Karawang Jadi Surga Industri, Bupati Aep Soroti Minimnya Porsi DBH
PerbesarBesarnya aktivitas industri di Kabupaten Karawang belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah. Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, menyoroti kecilnya porsi pendapatan daerah dari pajak penghasilan karyawan yang bekerja di kawasan industri Karawang.
Aep meminta agar penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dari para pekerja di Karawang dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap pendapatan daerah.
Menurutnya, daerah yang menjadi lokasi aktivitas perusahaan dan tempat ribuan pekerja mencari nafkah semestinya turut merasakan manfaat dari penerimaan pajak tersebut.
"Saya berharap dengan RUU baru, minimal orang yang bekerja di Karawang juga membayar pajaknya di Karawang. Jangan semuanya di Jakarta. Masa PPh 21 orang yang bekerja dan tinggal di Karawang, tetapi pajaknya justru masuk ke Jakarta," ujar Aep saat menerima kunjungan kerja Tim Komisi VII DPR RI di Lantai III Gedung Singaperbangsa, Jumat (13/11).
Ia menegaskan, pemerintah daerah membutuhkan kebijakan yang lebih berpihak kepada wilayah tempat aktivitas ekonomi berlangsung. Terlebih, Karawang selama ini menjadi salah satu pusat industri besar di Indonesia.
"Harapan kami, orang yang kerjanya di sini, ya bayar pajaknya di sini," tegasnya.
Aep mengungkapkan, keberadaan perusahaan-perusahaan besar di Karawang juga membuat pemerintah daerah harus menanggung berbagai konsekuensi pembangunan, mulai dari penyediaan infrastruktur, penanganan persoalan lingkungan, hingga pelayanan kepada masyarakat.
Namun, penerimaan pajak dari aktivitas ekonomi tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan manfaat sebanding bagi daerah.
"Banyak perusahaan berdiri dan beraktivitas di Karawang, tetapi pajaknya masuk ke pusat. Sementara daerah juga memiliki tanggung jawab besar dalam menyediakan infrastruktur, menjaga lingkungan, dan melayani masyarakat," ungkapnya.
Diketahui, pembagian Dana Bagi Hasil (DBH) PPh Pasal 21 secara umum mengalokasikan 80 persen untuk pemerintah pusat dan 20 persen untuk pemerintah daerah. Dari porsi 20 persen tersebut, alokasi dibagikan kepada pemerintah provinsi sebesar 8 persen dan kabupaten/kota 12 persen.
Menanggapi aspirasi itu, perwakilan Komisi VII DPR RI, Eva, menyebut persoalan kontribusi pajak bagi daerah industri relevan untuk diperjuangkan.
Menurutnya, lokasi kegiatan usaha perlu menjadi salah satu aspek yang diperhatikan dalam pembahasan kebijakan penerimaan PPh Pasal 21, termasuk mekanisme pembagian DBH.
Ia berharap aspirasi pemerintah daerah dapat menjadi masukan bagi kementerian dan direktorat jenderal terkait agar besarnya investasi di suatu wilayah turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.
"Jangan sampai investor di sini banyak, tetapi tidak ada dampaknya bagi masyarakat sekitar," ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Aep juga memaparkan berbagai persoalan yang muncul seiring pesatnya perkembangan industri di Karawang. Mulai dari persoalan ketenagakerjaan, pencari kerja, hingga dampak lingkungan.
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi daerah harus diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.
"Mulai dari persoalan buruh, pencari kerja, lingkungan, sampai bagaimana kemajuan ekonomi ini benar-benar bisa dirasakan oleh masyarakat Karawang," kata Aep.
Selain memperjuangkan peningkatan kontribusi pajak bagi daerah, Pemkab Karawang juga berupaya menggali sumber penerimaan baru untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu sektor yang tengah dikaji adalah optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), termasuk kemungkinan pengenaan pajak terhadap perusahaan pengelola kawasan pemakaman mewah atau pemakaman komersial.
"Upaya tersebut diharapkan dapat menambah sumber pendapatan daerah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan," tandasnya.