Ketua DPRD DKI Minta Mikrotrans Diperbanyak, Dukung Integrasi LRT Jakarta

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin meminta Pemprov DKI Jakarta memperkuat integrasi antarmoda setelah LRT Jakarta rute Kelapa Gading-Manggarai diresmikan Presiden Prabowo Subianto, Rabu (16/9).
Suhud menilai keberadaan LRT perlu ditopang transportasi pengumpan yang menjangkau permukiman hingga wilayah kecil. Salah satunya dengan memperbanyak layanan Mikrotrans.
“Catatannya adalah penting juga penopang, Mikrotrans itu semakin menjangkau daerah-daerah kecil. Supaya bisa sampai ke sini, dari kampung-kampung perlu disambung. Nah, Mikrotrans itu supaya diperbanyak,” kata Suhud saat ditemui usai peresmian LRT Jakarta, Rabu (16/9).
Menurutnya, integrasi antarmoda juga perlu dibarengi dengan tarif yang tidak membebani masyarakat. Ia berharap integrasi tarif dapat segera diwujudkan sehingga warga memiliki alternatif selain kendaraan pribadi.
“Dan juga mungkin nanti pada tarif, diharapkan juga tarif tidak memberatkan. Saya kira dua hal itu yang penting agar integrasi antarmoda ini bisa segera terwujud,” ujarnya.
Tarif LRT Akan Dikaji Bersama DPRD
Suhud mengatakan penetapan tarif LRT Jakarta nantinya didasarkan pada hasil kajian yang melibatkan sejumlah pihak, termasuk Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) dan DPRD.
Ia menyebut DPRD tidak secara langsung memberikan persetujuan tarif, tetapi akan terlibat dalam pembahasan dan melakukan pengawasan.
“Kalau untuk tarif kan dia itu hasil kajian. Hasil kajian tentu nanti melibatkan DPRD. Ya mungkin bukan persetujuan, tapi memang nanti kita akan kaji bersama,” kata Suhud.
Suhud belum menyebut besaran tarif yang dianggap realistis karena kajian mengenai tarif masih dilakukan.
“Ini kita belum tahu, karena yang melakukan kajian kan juga dengan Dewan Transportasi dan sejumlah elemen yang memang terlibat di dalam urusan transportasi,” tuturnya.
Danantara Bisa Bantu APBD
Suhud juga merespons positif pernyataan Presiden Prabowo yang menyetujui permintaan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung agar Danantara membantu pembangunan infrastruktur LRT di Jakarta.
Menurut Suhud, keterlibatan pemerintah pusat diperlukan karena pembangunan infrastruktur transportasi memberikan beban besar terhadap APBD DKI.
“Saya kira Danantara ini penting ya, keterlibatan Danantara dalam pembangunan di Jakarta. Karena selama ini beban APBD untuk proyek infrastruktur ini menggerus banyak anggaran,” ujarnya.
Suhud mengatakan bantuan Danantara dapat dilakukan melalui sejumlah skema, termasuk pembelian obligasi atau skema pembiayaan lainnya.
“Apakah nanti berupa membeli obligasi misalnya, ataupun juga ke skema-skema yang lain. Saya kira peran ini sangat penting,” katanya.
Ia berharap respons positif Presiden Prabowo tersebut segera ditindaklanjuti Danantara.
“Tadi alhamdulillah Pak Presiden menanggapi dengan positif. Saya kira ini perlu ditindaklanjuti dan harus ditindaklanjuti oleh pihak Danantara dari amanat Presiden tadi,” ujar Suhud.
