KDM: Pajak Warga Jabar Buat Biayai Pendidikan Gratis Jutaan Siswa
PerbesarGubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembayaran pajak masyarakat Jawa Barat turut digunakan untuk membiayai berbagai program pendidikan, termasuk pendidikan gratis bagi siswa SMA dan SMK negeri.
Dedi mengatakan, hampir 1 juta siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat mendapatkan jaminan pendidikan gratis melalui sejumlah sumber pembiayaan pemerintah.
"Kami sampaikan bahwa pembayaran pajak yang dibayarkan oleh warga Jawa Barat di antaranya kami gunakan untuk memberikan jaminan pendidikan gratis bagi hampir 1 juta siswa anak SMA dan SMK Negeri di Jawa Barat yang menjadi tanggung jawab provinsi kewenangannya," kata Dedi dalam keterangannya, Selasa (22/9).
Menurut Dedi, pembiayaan pendidikan tersebut berasal dari beberapa sumber. Salah satunya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang bersumber dari APBN. Selain itu, terdapat dana bantuan operasional dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Pemprov Jabar juga mengalokasikan anggaran untuk kebutuhan operasional dan pembangunan sekolah. Di antaranya pembayaran listrik dan air, pembangunan ruang kelas, pembangunan sekolah baru, hingga berbagai kelengkapan lainnya.
Dedi menegaskan, siswa SMA dan SMK negeri di Jawa Barat tidak dibebani pungutan dalam skema pendidikan gratis tersebut.
"Tidak ada pungutan 1 rupiah pun kepada mereka. Dan apabila masih ada pungutan, maka dipersilakan untuk dilaporkan, kami akan memberikan sanksi pemberhentian bagi kepala sekolahnya," ujarnya.
Selain siswa sekolah negeri, Pemprov Jabar juga memberikan bantuan kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera untuk memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah.
Dedi menyebut terdapat hampir 38.000 siswa yang mendapatkan bantuan perlengkapan sekolah senilai Rp 1,8 juta untuk setiap anak dalam satu tahun. Total anggaran yang disiapkan untuk program tersebut mencapai lebih dari Rp 70 miliar.
Bantuan juga diberikan kepada siswa yang mengikuti program SSG dan bersekolah di sekolah swasta. Dedi menyebut jumlah penerima program tersebut hampir 32.000 siswa.
Untuk siswa SMA, bantuan biaya SPP diberikan sebesar Rp 150.000 per bulan. Sementara siswa SMK mendapat bantuan SPP sebesar Rp 175.000 per bulan.
Selain bantuan SPP, Pemprov Jabar juga menyiapkan bantuan uang bangunan sebesar Rp 1,5 juta bagi siswa penerima program tersebut. Total anggaran yang disiapkan untuk program ini mencapai lebih dari Rp 100 miliar setiap tahun.
Dedi mengatakan masih terdapat kelompok siswa lain yang mendapat perhatian pemerintah, yakni mereka yang terancam putus sekolah.
Sebanyak lebih dari 117.000 siswa disebut mendapatkan bantuan tambahan untuk pembayaran SPP. Masing-masing siswa memperoleh bantuan sebesar Rp 600.000, dengan total anggaran yang disiapkan mencapai lebih dari Rp 70 miliar.
Dedi menegaskan berbagai program tersebut merupakan bentuk pembiayaan pendidikan yang bersumber dari anggaran pemerintah, yang salah satu sumber penerimaannya berasal dari pajak masyarakat Jawa Barat.
"Dan ini semua yang membiayai bukan Pemprov Jabar, bukan Gubernur. Ini adalah yang membiayai warga Jawa Barat yang membayar pajak," kata Dedi.
Dia pun menekankan bahwa pelaksanaan pendidikan gratis di Jawa Barat pada akhirnya ditopang oleh kontribusi masyarakat melalui pembayaran pajak.
"Jadi gratisnya pendidikan di Jawa Barat itu digratiskan oleh warga Jabar," pungkasnya.
Sejumlah skema bantuan pendidikan bagi siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri juga telah disiapkan Pemprov Jabar melalui kerja sama dengan sekolah swasta. Dinas Pendidikan Jabar sebelumnya menyebut program tersebut ditujukan untuk memastikan siswa tetap memperoleh akses pendidikan meski tidak tertampung di sekolah negeri.