Kuliah Gratis, Kursi untuk Siapa?

Ilustrasi lulus kuliah Foto: Shutterstock

Kira-kira satu bulan yang lalu, saya membantu mengurus pendaftaran ponakan yang ingin kuliah di salah satu perguruan tinggi negeri (PTN). Awalnya saya kira urusannya cuma soal nilai dan berkas. Ternyata tidak. Saat mendaftar di jalur mandiri, saya ditanya berapa Iuran Pengembangan Institusi (IPI) yang sanggup dibayar. Untuk jurusan Manajemen, angkanya Rp30 juta. Saya kaget. Lebih kaget lagi ketika tahu bahwa Rp30 juta itu baru angka minimal. Ada calon mahasiswa yang mengisi Rp60 juta, bahkan sampai Rp100 juta.

Pulang dari kampus itu, saya dijalan banyak merenung. Kalau untuk jurusan Manajemen saja angkanya sudah segitu, bagaimana dengan jurusan favorit lain? yang paling mengganggu pikiran saya adalah bagaimana dengan anak-anak dari keluarga miskin? Bagi mereka, pendidikan adalah harapan untuk memperbaiki kehidupan dan memutuskan rantai kemiskinan. Tapi dengan IPI semahal itu, bagaimana mungkin mereka berani bermimpi masuk PTN yang berkualitas?

Pengalaman kecil ini membuat saya kembali merenung ketika membaca dua berita terakhir dengan perasaan yang campur aduk.

Berita pertama sekitar satu bulan yang lalu datang dari Purwokerto. KPK menangkap Rektor Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) bersama beberapa pejabat kampus karena diduga memeras dan menerima suap dalam penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Berita kedua datang dari Jakarta. Presiden Prabowo Subianto mewacankan bahwa pendidikan negeri, dari SD sampai universitas negeri (PTN) , harus gratis, lalu segera menggelar rapat terbatas dengan para menteri terkait.

Dari kedua berita tersebut kalau dibaca bersamaan, muncul lagi pertanyaan hasil renungan saya, kalau kuliah di PTN Gratis Lalu Kursinya untuk Siapa?

Jalur Mandiri yang terlalu Longgar

Sebagai seorang mahasiswa yang tidak pernah merasakan biaya kuliah dari Pajak masyarakat, saya mengapresiasi sebesar-besarnya terhadap wacana besar Presiden Prabowo untuk menggratiskan kuliah di PTN. Ditambah lagi pengalaman saya dengan IPI tadi menunjukan betapa mahalnya saat ini pintu masuk PTN.

Selama kampus memiliki otoritas untuk menentukan IPInya ketimpangan merasakan pendidikan berkualitas tidak akan berakhir, anak petani dan nelayan dikampung saya di ujung timur nusa tenggara barat tidak akan bisa menikmati pendidikan yang berkualitas, kecuali sawah dan kapal tangkapan ikan milik orang tuanya dijual, karena yang punya uang bisa menawar kursi sedangkan anak petani dan nelayan dikampung saya yang tidak memiliki cukup uang hanya bisa menjadi penonton.

Saat ini PTN membuka tiga jalur: jalur prestasi, jalur tes nasional, dan jalur mandiri. Jalur mandiri biasanya dibuka dalam beberapa gelombang, dengan aturan yang dibuat sendiri oleh kampus dan sering kali tidak terbuka. Di jalur inilah besaran IPI ikut menentukan, dan di jalur ini pula kedekatan dengan pimpinan kampus, "titipan", sampai transaksi dikolom meja menentukan terbukanya pintu kampus untuk dimasuki oleh calon mahasiswa baru dengan mudah.

Kasus Unsoed memperlihatkannya dengan fakta yang jelas. Menurut KPK, orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran diduga dimintai ratusan juta rupiah untuk satu kursi lewat perantara. Ada juga "tawar-menawar mahar" dengan pengepul calon mahasiswa, dan akun rektor diduga dipakai untuk meluluskan calon mahasiswa yang sudah membayar. Ironis, dimana harusnya tujuan dari seleksi menilai kemampuan calon mahasiswa berubah menjadi transaksi dikolom meja dan itu terjadi di perguruan tinggi yang notabene fungsingnya sebagai penjaga nilai moral-akademik.

kasus Unsoed bukan yang pertama yang terjadi di perguruan tinggi. Kita masih ingat Pada tahun 2022, Rektor Universitas Lampung terbukti bersalah dalam perkara yang sama. Polanya berulang karena akar masalahnya belum diperbaiki. Jalur mandiri selama ini dianggap sebagai sumber pemasukan kampus (kalau tidak mau disebut pimpinan kampus). Ketika kampus alias oknum pimpinan kampus butuh cuan ditambah punya kewenangan besar, dan pengawasan internal maupun eksternal lemah, penyimpangan hanya tinggal menunggu waktu.

Justru di sinilah wacana kuliah gratis bisa menjadi kesempatan emas. Kalau negara menanggung biaya kuliah, alasan untuk memungut IPI puluhan juta dan menjadikan jalur mandiri sebagai "ladang menghasilkan Cuan" tidak lagi masuk akal. Tapi ada bahayanya juga, dimana Kursi PTN yang gratis akan semakin diperebutkan. Kalau sistemnya tidak dibenahi, harga "kursi titipan" akan tambah di obral oleh oknum-oknum yang punya kewenangan.

Meritokrasi jalur Mandiri

Penerimaan mahasiswa baru, terutama jalur mandiri, harus benar-benar berdasarkan meritokrasi. Seseorang calon mahasiswa diterima karena kemampuan dan prestasinya, bukan karena kenal orang dalam atau karena sanggup membayar IPI paling tinggi.

Menurut saya ada beberapa hal sederhana yang bisa dilakukan. Seleksi jalur mandiri harus memakai tes yang jelas dan bisa diaudit okeh orang tua calon mahasiswa maupun masyarakat. Selain itu, kriteria calon mahasiswa, nilai minimal, dan hasil seleksi diumumkan terbuka supaya calon mahasiswa dan orang tuanya bisa melihat posisinya sendiri.

Tidak boleh lagi ada pejabat kampus maupun Pejabat negara yang menitip agar bisa meluluskan calon mahasiswa lewat akun pimpinan kampus. Selain itu Jumlah gelombang khusus mandiri perlu dibatasi agar tidak ada gelombang mandiri "susulan" yang tidak dibarengi dengan pengawasan. Dan lebih penting lagi untuk sanksi yang melanggar harus berlaku untuk dua pihak, yang menjual kursi dan yang membelinya agar ada efek jera.

Semua Dimulai dari SD

Karena pendidikan itu berjenjang saya juga sadar bahwa membenahi pintu masuk kampus saja belum cukup. Prestasi seorang calon mahasiswa tidak muncul tiba-tiba, namun dibentuk selama dua belas tahun sekolah TK/PAUD dan SD yang menjadi fondasi utama, kemudian SMP dan SMA adalah kelanjutannya, dan perguruan tinggi adalah ujungnya. Ujung tidak akan kuat kalau pondasinya rapuh. Jadi, kalau pemerintah benar-benar ingin serius menggratiskan PTN, perbaikannya harus menyeluruh, terutama sistem pendidikan yang ada di daerah.

Anak dari sekolah unggulan di kota, dengan guru lengkap dan ikut bimbingan belajar jago bahasa inggris mendapatkan fasilitas yang memadai, mereka lebih siap bersaing dibanding anak dari sekolah di pelosok yang kekurangan guru, gedungnya rusak, minim faslitas serta diperparah budaya di lingkungan keluarga yang tidak membiasakan belajar.

Kalau seleksi PTN hanya melihat skor, sementara mutu SD sampai SMA masih timpang antara pendidikan di kota besar dengan yang ada di daerah, kita sudah bisa menebak siapa yang akan menang. Pada akhirnya, kuliah gratis di PTN unggulan bisa saja lebih banyak dinikmati oleh anak-anak dari keluarga mampu di kota yang dimanjakan dengan semua akses. Kebijakan yang niatnya untuk keadilan malah memperlebar ketimpangan yang ada.

Gratis Harus Adil

Apresiasi sekali lagi terhadap wacana kuliah gratis dari Pemerintahan Presiden Prabowo, namun perlu di ingat bahwa gratis tanpa keadilan hanya memindahkan antrean, dimana. yang dulu tersingkir karena IPI puluhan juta, nanti bisa tersingkir karena seleksi yang tidak jujur atau karena sekolah asalnya dari (SD, SMP dan SMA) tidak pernah menyiapkannya dengan baik.

Saya masih teringat angka Rp30 juta yang disebut sebagai "minimal" itu. Bagi sebagian orang mungkin biasa saja. Bagi banyak keluarga di negeri ini, angka itu adalah hasil kerja bertahun-tahun, atau malah mimpi yang tidak pernah terjangkau.

Semoga wacana kuliah gratis ini benar-benar terwujud, dan dibarengi dengan pembenahan sistem pendidikan dari jenjang Sekolah Dasar sampai kampus. Dengan adanya perbaikan tersebut, anak nelayan dan anak petani di kampung saya di Bima Nusa Tenggara Barat yang punya semangat tinggi untuk memperbaiki kehidupan keluarga lewat dunia pendidikan bisa duduk di bangku kampus terbaik negeri ini dengan mengoptimalkan kemampuan dan komptensinya sendiri, karena mereka semua adalah #PelakuPendidikanGaris Keras yang berhak mendapatkan akses pendidikan yang berkualitas di negeri ini.