Kembali Ke Jalan Hoegeng
Lawyer and Restorative Economy Enthusiast
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nurul Firmansyah tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKetika alat negara yang dibentuk untuk menegakkan hukum justru diduga dipakai mengintai kepala negara, yang dipertaruhkan bukan lagi nama baik segelintir perwira, melainkan kepercayaan publik pada negara hukum.
Pekan ini Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka kasus dugaan penyadapan ilegal: LSP, AS, EH, dan SU. Sepanjang 2025–2026, mereka diduga menyadap Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, hingga pengusaha, tanpa surat permohonan penyidik dan tanpa laporan polisi. Nomor sasaran dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa verifikasi, lalu hasil sadapan dihapus pada Oktober 2026 untuk menghilangkan jejak. Semua itu dilakukan dari lingkungan Mabes Polri.
LSP diberitakan sebagai mantan pucuk pimpinan Polri, sementara SU disebut berperan sebagai pemberi izin di Monitoring Center Bareskrim. Asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung. Namun, fakta yang dibuka penyidik cukup untuk bertanya: apa yang terjadi pada Polri, dan bagaimana menyelamatkannya?
Polisi di Arena Kekuasaan
Penyadapan adalah kewenangan paling sensitif polisi, sah hanya untuk perkara pidana yang jelas, sebagaimana diatur Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010. Ketika sasarannya Presiden, politisi, jurnalis, aktivis, dan pengusaha sekaligus tanpa satu pun perkara, pola itu lebih menyerupai peta kekuasaan ketimbang penegakan hukum: siapa berbicara dengan siapa, siapa merencanakan apa, dan informasi apa yang bisa menjadi daya tawar. Inilah sinyal terang bahwa sebagian aparat telah masuk ke arena politik kekuasaan.
Max Weber menyebut negara pemegang monopoli kekerasan yang sah, dan legitimasi itu bertahan hanya selama alat koersif negara tunduk pada hukum. Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam How Democracies Die mencatat, kemunduran demokrasi kerap dimulai dengan “menguasai wasit”: menjinakkan polisi, jaksa, dan intelijen untuk menekan lawan. Polri menyebut kasus ini ulah oknum, tetapi Kepala BIN menilainya mengarah ke makar, dan pertanyaan untuk siapa sadapan itu dikerjakan belum terjawab.
Kasus ini juga memperlihatkan runtuhnya akuntabilitas. Mark Bovens merumuskan akuntabilitas sebagai kewajiban pelaku menjelaskan tindakannya kepada forum yang berhak menilai dan menjatuhkan konsekuensi. Di sini, forum itu tak pernah tahu. Jejak bisa dihapus atas persetujuan internal, tanpa log independen yang tak bisa diubah. Menurut penyidik, para pelaksana meminta izin kepada SU, dan SU pula yang menyetujui penghapusan file sadapan. Pengawasan oleh pihak yang diawasi bukanlah pengawasan.
Akuntabilitas horizontal antarlembaga negara dan akuntabilitas vertikal dari warga, dalam istilah Guillermo O’Donnell, sama-sama lumpuh ketika kerja rahasia tak menyisakan jejak. Pertanyaan klasik quis custodiet ipsos custodes, siapa mengawasi para pengawas, menemukan wujud paling nyata. Penetapan tersangka dan tim khusus Kapolri patut dihargai, tetapi institusi hierarkis yang menyelidiki mantan pimpinannya tetap membutuhkan pengawas dari luar.
Taruhan Negara Hukum
Taruhannya adalah negara hukum. A.V. Dicey menempatkan supremasi hukum dan persamaan di hadapan hukum sebagai pilar rule of law, sejalan dengan Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945. Penyadapan tanpa perkara melanggar keduanya sekaligus merampas hak privasi yang dijamin Pasal 28G. Montesquieu mengingatkan, kebebasan hanya terjaga bila kekuasaan dibatasi kekuasaan lain. Kewenangan menyadap yang terkumpul di satu tangan, tanpa izin hakim dan auditor luar, adalah kekuasaan tanpa batas.
Dampaknya nyata. Jurnalis, aktivis, dan pengusaha yang tersadap kini punya alasan membatasi diri; kebebasan menyempit oleh kecurigaan, bukan undang-undang. Menko Perekonomian pun mengingatkan imbasnya pada ekonomi. Setiap perkara yang menyentuh tokoh politik akan dicurigai sebagai tekanan atau balas jasa. Namun, pengusutan juga tak boleh menjadi balas dendam politik. Ia harus tuntas, transparan, dan tetap di rel hukum acara.
Jalan Hoegeng
Polri pernah punya teladan yang tegak di hadapan kekuasaan: Jenderal Hoegeng Iman Santoso, Kapolri 1968–1971. Di Medan pada 1956, ia mengeluarkan perabot mewah kiriman bandar judi dari rumah dinasnya ke pinggir jalan. Saat menjadi Kepala Jawatan Imigrasi, ia meminta istrinya menutup toko bunga agar tak ada yang berbisnis memanfaatkan jabatannya. Sebagai Kapolri, ia mendorong pengusutan kasus Sum Kuning dan membongkar penyelundupan mobil mewah Robby Tjahjadi, ketegasan yang diduga kuat membuatnya diberhentikan pada 2 Oktober 1971. Ia memilih kehilangan jabatan ketimbang kehilangan prinsip.
Satjipto Rahardjo menyebut cita-cita itu polisi sipil: polisi yang kekuatannya bersumber dari kepercayaan masyarakat, bukan kedekatan dengan penguasa. Aturan sebaik apa pun akan lumpuh di tangan aparat tanpa integritas. Karena itu, menyelamatkan Polri tak cukup dengan menghukum para tersangka. Meminjam Lawrence M. Friedman, pembenahan harus menyentuh struktur, substansi, dan budaya hukum sekaligus.
Pertama, profesionalisme dari dalam. Pemohon, pemberi izin, dan pelaksana penyadapan harus dipisahkan tegas. Setiap permintaan wajib terhubung dengan laporan polisi dan surat perintah penyidikan yang diverifikasi sistem, sementara log LIMS dibuat tak bisa diubah dan disimpan di luar kendali satuan penyadap. Promosi jabatan strategis harus berbasis merit agar perwira tak perlu mencari patron politik.
Kedua, pengawasan internal dan eksternal yang efektif. Propam dan Itwasum perlu kewenangan audit teknologi, sementara Kompolnas diberi akses langsung ke log penyadapan dan kewenangan investigasi sendiri. Penyadapan semestinya mensyaratkan izin pengadilan. UU Nomor 5 Tahun 2026 sudah memperkuat Kompolnas; penyusunan aturan pelaksanaannya adalah momentum mengunci pengaman ini, sembari mendorong undang-undang khusus penyadapan. Untuk kasus ini, pengawas independen sebaiknya dilibatkan dalam tim khusus.
Ketiga, kontrol publik. Prinsip policing by consent Robert Peel menegaskan kekuatan polisi bergantung pada dukungan warga. Polri perlu menerbitkan laporan transparansi tahunan tentang jumlah dan jenis penyadapan, membuka jalur pengaduan bagi warga yang menduga disadap, menjamin pers dan masyarakat sipil memantau persidangan, serta melindungi pelapor dari dalam institusi.
Kasus ini bisa menjadi titik terendah Polri atau titik baliknya, bergantung pada apakah pengusutan berhenti pada nama-nama yang ada atau menembus hingga aktor intelektual dan sistem yang memungkinkannya. Ratusan ribu polisi jujur di jalanan dan pos-pos terpencil berhak atas institusi yang bersih. Gus Dur pernah berkelakar, hanya ada tiga polisi jujur: patung polisi, polisi tidur, dan Hoegeng. Tugas kita semua adalah membuat kelakar itu tak lagi relevan.