Komisi XII Soroti Polemik Data Desil, Minta Kondisi Riil Warga Diperhatikan
PerbesarWakil Ketua Komisi XII DPR dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, meminta pemerintah memastikan akurasi data penerima subsidi sebelum menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi Pertalite bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 9 dan 10.
Putri menilai subsidi memang perlu diberikan secara tepat sasaran. Namun, hal itu harus didukung dengan pendataan kondisi ekonomi masyarakat yang akurat dan terus diperbarui.
Menurut Putri, dirinya banyak menerima laporan dari masyarakat yang merasa status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) tidak sesuai dengan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Ia mencontohkan warga dengan penghasilan setara upah minimum regional (UMR), masih tinggal di rumah kontrakan, serta menggunakan listrik berdaya 900 VA, tetapi justru tercatat sebagai masyarakat desil 9 atau bahkan desil 10.
“Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius,” jelas Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8).
Putri menilai persoalan akurasi data tersebut penting untuk segera dibenahi apabila pemerintah benar-benar ingin menerapkan pembatasan subsidi Pertalite berdasarkan kelompok desil.
Menurutnya, status desil masyarakat tidak seharusnya hanya ditentukan berdasarkan data administratif maupun kondisi fisik tempat tinggal. Sebab, kondisi rumah yang terlihat bagus belum tentu menunjukkan kemampuan ekonomi pemilik atau penghuninya.
“Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja," katanya.
Sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI yang membidangi sektor energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku cukup sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di daerah pemilihannya.
Ia mengatakan persoalan data desil tidak hanya berkaitan dengan rencana pembatasan pembelian Pertalite. Ketidakakuratan data juga berpotensi berdampak terhadap akses masyarakat terhadap program bantuan sosial (bansos).
Putri menyoroti adanya masyarakat yang mengaku status desilnya berubah setelah bertahun-tahun tidak diperbarui. Perubahan tersebut kemudian dapat berujung pada pencabutan bansos yang sebelumnya diterima.
“Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat," ujar Putri.
“Kami juga berharap ada kanal yang jelas bagi warga yang merasa datanya keliru, sehingga bisa segera diperbaiki dengan cepat sehingga kebijakan subsidi tepat sasaran bisa benar-benar dilaksanakan dengan baik,” lanjutnya.
Sebelumnya, pemerintah mengangkat kembali rencana pembatasan konsumen BBM bersubsidi Pertalite. Masyarakat mampu yang termasuk dalam desil 9-10 berpotensi tidak boleh membeli BBM tersebut.
Hal tersebut merupakan hasil rapat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa hari ini, Selasa (11/8).
Purbaya mengatakan pembatasan konsumsi Pertalite itu akan dilakukan bertahap dalam beberapa bulan ke depan, meskipun tidak menjelaskan dengan pasti karena masih dalam proses pembahasan.
“Tadi kita membahas kemungkinan implementasi pembatasan subsidi Pertalite untuk yang tingkat atas, mungkin yang kuartil 9-10, supaya nanti, bukan sekarang, ya, beberapa bulan kemudian kita bisa kurangin secara bertahap,” ungkapnya kepada awak media di kantor Kemenkeu, Selasa (11/8).