Ketika AI Membuat ASN Berhenti Berpikir
ASN Pemerintah Provinsi NTB
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Ikraman Wahyudi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarHari ini, seorang ASN dapat menyelesaikan sebuah tulisan dalam hitungan detik. Ia cukup memberikan perintah kepada AI. Kalimat tersusun rapi, argumen terlihat meyakinkan, bahkan rekomendasi pun tersedia. Pekerjaan selesai. Tetapi ada satu hal yang patut dipertanyakan: apakah ASN tersebut juga berpikir?
Kehadiran AI seharusnya membantu pekerjaan manusia, khususnya dalam birokrasi. Hal ini dapat menjadi peluang besar untuk membangun pemerintahan yang lebih cepat, efektif, dan adaptif. Pekerjaan yang dulu membutuhkan waktu berjam-jam kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit bahkan detik. Keunggulan tersebut tentu menjadi peluang yang tidak boleh dilewatkan. Sayangnya, di balik peluang tersebut muncul sebuah paradoks. AI seharusnya membantu ASN berpikir dan meningkatkan kapasitasnya. Namun, ketika digunakan secara berlebihan, AI justru dapat menggantikan proses berpikir manusia karena ASN sendiri menyerahkan proses berpikirnya kepada AI. Masalahnya bukan ketika ASN menggunakan AI. Masalahnya adalah ketika ASN mulai menggunakan AI agar tidak perlu berpikir.
Jika sebelumnya sebuah surat atau dokumen lahir melalui proses membaca, mencari informasi, menyusun argumen, dan revisi berkali-kali, kini sebagian tahapan tersebut dapat dilewati hanya dengan memasukkan prompt kepada AI. Akibatnya, ruang untuk memahami persoalan, menyusun pemikiran, serta melakukan revisi dan evaluasi secara mendalam pun ikut menyempit. Bahkan, untuk menilai kelayakan sebuah dokumen pun terkadang diperlukan bantuan AI. Salah satu kejanggalan yang pernah saya dengar adalah ketika seorang staf menyusun sebuah dokumen resmi yang cukup penting dengan bantuan AI. Mulai dari isi hingga struktur, tidak ada satu pun yang diubah. Syukurnya, dokumen tersebut mendapat revisi dan tentunya menjadi pelajaran berharga bagi pegawai tersebut. Namun, bayangkan jika dokumen seperti itu lolos dan kemudian diresmikan. Apa yang akan terjadi? Kita mungkin sedang membangun birokrasi yang semakin bergantung pada AI. Lalu, apa yang sebenarnya hilang? Yang berpotensi tergerus adalah kemampuan berpikir, menulis, bersikap kritis, hingga mengambil keputusan.
Saya paham bahwa ASN menghadapi banyak tuntutan, seperti bekerja cepat, menyelesaikan banyak tugas, dan menghasilkan berbagai dokumen. Dalam kondisi tersebut, munculnya AI yang menawarkan jalan pintas tentu sangat menggiurkan. Proses yang selama ini cukup menguras waktu, tenaga, dan pikiran kini bisa diselesaikan dalam hitungan detik tanpa melalui proses panjang. Tinggal mengetik perintah, sebuah konsep surat, laporan, analisis, atau bahan paparan dapat tersusun dengan cepat. Pada titik tertentu, kita mungkin merasa telah menjadi lebih produktif. Tetapi apakah kita benar-benar menjadi lebih produktif, atau sekadar memindahkan pekerjaan kita kepada mesin? Jika AI hanya digunakan untuk membantu mencari informasi, memberikan alternatif gagasan, merapikan tulisan, atau mengotomatisasi pekerjaan berulang, penggunaan tersebut masih tergolong wajar. ASN tetap berpikir, sementara AI membantu mempercepat prosesnya. Sebaliknya, ketika AI digunakan untuk mengerjakan sesuatu yang seharusnya menjadi proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi ASN, persoalannya menjadi berbeda. ASN tidak lagi membaca secara mendalam karena AI sudah merangkum. Tidak lagi menyusun argumen karena AI sudah menuliskan. Tidak lagi menganalisis karena AI sudah memberikan kesimpulan. Pekerjaan memang selesai, tetapi kemampuan ASN-nya tidak bertambah. Teknologinya semakin cerdas, tetapi ASN-nya semakin jarang berpikir. Digital Government bukan sekadar memastikan ASN mampu menggunakan AI, tetapi memastikan ASN tetap mampu berpikir ketika menggunakan AI. Jika ASN tidak lagi memahami analisis yang dibuatnya sendiri, bagaimana ia dapat mempertanggungjawabkan keputusan yang lahir dari analisis tersebut? Dan jika keputusan pemerintah dibuat berdasarkan sesuatu yang tidak benar-benar dipahami oleh pengambil keputusan, masyarakatlah yang pada akhirnya menerima dampaknya.
Di sinilah letak perbedaan antara manusia dan AI. AI dapat membantu menghasilkan gagasan dan analisis, tetapi tidak dapat mengambil tanggung jawab atas keputusan. Ketika sebuah keputusan menimbulkan masalah, pertanggungjawaban tetap berada pada manusia yang menggunakan dan memutuskan berdasarkan informasi tersebut. Karena itu, ASN tidak cukup hanya mampu menggunakan AI, tetapi juga harus mampu memahami, menguji, dan mempertanggungjawabkan hasil yang diberikan AI.
Lantas, apakah ASN harus menjauhi AI? Tentu tidak. Menolak AI sama saja dengan menutup mata terhadap perubahan yang sedang berlangsung. Tantangannya bukan memilih antara menggunakan atau meninggalkan AI, melainkan belajar menggunakannya tanpa kehilangan kemampuan yang membuat manusia tetap dibutuhkan. AI harus ditempatkan sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti proses berpikir. ASN dapat memanfaatkannya untuk mencari alternatif gagasan, mengolah informasi, merangkum dokumen, menganalisis data, atau mempercepat pekerjaan administratif. Namun, hasil yang diberikan AI tetap harus dibaca, diperiksa, dipahami, dan dipertanggungjawabkan oleh ASN. AI boleh semakin pintar. Birokrasi boleh semakin digital. Tetapi jangan sampai kita justru malah menciptakan ASN yang semakin bergantung pada teknologi. Sebab tujuan teknologi bukan membuat manusia berhenti berpikir, melainkan memberi manusia lebih banyak kesempatan untuk berpikir tentang hal-hal yang lebih penting.
Sebagai penutup, ada satu pertanyaan yang patut kita renungkan: “Jika suatu hari AI hilang dari peradaban, apakah ASN masih mampu berpikir, menganalisis, menulis, dan mengambil keputusan?” Teknologi boleh semakin cerdas. Tetapi jangan sampai kecerdasan teknologi tumbuh dengan mengorbankan kecerdasan manusia.