Krisis Pensiun Melanda Indonesia Tahun 2038, Apa Sebabnya?

Kementerian Keuangan RI memproyeksikan sekitar 100 juta warga Indonesia terancam tidak memiliki tabungan pensiun pada tahun 2038 mendatang. Alarm serius ini berbunyi di tengah kondisi Indonesia yang mulai memasuki fase pre-aging society, di mana dalam dua hingga tiga dekade ke depan, gelombang besar penduduk usia produktif akan bertransformasi menjadi kelompok lansia (pensiunan). Tanpa adanya jaminan perlindungan hari tua dan program pensiun yang memadai, jutaan lansia (pensiunan) di masa depan berisiko mengalami penurunan standar hidup yang drastis, ketergantungan finansial pada anak dan keluarga, hingga terjerembab ke jurang kemiskinan di usia lanjut.

Salah satu pemicu utama dari krisis ini adalah rendahnya kapasitas menabung, di mana rata-rata masyarakat saat ini hanya menyisihkan sekitar 3 persen dari pendapatannya untuk hari tua. Padahal, menurut standar keamanan finansial yang ideal, setiap individu setidaknya perlu menyisihkan minimal 10 persen dari pendapatan atau gajinya sejak dini. Rendahnya tabungan hari tua ini diperparah oleh cakupan jaminan pensiun formal yang masih sangat terbatas; bahkan di kalangan pekerja formal saja, kepesertaan aktifnya baru mencapai sekitar 15,2 juta peserta dari total 61,8 juta pekerja, atau belum menyentuh angka 25 persen.

Edukasi masyarakat juga perlu menyoroti kelemahan pemahaman terkait skema Jaminan Hari Tua (JHT) yang selama ini sering disalahartikan sebagai dana pensiun yang sifatnya jangka panjang. Berbeda dengan dana pensiun, skema JHT memiliki karakteristik yang mudah dicairkan sebelum pekerja memasuki usia pensiun, salah satunya ketika pekerja mengalami transisi atau perpindahan kerja. Bahkan cara pencairannya pun bersifat sekaligus (lumpsum). Akibatnya, akumulasi dananya sering kali gambang habis dan tidak tersisa lagi. Saat pekerja benar-benar menjalani hidup di masa tua justru sudah tidak tersedia lagi dananya.

Krisis pensiun melanda Indonesia tahun 2038

Menyikapi tantangan pensiun ini, peningkatan literasi keuangan akan pentingnya mempersiapkan dana pensiun sejak dini menjadi diperlukan. Pekerja di sektor fomrla maupun informal perlu membiasakan diri menabung dana pensiun secara disiplin sebagai langkah edukasi yang sangat mendesak bagi masyarakat. Di sisi lain, OJK sudah menetapkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Dana Pensiun 2024-2028 yang mendorong penyediaan dana pensiun untuk pekerja informal (selain pekerja formal), digitalisasi dana pensiun, dan upaya meningkatkan tingkat penghasilan pensiun (TPP) sesuai rekomendasi International Labour Organization (ILO).

Di sisi lain, kepesertaan dana pensiun sukarela pun masih tergolong sangat rendah. Saat ini peserta dana pensiun sukarela seperti DPPK/DPLK hanya sebesar 3,68% atau baru 5,43 juta peserta. Maka wajar, data BPS (2025) menyebut 8 dari 10 pensiunan di Indonesia menggantungkan hidupnya di hari tua dari anggota keluarga yang bekerja. Begitu pula, tingkat literasi dana pensiun tercatat 27,79 persen, sementara tingkat inklusinya baru 5,37 persen. Masih ada kesenjangan pemahaman masyarakat tentang dana pensiun.

Semua pekerja pasti bercita-cita ingin "hidup sehat, pensiun bahagia". Tapi sayangnya, masih banyak pekerja yang belum mempersiapkan masa pensiunnya sendiri. Fenomena sandwich generation atau kondisi masa pensiun yang bermasalah secara keuangan masih akan terus berlanjut. Nah, mumpung ada "Bulan Dana Pensiun" sepanjang bulan September 2026 ini, mungkin saatnya pekerja menaruh perhatiann terhadap dana pensiun. Bila perlu, mulai menyisihkan sebagian gajinya untuk masa pensiun melalui program DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan). Salah satunya melalui aplikasi digital DPLK “SimPensiun” (https://simpensiun.com/).

Menabung untuk hari tua, untuk kenyamanan di masa pensiun Agar terwujud hidup sehat, pensiun bahagia. #BulanDanaPensiun #YukSiapkanPensiun #EdukasiDPLK #DPLKSAM

aplikasi digital DPLK