Literasi Sekolah Ditentukan oleh Kepemimpinan
Penulis kebijakan publik, reformasi birokrasi, ketahanan nasional, teknologi informasi
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Taufiq A Gani tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
“Literasi sekolah ditentukan oleh kepemimpinan” adalah topik materi yang saya pilih untuk Workshop Persiapan Gerakan Literasi Sekolah Rakyat (25/04/2026). Kegiatan yang berlokasi di Cibinong ini merupakan sebuah program kerja sama antara Kementerian Sosial dan Perpustakaan Nasional (Perpusnas) dalam pengembangan layanan perpustakaan di sekolah rakyat.
Materi tersebut berangkat dari refleksi atas pembinaan perpustakaan sekolah yang telah dilakukan oleh Perpusnas selama ini. Pada tahun 2025, Perpusnas telah memberikan bantuan sarana perpustakaan dan literasi kepada 150 sekolah rakyat tersebar di seluruh Indonesia. Dari hasil evaluasi, saya melihat bahwa upaya yang dilakukan sudah cukup banyak, tetapi saya rasa penguatan di berbagai lini masih diperlukan agar hasilnya lebih konsisten dan berkelanjutan.
Literasi sebagai Isu Kepemimpinan
Kepemimpinan dalam literasi sangat tepat dan semakin penting apabila dikaitkan dengan pengembangan sekolah rakyat. Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil intervensi dari banyak kementerian dan lembaga, serta menjadi bagian dari prioritas nasional. Dengan kata lain, sekolah rakyat ini memang dilahirkan oleh kepemimpinan nasional. Namun, pertanyaannya kemudian, apakah kepemimpinan tersebut secara otomatis menjamin bahwa praktik di tingkat sekolah juga akan berjalan dengan baik?
Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa persoalannya bukan hanya pendirian di awal, melainkan juga arah pengembangan sekolah secara keseluruhan ke depannya. Di sinilah kepemimpinan sekolah menjadi sangat menentukan.
Kepemimpinan Berlapis dan Masalah di Sekolah
Di sinilah persoalan mulai terlihat. Kepemimpinan memang ada, tetapi memiliki lapisan. Di tingkat pusat, arahnya sudah jelas dan dukungannya sudah kuat. Namun, di tingkat sekolah, keputusan-keputusan teknis tetap berada di tangan pimpinan dan manajemen sekolah. Tanpa pengelolaan yang tepat pada level ini, arah besar yang sudah ditetapkan tidak selalu terwujud dalam praktik sehari-hari.
Sekolah rakyat menjadi refleksi awal dalam tulisan ini. Namun, untuk selanjutnya pembahasan akan bergeser ke domain yang lebih umum, yaitu semua jenis sekolah. Sehubungan dengan literasi sekolah yang menjadi isu utama tulisan ini, pertanyaan berikutnya menjadi lebih spesifik. Apakah sekolah yang bermutu baik pasti memiliki kegiatan literasi yang berjalan dengan baik juga? Apakah dapat dipastikan perpustakaan akan tetap hidup jika sekolahnya berprestasi?
Pengalaman di lapangan menunjukkan bahwa hal itu tidak selalu demikian. Saya pernah mengunjungi sebuah sekolah internasional yang memiliki akreditasi yang baik dan prestasi siswa hingga tingkat global. Pimpinan sekolah dengan bangga menjelaskan berbagai capaian akademik siswa-siswanya. Namun, ketika saya masuk ke ruang perpustakaan, kondisinya sangat berbeda. Ruangannya ada, koleksinya tersedia, tetapi tidak terlihat aktivitas yang berarti. Perpustakaan tersebut tidak menjadi bagian dari kehidupan belajar siswa.
Dari situ muncul pertanyaan yang lebih mendasar. Apa sebenarnya tujuan pendidikan yang ingin dicapai? Apakah hanya menghasilkan siswa berprestasi dalam kompetisi atau membentuk siswa yang memiliki kebiasaan belajar dan kemampuan memahami pengetahuan secara lebih luas?
Di titik ini, kepemimpinan sekolah menentukan arah pengembangan: apakah hanya mengejar prestasi atau juga membangun kedalaman berpikir dan wawasan yang literat.
Pengalaman tersebut bukan kasus tunggal. Dalam banyak sekolah, pola yang sama juga terlihat.
Ilusi Program, Absennya Budaya
Kita melihat bahwa saat ini masih banyak pimpinan sekolah yang percaya bahwa pengembangan literasi dan layanan perpustakaan masih berfokus pada program. Kegiatan ditambahkan, buku disediakan, dan fasilitas diperbaiki dengan harapan literasi akan berkembang. Upaya ini tentu penting, tetapi tidak secara otomatis menghasilkan perubahan. Buku bisa tersedia tanpa dibaca. Perpustakaan bisa ada tanpa digunakan. Kegiatan bisa berjalan tanpa berlanjut. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utamanya bukan pada ketersediaan, melainkan pada pengelolaan dan konsistensinya.
Jika diperhatikan lebih jauh, literasi berkaitan dengan kebiasaan yang terbentuk dalam aktivitas sehari-hari. Kebiasaan seperti ini tidak muncul dari kegiatan sesaat, melainkan membutuhkan arahan yang jelas, penguatan yang berulang, serta keterlibatan banyak pihak dalam jangka waktu yang cukup lama. Tanpa itu, kegiatan literasi akan berjalan sendiri-sendiri dan sulit berkembang. Hal ini juga sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa kepemimpinan sekolah merupakan faktor kedua yang paling berpengaruh setelah pembelajaran di kelas dalam menentukan hasil belajar siswa (Leithwood, Harris, & Hopkins, 2008). Dalam konteks sekolah, apa yang diprioritaskan oleh pimpinan akan membentuk budaya (Schein, 2010). Jika membaca menjadi bagian dari pembelajaran dan dijalankan secara konsisten, kebiasaan itu akan terbentuk. Data PISA menunjukkan bahwa siswa yang lebih terlibat dalam membaca cenderung memiliki kemampuan literasi yang lebih baik (OECD, 2019). Karena itu, literasi tidak cukup dipahami sebagai program, melainkan sebagai kebiasaan yang dibentuk melalui kepemimpinan.
Kepemimpinan sebagai Penentu Budaya Literasi
Di sinilah peran pimpinan menjadi penentu. Budaya literasi tidak terbentuk karena program, tetapi karena keputusan pimpinan. Apa yang diprioritaskan akan dijalankan, dan apa yang dijalankan secara konsisten akan menjadi kebiasaan. Di sekolah, kebiasaan itu tidak muncul begitu saja. Ia dibentuk melalui arahan, pengelolaan, dan pengawasan. Karena itu, ketika pimpinan menempatkan literasi sebagai bagian dari kegiatan utama, budaya literasi akan terbentuk. Jika tidak, literasi akan tetap menjadi kegiatan tambahan.
Dalam konteks sekolah, pimpinan memiliki tanggung jawab untuk memastikan literasi menjadi bagian dari proses pembelajaran. Kegiatan membaca, menulis, dan memahami informasi perlu menjadi bagian dari aktivitas belajar di kelas, bukan sekadar tambahan. Hal ini memerlukan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi yang dilakukan secara konsisten.
Selain itu, pimpinan juga berperan dalam membangun komitmen bersama. Guru dan siswa akan lebih mudah menjalankan kegiatan literasi jika melihat bahwa hal tersebut benar-benar menjadi perhatian. Ketika literasi didukung secara nyata, pelaksanaannya akan lebih stabil. Sebaliknya, tanpa perhatian yang jelas, kegiatan cenderung berjalan seadanya.
Peran ini tidak dapat dijalankan sendiri. Wakil kepala sekolah, khususnya di bidang kurikulum, memiliki posisi penting dalam memastikan pelaksanaan di lapangan berjalan dengan baik. Ia mengatur, mengoordinasikan, dan memantau kegiatan agar tetap berjalan. Guru, pustakawan, dan tenaga kependidikan lainnya juga perlu terlibat agar literasi menjadi bagian dari kerja sama.
Ketika semua peran tersebut berjalan, literasi mulai terlihat dalam aktivitas sehari-hari. Perpustakaan digunakan, kegiatan membaca menjadi bagian dari pembelajaran, dan siswa terbiasa berinteraksi dengan bahan bacaan. Proses ini tidak terjadi secara cepat, melainkan melalui pengelolaan yang konsisten.
Dari sini dapat dilihat bahwa penambahan program saja tidak cukup. Yang lebih penting adalah memastikan program tersebut dijalankan secara terarah dan berkelanjutan. Kepemimpinan menjadi faktor yang menentukan karena dari situlah arah, pelaksanaan, dan konsistensi dibentuk.
Pada akhirnya, literasi tidak berkembang hanya karena adanya fasilitas atau kegiatan. Literasi berkembang ketika ada kepemimpinan yang mampu mengarahkan, menjalankan, dan menjaga agar semuanya berjalan secara konsisten. Jika literasi tidak menjadi bagian dari kegiatan utama sekolah, maka program apa pun akan sulit bertahan. Sebaliknya, ketika literasi menjadi prioritas pimpinan, peluang untuk berkembang akan jauh lebih besar.
Literasi sekolah tidak akan bertahan sebagai program. Ia hanya akan bertahan jika itu menjadi keputusan pimpinannya.