Ketika Kritikus Tidak Lagi Sesuai Harapan Publik
Writer, Walker, Cyclist, and Alumnus of The Open University (UT) and UPN Veteran. Views expressed are my own and do not represent any organization.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Sigid Mulyadi tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Belakangan ini seorang kritikus publik yang dulu dikenal sangat tajam kembali ramai dibicarakan di media sosial. Bukan karena serangannya terhadap kekuasaan, melainkan karena ia sendiri menjadi sasaran kritik. Banyak yang menuduhnya “melembek”, kehilangan ketajaman, bahkan mulai berpihak pada kekuasaan yang sedang berjalan.
Inti persoalannya cukup sederhana. Sosok yang dulu sangat lantang mengkritik pemerintahan sebelumnya kini dinilai tidak lagi menunjukkan intensitas yang sama terhadap pemerintahan saat ini. Tudingan paling keras justru datang dari sebagian orang yang dulu mengaguminya.
Ia memang masih mengeluarkan kritik. Ia menyoroti kelemahan sejumlah pejabat, mempertanyakan program pemerintah, dan mengingatkan soal persoalan konstitusional. Namun bagi sebagian publik, itu tidak cukup. Mereka menginginkan versi yang sama seperti dulu: keras, personal, tanpa kompromi, dan terbuka berhadap-hadapan dengan kekuasaan.
Di sinilah persoalan sebenarnya berada: bagaimana seharusnya publik menilai independensi seorang intelektual publik? Apakah dari seberapa keras ia menyerang pemerintah, atau dari kualitas dan konsistensi argumen yang ia gunakan?
Ketika kritik diukur dari kerasnya serangan
Ukuran yang semakin sering digunakan di media sosial adalah sederhana: semakin keras seseorang menyerang pemerintah, semakin kritis ia dianggap. Sebaliknya, ketika seseorang mengakui bahwa ada bagian tertentu dari kebijakan pemerintah yang dapat dibenarkan, ia mulai dicurigai telah berpihak.
Ukuran semacam ini terlalu sederhana.
Seorang kritikus bisa saja menolak sebuah kebijakan karena alasan konstitusional. Ia bisa pula mendukung tujuan sebuah program tetapi mengkritik desain dan pelaksanaannya. Kritik tidak harus selalu berbentuk penolakan.
Sebaliknya, seorang kritikus yang selalu mengatakan pemerintah salah juga belum tentu lebih independen. Bisa saja ia memang konsisten. Tetapi bisa juga ia sekadar mempertahankan identitas sebagai oposisi permanen.
Karena itu, ukuran yang lebih masuk akal adalah konsistensi standar.
Apakah prinsip yang digunakan untuk menilai pemerintah sebelumnya masih digunakan untuk menilai pemerintah sekarang? Apakah ia bersedia mengkritik ketika pemerintah keliru? Apakah ia juga bersedia mengakui ketika pemerintah melakukan sesuatu yang menurutnya benar? Apakah argumennya didukung fakta?
Pertanyaan-pertanyaan semacam itu jauh lebih berguna daripada sekadar menghitung seberapa sering seorang kritikus menyerang pemimpin.
Tentu saja, publik tetap berhak mempertanyakan perubahan sikap. Jika seseorang selama bertahun-tahun membangun reputasi sebagai pengkritik kekuasaan, lalu gaya kritiknya berubah ketika kekuasaan berganti, perubahan tersebut memang layak diperiksa.
Tetapi dari pertanyaan tersebut menuju kesimpulan bahwa seseorang telah menjadi bagian dari kekuasaan terdapat jarak yang cukup jauh.
Ketika publik terlalu melekat pada figur
Kekecewaan terhadap sosok ini bukan semata-mata soal perubahan sikapnya. Lebih dalam dari itu, ini adalah soal proyeksi harapan.
Pada masa pemerintahan sebelumnya, ia menjadi saluran amarah dan rasa frustrasi banyak orang. Ia menjadi simbol perlawanan intelektual yang mereka butuhkan. Ketika simbol itu tidak lagi menyalurkan amarah dengan cara yang sama, rasa “dikhianati” muncul.
Publik yang terbiasa dengan kerangka “kita versus mereka” kesulitan menerima kritik yang berdiferensiasi. Kritik yang membedakan konteks, warisan kebijakan, tujuan program, dan kualitas implementasi dapat dengan cepat dianggap sebagai pembelaan.
Di tengah polarisasi, nuansa sering dibaca sebagai pengkhianatan.
Masalahnya bukan hanya terjadi pada satu figur. Publik sering tidak hanya mengikuti gagasan seseorang, tetapi juga mengadopsi persona orang tersebut. Ketika seorang intelektual dikenal sebagai orang yang keras kepada kekuasaan, publik kemudian berharap ia harus terus keras.
Akhirnya, figur publik tidak lagi dinilai sebagai pemikir yang dapat berubah karena alasan tertentu. Ia diperlakukan seperti pemain dalam sebuah pertandingan. Publik ingin tahu ia berada di pihak mana.
Dalam situasi seperti itu, perbedaan pendapat berubah menjadi persoalan loyalitas.
Yang perlu diuji adalah argumennya
Sang kritikus tetap memiliki tanggung jawab untuk menjelaskan perubahan cara pandangnya. Jika ia merasa tetap berada pada jalur berpikir yang sama, ia perlu membuat posisi tersebut lebih mudah diuji publik. Jika mendukung sebuah program, jelaskan mengapa. Jika mengkritiknya, tunjukkan bagian yang bermasalah. Jika membela prinsip konstitusional tertentu, jelaskan konsekuensinya terhadap kebijakan konkret.
Dengan cara itu, perdebatan dapat dipindahkan dari soal “siapa berada di pihak siapa” menjadi “argumen mana yang dapat dipertanggungjawabkan”.
Publik juga perlu melakukan hal yang sama.
Mengukur “kritis” hanya dari seberapa sering dan seberapa kasar seseorang menyerang pemimpin adalah ukuran yang dangkal. Lebih baik menilai argumennya: masuk akal atau tidak? Datanya benar atau tidak? Prinsip yang digunakan konsisten atau tidak?
Label seperti “berpihak”, “melembek”, atau “pengkhianat” terlalu mudah dilempar dan sering menutup diskusi yang sebenarnya lebih penting.
Seorang kritikus tidak harus kembali menjadi versi dirinya yang diinginkan sebagian orang agar tetap relevan. Begitu juga publik tidak harus terus mencari satu figur yang selalu sesuai dengan harapan mereka.
Yang perlu dipertahankan bukanlah citra seorang kritikus sebagai orang yang selalu keras terhadap kekuasaan. Yang perlu dipertahankan adalah kebiasaan menguji kekuasaan dengan argumen yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab ketika publik hanya mencari suara yang sesuai dengan kemarahannya sendiri, ia sebenarnya tidak sedang mencari kritik. Ia sedang mencari pembenaran.