KRL-ku Sayang, KRL-ku Superpadat Akibat Salah Kebijakan
Pemerhati kebijakan publik dan lingkungan.
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Agus Pambagio tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarKereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek saat ini masih menjadi primadona bagi 1,1 juta warga Jabodetabek untuk bergerak setiap harinya (data RDP Komisi VI DPR-RI 23 September 2026) dengan rincian 1-1,2 juta orang per hari di hari kerja dan 700 – 800 ribu orang di akhir pekan. Saat long weekend jumlah penumpang bisa mencapai 1,35 juta orang. Terbayangkan betapa tersiksanya penumpang, apalagi ketika armada KRL Jabodetabek berkurang karena sudah renta dan salah kebijakan.
Kita semua tahu bahwa armada KRL Jabodetabek mayoritas terdiri KRL bekas pakai dari Jepang, yang masih aman digunakan untuk sekitar 25 tahun lagi. Sesuai Perpres No. 55 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Transportasi Jabodetabek target KRL Jabodetabek harus bisa mengangkut 1,2 sampai 3 juta orang per hari di tahun 2030. Bagaimana sejarahnya sampai hampir semua armada KRL Jabodetabek merupakan KRL bekas pakai dari Jepang.
KRL bekas yang dibeli PT KAI/KCI dari JR East terakhir datang bertahap dari tahun 2013 – 2020 adalah Type JR 205 (kebetulan saya diminta hadir oleh PT KAI di perundingan akhir di Tokyo sekitar 2013). Type ini lah yang sekarang mendominasi rangkaian KRL Jabodetabek bersama saudara tua nya (Type 203 dan Toei 6000) yang merupakan hibah terakhir dari Jepang bersama Type lain, seperti Tokyu 8500 dan TM 7000, yang telah menjadi tulang punggung armada KRL Jabodetabek dari tahun 2011 – 2025.
Sayangnya bulan November 2025, PT KAI/KCI sudah mempensiunkan armada lama itu. Saat ini tulang punggung armada KRL Jabodetabek terdiri dari armada JR East 203, CRRC Sifang (impor dari China) dan KRL buatan PT INKA. Kondisi KRL Jabodetabek saat ini sangat memprihatinkan karena kekurangan armada, sementara penumpang terus bertambah mengingat lalu lintas di Jabodetabek semakin parah macetnya.
Kondisi KRL Jabodetabek
Berdasarkan data saat PT KAI melaksanakan RDP dengan Komisi VI DPR – RI pada tanggal 24 September 2026, total KRL Jabodetabek yang beroperasi saat ini sebanyak 92 rangkaian yang berusia rata rata 41 tahun. Miris dan mengerikan kalau ditinjau dari faktor safety. Satu trainset atau rangkaian terdiri dari 8 – 12 kereta. Masalahnya kebijakan pemerintah terkait moda transportasi andalan warga Jabodetabek ini tidak jelas arah kebijakannya. Dilarang beli impor bekas tetapi memaksa PT INKA yang menurut saya tidak siap karena memang tidak disiapkan oleh Pemerintah.
Bayangkan sekitar tahun 2023 saya dapat kabar dari PT KAI bahwa belasan rangkaian KRL Jabodetabek yang sudah renta dan harus segera di pensiun karena alasan keselamatan. Saya kemudian membuka komunikasi dengan Menteri Perhubungan, Menteri Keuangan dan Menko Maritim dan Investasi kala itu untuk menanyakan bagaimana rencana pemerintah menangani kondisi tersebut.
Oleh Menhub, saya disarankan untuk menghubungi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Menko tidak setuju kalau PT KAI membeli KRL bekas dari Jepang. “Kita bangsa yang besar dan mampu membuat KRL sendiri, mengapa harus beli bekas ?” kata Menko. Kalau mau beli harus baru. Sayang anggaran cekak. Jadilah PT INKA ditugaskan untuk membuatnya.
Menko Marves mengatakan bahwa sudah Indonesia saatnya kita tidak lagi membeli barang bekas untuk angkutan publik seperti KRL Jabodetabek, kita bisa buat sendiri. Saya setuju untuk tidak setuju. Kala itu saya katakan bahwa anggaran PT KAI tipis, lalu PT INKA juga belum mampu karena PT INKA tidak disiapkan oleh Pemerintah secara serius dan cerdas untuk menjadi industri kereta api yang andal. Buktinya LRT Jabodebek yang dibuat oleh PT INKA terbukti banyak masalah dan jangan diulangi. Sebagai rakyat biasa saya hanya mampu mengingatkan pemerintah, putusan tetap ada di pemerintah. Ternyata putusan pemerintah tersebut saat ini terbukti salah.
Rata-rata penumpang KRL Jabodetabek di hari kerja saat ini sekitar 1,1 juta orang per hari atau naik 11,3 % dari Semester 1 tahun 2025. Di waktu puncak bisa mencapai 1,3 juta orang per hari (data RDP PT KAI dengan Komisi VI DPR-RI 23 September 2026). Untuk mengantisipasi itu PT KAI harus mengganti semua Stamformasi 12 (SF 12) atau 144 kereta di Green Line Rangkasbitung.
Sesuai data PT KAI di RDP dengan Komisi VI DPR – RI pada Juni 2026, KRL pengganti yang rencananya akan menggantikan yang ditarik, terdiri dari 37 rangkaian (dengan anggaran Rp9,18 triliun). PT INKA mendapat tugas untuk membuat 16 rangkaian baru dengan nilai Rp3,85 triliun (type iE305/CLI 225) semua SF 12. Menurut PT KAI KRL buatan PT INKA yang sudah beroperasi saat ini baru sebanyak 7 trainset.
Namun ketujuh rangkaian tersebut dikembalikan ke PT INKA karena banyak masalah, antara lain cracking atau retak struktur dan sebagainya. Menurut berita terakhir dua rangkaian sudah akan Kembali dioperasikan. Jadi jangan heran kalau penumpang KRL Jabodetabek saat ini sangat padat, seperti masa sebelum transformasi PT KAI.
Sementara CRRC Qingdao Sifanf China mendapat order untuk membuat 11 rangkaian (132 kereta), dengan perincian 3 trainset (36 kereta) senilai Rp0,83 triliun. Lalu Ketika rencana retrofit 17 rangkaian dibatalkan karena kesulitan mencari suku cadang, maka CRRC mendapatkan tambahan kontrak untuk membuat 8 rangkaian (96 kereta) dengan tambahan anggaran sebesar Rp2,2 triliun sebagai pengganti dibatalkannya program retrofit. Sampai hari ini 11 trainset CRRC sudah selesai dan beroperasi, sementara buatan PT INKA masih belum juga beres (termasuk 2 trainset refurbish), meski sudah melewati batas waktu. Jika ditotal akan ada 29 plus 8 trainset tambahan baru yang akan seluruhnya beroperasi di tahun 2027. Untuk melayani 1,2 juta pengguna per hari.
Dari 37 trainset atau rangkaian tersebut, buatan CRRC sebanyak 11 trainset sudah beroperasi plus 7 rangkaian KRL buatan PT INKA, yang kemudian dikembalikan karena ada retak pada komponen rangka bawah. Sementara 9 lainnya masih belum selesai karena banyak kendala seperti delivery dari pabrik PT INKA di Banyuwangi ke pabrik di Madiun untuk finalisasi dan uji. Jadi bisa dibayangkan kepadatan yang semakin menggila di armada KRL Jabodetabek hari hari belakangan ini.
Upaya Mitigasi Cepat
Ini semua karena Keputusan atau kebijakan pemerintah kala itu melalui Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi plus Kementerian Perhubungan yang salah. Mereka sangat pede jika PT INKA bisa lakukan, meski tanpa perencanaan yang baik oleh pemerintah, alias asbun. Coba Ketika 2023 tersebut kita terima KRL bekas dari Jepang, permasalahan kepadatan yang tidak manusiawi ini bisa dihindari dengan biaya lebih murah.
Ini bukti kepedean pemerintah yang menyesatkan publik pengguna KRL Jabodetabek. Jika pada akhirnya Dirut KAI memohon ke Komisi VI DPR-RI untuk boleh mengimpor KRL bekas lagi dari Jepang, ini merupakan mitigasi yang tepat meski terlambat dan pemborosan anggaran serta tidak pro publik.
Belum tentu JR East atau West atau Perusahaan lain di Jepang mempunyai KRL yang akan dipensiunkan. Semoga ini merupakan pelajaran bagi pemerintah untuk berpikir lebih cerdas tidak asbun ketika memutuskan kebijakan untuk prasarana dan sarana publik.