Komisi I Desak Ungkap Pemasok Senjata dalam Penembakan 3 ASN di Jayawijaya
PerbesarWakil Ketua Komisi I DPR, Sukamta, meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya di Kampung Muliama, Papua Pegunungan, Rabu (9/9).
Ia menilai penyelidikan tak boleh hanya berhenti pada pelaku yang menarik pelatuk, tetapi juga harus mengungkap pihak yang memasok senjata hingga jaringan yang mendukung aksi tersebut.
"Mereka sedang menjalankan tugas melayani masyarakat. Negara wajib melindungi setiap warga negara, terlebih mereka yang bertugas menghadirkan pembangunan dan ketahanan pangan di Papua,” tutur Sukamta dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Menurut Sukamta, aparat perlu menelusuri secara menyeluruh pihak-pihak yang berada di balik penembakan tersebut.
"Jangan berhenti pada siapa yang menarik pelatuk. Ungkap siapa yang merencanakan, memasok senjata, dan memberikan dukungan terhadap aksi kekerasan ini,” katanya.
Sukamta menilai penembakan terhadap tiga ASN tersebut menjadi persoalan serius karena menyasar masyarakat sipil yang sedang menjalankan tugas pelayanan publik.
Ia juga menyoroti meningkatnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap masyarakat sipil di Papua. Menurutnya, serangan terhadap warga sipil dapat menunjukkan bahwa kelompok bersenjata semakin menggunakan teror dan ketakutan untuk mempertahankan pengaruhnya.
“Ketika masyarakat sipil semakin sering dijadikan sasaran, ini menunjukkan bahwa teror dan rasa takut menjadi salah satu cara yang digunakan KKB untuk menunjukkan eksistensinya. Negara tidak boleh membiarkan strategi teror seperti ini berhasil,” ungkap Sukamta.
Karena itu, Sukamta meminta pemerintah memperkuat upaya pencegahan dan pengamanan di wilayah Papua, termasuk melalui peningkatan deteksi dini dan kemampuan intelijen.
Ia juga meminta pengamanan terhadap masyarakat sipil diperkuat, terutama bagi warga yang bekerja di sektor pelayanan publik seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur.
“Semakin banyak sasaran sipil, semakin kuat pula kebutuhan untuk meningkatkan deteksi dini dan perlindungan masyarakat. Jangan menunggu korban berikutnya baru bertindak. Ini saat yang bagus bagi Pemerintah Pusat, Pemda dan Masyarakat bersama-sama untuk peningkatan keamanan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Papua tanpa kecuali,” tutur Sukamta.
Menurutnya, pembangunan dan pelayanan publik di Papua harus tetap berjalan. Namun, keselamatan masyarakat yang menjalankan tugas tersebut harus menjadi prioritas.
Sukamta menegaskan negara perlu memastikan masyarakat sipil mendapat perlindungan agar Papua tidak menjadi wilayah yang dikuasai teror dan ketakutan. Ia juga mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat bersama-sama memperkuat keamanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.