Kapolri Akan Data IUP untuk Tentukan Prioritas Penertiban Tambang Ilegal

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan (kanan) menyampaikan keterangan seusai audiensi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto (kiri) bersama Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Syahganda Nainggolan (kanan) menyampaikan keterangan seusai audiensi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Asprilla Dwi Adha/ANTARA FOTO

Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengatakan, Polri akan mendata seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Indonesia untuk menentukan prioritas penertiban. Pendataan itu akan dilakukan Bareskrim dan Baintelkam Polri.

“Itu tentunya nanti kita akan datakan, ya. Dari Bareskrim, ya, kemudian juga mungkin dari Baintelkam juga, ya, nanti kita akan datakan mana yang harus menjadi prioritas, apa-apa saja yang akan kita target,” kata Suyudi di Mabes Polri, Selasa (17/11).

Suyudi menegaskan Polri akan menertibkan praktik pertambangan ilegal, terutama kegiatan yang tidak memiliki dasar hukum dan merugikan negara.

“Yang jelas, praktik-praktik ilegal, ya, yang ada di Indonesia ini pasti akan kita tertibkan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia memastikan Polri akan mengawal perusahaan pertambangan yang menjalankan kegiatan secara legal. Menurutnya, iklim investasi di Indonesia tetap harus didukung.

“Tapi untuk perusahaan, usaha yang legal, itu harus kita kawal. Ya, iklim investasi Indonesia ini harus kita dukung,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta agar minimal 70 persen hasil dari seluruh izin usaha pertambangan di Indonesia dinikmati negara.

“Saya kasih instruksi ke menteri-menteri. Terutama menteri ESDM, semua izin tambang, semua IUP mulai dari sekarang minimal 70 persen harus dinikmati oleh negara,” kata Prabowo dalam Milad Muhammadiyah, sebagaimana dikutip Senin (15/11).

Prabowo juga membuka kemungkinan pemerintah menguasai saham perusahaan tambang. Jika investor swasta tetap dilibatkan, ia menginginkan keuntungan mayoritas tetap dinikmati bangsa Indonesia.