: Dosen Dikejar Publikasi, Pemerintah Lepas Tangan?
Dosen, Penulis dan Peneliti Universitas Dharma Andalas, Padang
·waktu baca 7 menit
Tulisan dari Desi Sommaliagustina tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarJangan sampai pemerintah menciptakan sistem yang memaksa dosen berlari mengejar angka, kemudian ketika angka itu menghasilkan persoalan, dosen pula yang harus menanggung akibatnya.
Juara dua jurnal bodong? Tentunya ini menjadi ironi besar dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Ketika pemerintah terus mendorong perguruan tinggi meningkatkan reputasi akademik, produktivitas penelitian, dan publikasi internasional, justru muncul pengakuan bahwa Indonesia pernah berada di posisi kedua dunia dalam publikasi pada jurnal bodong atau jurnal predator.
Pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek), Stella Christie, seharusnya tidak sekadar menjadi berita yang ramai diperbincangkan. Stella menyebut kewajiban publikasi tahunan dalam Beban Kerja Dosen (BKD) pada masa lalu ikut mendorong dosen mengejar kuantitas dibandingkan kualitas. Target publikasi memang tercapai, tetapi konsekuensinya justru memunculkan persoalan integritas publikasi ilmiah.
Pernyataan tersebut menarik, tetapi sekaligus menyisakan pertanyaan, jika kebijakan pemerintah ikut membentuk persoalan, siapa yang bertanggung jawab atas kerusakan budaya akademik yang telanjur berkembang?
Jangan sampai pemerintah cukup mengakui kesalahan kebijakan masa lalu, mengubah sejumlah aturan, lalu menganggap persoalan selesai. Sebab, jurnal predator bukan persoalan yang lahir dalam satu malam. Ia tumbuh dalam ekosistem yang memberikan insentif pada angka, tetapi belum tentu menyediakan dukungan yang memadai untuk menghasilkan penelitian berkualitas.
Pemerintah Tidak Boleh Berhenti pada Pengakuan Kesalahan
Pernyataan Stella sesungguhnya membuka ruang evaluasi terhadap kebijakan pendidikan tinggi. Jika kewajiban publikasi tahunan pernah menjadi salah satu pemicu maraknya publikasi di jurnal predator, berarti persoalannya bukan semata-mata terletak pada moralitas individu dosen. Ada persoalan desain kebijakan yang perlu dipertanggungjawabkan.
Dalam tata kelola pemerintahan, kebijakan publik tidak cukup dinilai berdasarkan tercapai atau tidaknya target administratif. Kebijakan juga harus dievaluasi berdasarkan dampak, efektivitas, dan konsekuensi yang ditimbulkannya.
Target publikasi mungkin berhasil meningkatkan jumlah artikel. Namun, apabila pada saat yang sama kualitas penelitian tidak berkembang secara seimbang, pemerintah harus berani mengakui bahwa indikator yang digunakan belum sepenuhnya tepat. Inilah yang perlu dikritisi.
Selama ini, dosen berada dalam berbagai lapisan tuntutan administratif. Ada BKD, laporan kinerja, kewajiban penelitian, pengabdian kepada masyarakat, akreditasi program studi, pemeringkatan perguruan tinggi, hingga persyaratan kenaikan jabatan fungsional. Seluruhnya membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya.
Akibatnya, aktivitas akademik berisiko bergeser. Penelitian yang semestinya dimulai dari persoalan ilmiah dan kebutuhan masyarakat justru dapat dimulai dari pertanyaan administratif: publikasi apa yang harus dipenuhi tahun ini?
Ketika angka menjadi tujuan, substansi berpotensi menjadi korban. Pemerintah perlu menjawab secara terbuka, apakah perubahan kebijakan BKD yang disampaikan sekarang benar-benar telah menghilangkan tekanan kuantitas? Bagaimana mekanisme evaluasinya? Apakah dosen memperoleh dukungan penelitian yang lebih baik? Bagaimana nasib dosen yang bekerja di perguruan tinggi swasta dengan keterbatasan fasilitas dan pembiayaan?
Jangan sampai perubahan regulasi hanya mengganti formulir, indikator, dan mekanisme pelaporan, sementara beban riil dosen tetap tidak berubah. Lebih jauh, pemerintah perlu menjelaskan dasar data yang digunakan untuk menyebut Indonesia berada di peringkat kedua dunia. Penelitian Macháček dan Srholec mengenai publikasi predator pernah diterbitkan di Scientometrics pada 2021, kemudian diretraksi, dan selanjutnya diterbitkan dalam versi revisi di Quantitative Science Studies pada 2022.
Dalam versi penelitian tersebut, Indonesia tercatat memiliki proporsi 16,73 persen artikel yang dikategorikan sebagai publikasi pada jurnal yang dicurigai predator dalam periode penelitian 2015–2017. Angka ini harus dibaca sesuai metodologi, periode, dan definisi penelitian, bukan sebagai gambaran otomatis kondisi seluruh dosen Indonesia saat ini. Keterbukaan metodologi justru menjadi penting ketika pemerintah menggunakan angka tersebut untuk menjelaskan persoalan nasional.
Dosen Korban Sistem yang Dibangun Sendiri
Ada persoalan yang sering luput dari pembicaraan mengenai jurnal predator yaitu kesejahteraan dan ketimpangan sumber daya dosen. Tidak semua dosen bekerja dalam kondisi akademik yang sama. Ada dosen yang memiliki akses terhadap dana penelitian besar, fasilitas laboratorium, perpustakaan digital, jejaring internasional, dan dukungan institusi. Namun, ada pula dosen yang harus membiayai sendiri proses penelitian, menghadapi keterbatasan fasilitas, bahkan mengeluarkan biaya publikasi dari penghasilan pribadi.
Pada saat yang sama, tuntutan untuk menghasilkan publikasi terus berjalan. Kondisi tersebut menciptakan ketimpangan yang tidak boleh diabaikan. Dosen dituntut menghasilkan penelitian berstandar internasional, tetapi akses untuk mencapai standar tersebut tidak selalu tersedia secara merata.
Di sinilah pemerintah dan perguruan tinggi harus melakukan introspeksi. Jangan hanya meminta dosen produktif, tetapi tidak memberikan dukungan yang memadai. Jangan hanya menuntut publikasi berkualitas, tetapi membiarkan dosen berjuang sendiri menghadapi mahalnya biaya publikasi, keterbatasan pendanaan, dan minimnya fasilitas penelitian.
Bahkan, ketika seorang dosen berusaha menerbitkan artikel di jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi untuk kepentingan pengembangan jabatan akademik, biaya publikasi sering menjadi persoalan tersendiri. Apakah seluruh dosen memiliki kemampuan finansial yang sama untuk membayar biaya tersebut?
Pertanyaan ini penting karena integritas akademik tidak bisa dibangun hanya dengan ancaman sanksi. Integritas membutuhkan sistem yang adil, dukungan kelembagaan, dan kesempatan yang setara.
Tentu, keterbatasan ekonomi bukan pembenaran untuk melakukan pelanggaran etika akademik. Dosen tetap bertanggung jawab memeriksa kredibilitas penerbit, keaslian penelitian, dan proses penelaahan sejawat. Namun, pemerintah juga tidak boleh mengabaikan faktor struktural yang memengaruhi perilaku akademik.
Jurnal predator memang harus diberantas. Akan tetapi, jangan sampai dosen yang menjadi korban praktik penerbitan menyesatkan diperlakukan sama dengan dosen yang secara sadar membeli artikel, memanipulasi data, atau sengaja melakukan pelanggaran akademik. Harus ada pemeriksaan yang objektif, transparan, dan proporsional.
Perguruan tinggi juga tidak boleh berlindung di balik alasan bahwa publikasi merupakan tanggung jawab pribadi dosen. Institusi memiliki kewajiban membangun budaya akademik, menyediakan pendampingan, dan memastikan bahwa kebijakan internal tidak mendorong praktik yang menyimpang.
Akreditasi Jangan Menjadi Industri Angka
Persoalan berikutnya adalah hubungan antara publikasi, akreditasi, dan reputasi perguruan tinggi. Dalam praktik pengelolaan perguruan tinggi, publikasi dosen sering menjadi salah satu komponen penting untuk menunjukkan produktivitas akademik institusi. Program studi dituntut memperlihatkan kinerja dosen, penelitian, dan luaran ilmiah dalam proses evaluasi mutu.
Persoalannya muncul ketika pemenuhan dokumen lebih dominan daripada peningkatan kualitas akademik. Akreditasi seharusnya menjadi instrumen untuk memperbaiki mutu pendidikan tinggi, bukan sekadar perlombaan mengumpulkan dokumen. Demikian pula publikasi ilmiah seharusnya menjadi sarana menyebarluaskan pengetahuan, bukan sekadar angka yang mempercantik laporan kinerja.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menempatkan penelitian sebagai bagian penting dari Tridharma Perguruan Tinggi. Penelitian bukan kegiatan tambahan untuk memenuhi persyaratan administratif, melainkan kegiatan akademik yang harus menghasilkan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kemaslahatan masyarakat.
Kegagalan membangun budaya akademik bukan semata-mata kegagalan individu dosen. Ia juga merupakan cermin dari kualitas kebijakan dan tanggung jawab negara dalam mengelola pendidikan tinggi.
Karena itu, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak boleh direduksi menjadi jumlah artikel yang diterbitkan. Apa gunanya sebuah perguruan tinggi memiliki ratusan publikasi jika penelitian tersebut tidak memberikan kontribusi berarti bagi masyarakat? Apa maknanya reputasi internasional jika integritas ilmiah tidak menjadi fondasi?
Kampus tidak boleh berubah menjadi pabrik penerbitan artikel. Dosen bukan buruh produksi jurnal. Mahasiswa bukan sekadar objek penelitian. Dan publikasi bukan komoditas untuk memperjualbelikan reputasi akademik. Pemerintah harus berani membenahi persoalan ini melalui beberapa langkah konkret.
Pertama, mengevaluasi secara menyeluruh sistem BKD, penilaian kinerja, dan kenaikan jabatan fungsional agar tidak kembali terjebak pada orientasi kuantitas.
Kedua, membangun sistem verifikasi jurnal yang transparan, mudah diakses, dan diperbarui secara berkala. Status jurnal harus diperiksa berdasarkan rekam jejak penerbit, kualitas editorial, proses peer review, dan praktik penerbitannya. Tidak terindeks Scopus atau Web of Science tidak otomatis berarti predator.
Ketiga, memperbesar dukungan pendanaan penelitian dan publikasi, khususnya bagi dosen perguruan tinggi swasta yang menghadapi keterbatasan sumber daya.
Keempat, membangun mekanisme pemeriksaan pelanggaran etika akademik yang adil, termasuk membedakan antara kesengajaan melakukan kecurangan dan ketidaktahuan atau menjadi korban praktik penerbit predator.
Kelima, melibatkan organisasi profesi dosen, asosiasi keilmuan, pengelola jurnal, dan perguruan tinggi dalam merumuskan kebijakan publikasi yang lebih realistis dan berorientasi mutu.
Pada akhirnya, pernyataan Stella Christie harus menjadi pintu masuk pembenahan sistem, bukan sekadar pengakuan atas kegagalan masa lalu. Pemerintah tidak cukup mengatakan bahwa regulasi telah diubah. Publik membutuhkan bukti bahwa perubahan tersebut benar-benar memperbaiki kehidupan akademik. Dosen membutuhkan kepastian bahwa penilaian kinerja tidak lagi membebani mereka dengan tuntutan administratif yang tidak proporsional. Perguruan tinggi membutuhkan dukungan untuk membangun penelitian yang berkualitas.
Kita harus berhenti mengukur kemajuan pendidikan tinggi hanya dari banyaknya artikel yang terbit. Sebab, publikasi yang tidak memiliki integritas justru dapat merusak kepercayaan terhadap ilmu pengetahuan. Indonesia tidak membutuhkan gelar juara dalam publikasi jurnal bodong. Indonesia membutuhkan dosen yang sejahtera, kampus yang berintegritas, penelitian yang bermutu, dan kebijakan pemerintah yang berpihak pada pengembangan ilmu pengetahuan.