KPK Perpanjang Penahanan Eks Wakil Menteri Imipas Silmy Karim
PerbesarKPK memperpanjang masa penahanan mantan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Silmy Karim. Perpanjangan penahanan ini terhitung sejak tanggal 2 September sampai dengan 1 Oktober 2026.
"Perpanjangan penahanan ini dilakukan dalam rangka kepentingan penyidikan yang masih terus berprogres. Penyidik masih melakukan serangkaian tindakan penyidikan untuk melengkapi berkas perkara, termasuk pemeriksaan terhadap para saksi yang dinilai relevan dengan konstruksi perkara," kata juru bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan, Kamis (27/8).
Menurut Budi, hal tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan guna memastikan seluruh aspek perkara, baik formil maupun materiil, dapat terpenuhi. Selain itu, agar setiap fakta hukum yang berkaitan dengan perkara dapat dikonstruksikan secara utuh berdasarkan alat bukti yang diperoleh.
"KPK memastikan proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Setiap perkembangan dalam proses penyidikan akan disampaikan kepada publik, dengan tetap memperhatikan kepentingan penegakan hukum dan prinsip praduga tak bersalah," ucap dia.
Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 2 Juni 2026 di kantor Imigrasi Jakarta Barat. Silmy Karim diduga menerima setoran rutin sebesar Rp 100 juta per minggu dari hasil pemerasan izin tinggal WNA tersebut. Setelah sempat dicari petugas pasca-OTT, Silmy akhirnya menyerahkan diri ke KPK pada Rabu malam, 3 Juni 2026.
Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan total 8 orang tersangka yang seluruhnya berasal dari lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi. Selain Silmy Karim, tujuh tersangka lainnya adalah Saffar Muhammad Godam (Plt Dirjen Imigrasi), Jaya Saputra (Kakanwil Jabar), Ronald Arman Abdullah (Kakanim Jakbar), Tessar Bayu Setyaji (Kasubdit Alih Status), Bagus Bramantyo (Kasubdit), Juniadi Sri Priambudi (Ketua Tim ITAS), dan Gusti Benardiansyah (Staf Subdit).