Kemendikdasmen Revitalisasi 1.487 Sekolah di NTT, Termasuk SDN Mboeng yang Viral

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 4 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT setelah diperbaiki Kemendikdasmen. Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT setelah diperbaiki Kemendikdasmen. Foto: Dok. Istimewa

Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Mboeng, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT), akan segera mendapatkan program revitalisasi. Perbaikan tersebut menyasar sejumlah bagian bangunan sekolah yang mengalami kerusakan berat maupun ruang belajar yang selama ini masih menggunakan bangunan darurat.

Sebelumnya, SDN Mboeng viral di media sosial. Sekolah ini disebut dalam kondisi yang penuh kerusakan dengan tembok yang terbuat dari bambu dan listrik yang belum mengalir. Dengan kondisi itu, sekolah ini disebutkan malah dikirim sebuah perangkat digital berupa papan interaktif atau Interactive Flat Panel.

Direktur Sekolah Dasar Kemendikdasmen, Moch. Salim Somad, mengatakan proses revitalisasi SDN Mboeng akan dilakukan pada tahun ini. Kemendikdasmen telah turun langsung untuk melihat kondisi sekolah sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan yang diperlukan.

“Sudah turun (Kemendikdasmen), langsung diperbaiki kelas yang rusak berat maupun yang darurat,” kata Salim, Rabu (9/9).

SDN Mboeng saat ini memiliki 84 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel). Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar, sekolah memiliki 10 tenaga kependidikan.

Namun, kondisi sarana dan prasarana sekolah masih menjadi persoalan. Dari total bangunan yang ada, terdapat lima bangunan permanen. Dua ruang kelas di antaranya mengalami kerusakan berat sehingga tidak dapat digunakan secara optimal untuk kegiatan pembelajaran.

Keterbatasan ruang kelas membuat SDN Mboeng masih menggunakan empat ruang kelas darurat. Salim mengatakan, kondisi tersebut selama ini menjadi salah satu tantangan bagi sekolah dalam memberikan layanan pendidikan yang aman dan nyaman bagi para siswa.

Menurut Salim, sebagian pembangunan ruang kelas yang digunakan sekolah bahkan berasal dari swadaya masyarakat, khususnya orang tua siswa.

“Sebagian pembangunan dari swadaya orang tua siswa,” ujarnya.

Potret belajar menggunakan papan interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP) di SMPN 1 Samarinda, Kalimantan Timur, Selasa (25/11/2025). Foto: SMPN 1 Samarinda

Terkait listrik, Salim menjelaskan bahwa berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik), SDN Mboeng tercatat memiliki sumber listrik. Atas dasar data tersebut, sekolah menjadi salah satu penerima perangkat Interactive Flat Panel yang digunakan untuk menunjang proses pembelajaran.

“Digitalisasi di sekolah berjalan, perbaikan fisik sekolah juga dilakukan,” katanya.

Menurut dia, program digitalisasi pendidikan dan revitalisasi sarana-prasarana sekolah tidak harus dipandang sebagai dua kebijakan yang saling bertentangan. Keduanya berjalan secara bersamaan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan pendidikan.

Program digitalisasi ditujukan untuk memperluas akses siswa terhadap sumber dan metode pembelajaran yang lebih beragam. Sementara, revitalisasi infrastruktur diarahkan untuk memastikan lingkungan sekolah memiliki bangunan dan ruang belajar yang aman serta layak digunakan.

Dalam konteks SDN Mboeng, perbaikan kondisi fisik sekolah diharapkan dapat berjalan beriringan dengan pemanfaatan perangkat pembelajaran digital yang telah diberikan pemerintah.

Salim mengatakan perhatian terhadap kondisi SDN Mboeng juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk memastikan sekolah-sekolah di daerah mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai.

Tidak hanya SDN Mboeng, Kemendikdasmen mencatat program revitalisasi sekolah di Provinsi NTT memiliki cakupan yang cukup besar. Secara keseluruhan, revitalisasi hingga 2026 menyasar 1.487 satuan pendidikan di NTT.

Pada 2025, terdapat 580 satuan pendidikan yang menjadi sasaran revitalisasi. Sementara pada 2026 jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan program tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk 2026 ini jumlahnya lebih banyak. Anggaran mencapai Rp 1,2 triliun,” ungkap Salim.

SD Inpres Kaniti, Kabupaten Kupang, Provinsi NTT setelah diperbaiki Kemendikdasmen. Foto: Dok. Istimewa

Salim menilai, besarnya anggaran tersebut menunjukkan bahwa perbaikan sarana dan prasarana pendidikan menjadi salah satu agenda penting pemerintah, khususnya untuk daerah yang masih menghadapi persoalan keterbatasan infrastruktur sekolah.

Menurut Salim, revitalisasi diharapkan tidak hanya memperbaiki kondisi bangunan yang rusak, tetapi juga menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih aman, sehat, dan mendukung proses belajar mengajar. Ketersediaan ruang kelas yang layak menjadi bagian penting dalam memastikan siswa dapat mengikuti pembelajaran tanpa harus berada dalam kondisi bangunan yang membahayakan.

Selain aspek fisik, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan demikian, revitalisasi sekolah tidak berhenti pada pembangunan atau perbaikan bangunan, tetapi diarahkan untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan.

Kemendikdasmen juga memberikan apresiasi kepada berbagai pihak yang selama ini memberikan perhatian terhadap kondisi pendidikan di daerah, termasuk masyarakat yang ikut membantu pembangunan fasilitas sekolah melalui swadaya.

Salim menegaskan, pemerintah berkomitmen untuk terus menghadirkan sekolah yang aman dan layak bagi seluruh peserta didik. Upaya tersebut menjadi bagian dari agenda pemerataan akses pendidikan, terutama bagi siswa yang berada di wilayah dengan keterbatasan sarana dan prasarana.

“Termasuk pembelajaran yang bermutu, serta akses pendidikan yang merata,” tambahnya.

Dengan adanya revitalisasi tersebut, SDN Mboeng diharapkan tidak lagi menghadapi persoalan ruang kelas rusak berat dan ruang belajar darurat. Perbaikan fisik sekolah sekaligus diharapkan dapat memperkuat pemanfaatan teknologi pembelajaran yang telah diberikan pemerintah.