Kementerian PKP Minta Tambahan Rp 94,23 T, Kejar Target 3 Juta Rumah
PerbesarMenteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meminta dukungan DPR RI untuk menambah anggaran Kementerian PKP sebesar Rp 94,23 triliun pada 2027.
Permintaan itu disampaikan saat membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian PKP 2027 bersama Komisi V yang dipimpin oleh Ketua Komisi V Lasarus di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/9).
Maruarar mengatakan, Kementerian PKP saat ini memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp 11,77 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas tertanggal 5 Agustus 2026. Dengan pagu tersebut, Kementerian PKP menargetkan pembangunan 318 ribu unit rumah.
“Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran. Dari target 2,08 juta unit sebesar 106 triliun sehingga terdapat kekurangan sebesar 94,23 triliun,” kata Ara pada paparannya.
Pagu anggaran yang tersedia tersebut terdiri atas Rp 914 miliar untuk program dukungan manajemen dan Rp 10,85 triliun untuk program perumahan dan kawasan permukiman.
Dengan demikian, sekitar 92,23 persen pagu Kementerian PKP dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman.
Alasan Kementerian PKP Butuh Rp 94,23 T
Kementerian PKP memperkirakan kebutuhan anggaran untuk mengejar target pembangunan 2,08 juta unit rumah mencapai Rp 106 triliun. Artinya, dengan pagu yang tersedia saat ini, masih terdapat selisih kebutuhan sebesar Rp 94,23 triliun.
Tambahan anggaran tersebut antara lain diperlukan untuk meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah susun baru pada 2027, serta melanjutkan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera.
Maruarar kemudian meminta dukungan Komisi V DPR RI untuk memperjuangkan kebutuhan anggaran tersebut dalam pembahasan anggaran 2027.
Dengan tambahan anggaran tersebut, Kementerian PKP berharap kapasitas pembangunan perumahan dapat ditingkatkan sehingga target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta program prioritas nasional 3 juta rumah dapat tercapai.
“Kami mohon doa dan dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran belanja Kementerian Perumahan Tahun Anggaran 2027 guna mencapai target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta program prioritas nasional 3 juta rumah,” ujarnya.