Komisi I Dorong Pemerintah Susun Roadmap Tangani KKB usai 3 ASN Tewas Ditembak
PerbesarAnggota Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Oleh Soleh, mendorong pemerintah menyusun roadmap pemberantasan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua secara menyeluruh menyusul tewasnya tiga pegawai/ASN Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, dalam penembakan di Kampung Muliama, Rabu (9/9).
Penembakan terjadi saat rombongan pegawai itu sedang bertugas membagikan bantuan pangan dan hewan ternak.
Identitas ketiga pegawai/ASN tersebut adalah Aprida Rapi (Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya), Alfonsius Albinus Mehan (dokter hewan/pegawai dinas), dan Wili Mbuik (CPNS).
Oleh Soleh menyampaikan keprihatinan mendalam atas insiden tersebut. Menurutnya, aksi kekerasan terhadap pegawai pemerintah yang tengah menjalankan tugas pelayanan publik merupakan tragedi kemanusiaan yang tidak boleh terus berulang.
Ia juga menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban serta meminta aparat keamanan segera mengusut kasus tersebut secara tuntas dan menindak para pelaku.
“Saya sangat sedih dan prihatin atas kejadian ini. Tiga pegawai pemerintah yang sedang menjalankan tugas justru menjadi korban kekerasan. Aparat TNI dan Polri harus bergerak cepat mengusut kasus ini dan menindak tegas para pelakunya,” ujar Oleh Soleh kepada wartawan, Jumat (11/9).
Oleh Soleh menilai negara tidak boleh terus memberikan ruang bagi kelompok bersenjata untuk melakukan kekerasan terhadap masyarakat, aparat, maupun pegawai pemerintah yang menjalankan tugas pelayanan publik.
Karena itu, ia meminta pemerintah menjadikan insiden tersebut sebagai momentum untuk memperkuat upaya pemberantasan KKB di Papua secara lebih terencana dan berkelanjutan.
“Ini harus menjadi momentum untuk membersihkan KKB dari Papua, Indonesia. Sudah berulang kali mereka melakukan kekerasan dan pembunuhan. Negara tidak boleh terus berada dalam posisi reaktif setiap kali terjadi korban,” katanya.
Menurutnya, penanganan persoalan KKB tidak dapat dilakukan secara parsial atau hanya berdasarkan kasus per kasus. Pemerintah bersama TNI dan Polri perlu memiliki strategi komprehensif dengan sasaran, tahapan, indikator keberhasilan, serta mekanisme evaluasi yang jelas.
“Jangan hanya kasus per kasus. Aparat harus menyusun strategi secara menyeluruh untuk memberantas KKB. Harus ada roadmap pemberantasan KKB di Papua, sehingga langkah negara tidak hanya muncul ketika ada kasus,” tegasnya.
Oleh Soleh menilai keberadaan roadmap penting untuk memastikan penanganan keamanan di Papua berjalan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan. Menurutnya, strategi keamanan juga perlu berjalan beriringan dengan pembangunan, pelayanan publik, serta perlindungan terhadap masyarakat sipil.
Ia mengingatkan pendekatan yang hanya bersifat responsif berisiko membuat pola kekerasan terus berulang. Pemerintah, kata dia, harus memiliki strategi jangka panjang untuk menciptakan kondisi keamanan yang lebih stabil sekaligus memastikan masyarakat Papua dapat menjalani kehidupan secara aman dan bermartabat.
“Pemerintah harus lebih serius menyelesaikan masalah KKB di Papua. Kalau penanganannya hanya parsial, kasus serupa akan terus terulang. Negara harus hadir secara konsisten, bukan hanya ketika terjadi penembakan atau pembunuhan,” ujar Oleh Soleh.
Selain mendorong penyusunan strategi jangka panjang, Oleh Soleh meminta aparat melakukan investigasi secara profesional untuk mengungkap pelaku, jaringan, serta motif di balik penembakan tiga pegawai Dinas Pertanian Kabupaten Jayawijaya tersebut.
Ia menegaskan proses penegakan hukum harus dilakukan secara tegas, namun tetap berlandaskan hukum serta mengedepankan perlindungan terhadap masyarakat sipil.