Mas Bahlil Ganteng: Satir, AI, dan Politik yang Dinyanyikan
Doktor Kriminologi Universitas Indonesia, Jurnalis Senior Nusantara TV
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Nastiti Lestari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Budaya populer yang mudah melahirkan perilaku kolektif pada dasarnya bekerja dengan logika “penularan” ala Gustave Le Bon: satu format lelucon atau jingle yang terus diulang pelan-pelan mengajak orang lain menirukan, sampai akhirnya menjelma menjadi pola bersama.
Lagu satir
“Buah apa yang paling manis?” tanya sebuah suara di TikTok. “Buahlil,” jawab suara-suara lain, disusul lirik “MBG, Mas Bahlil ganteng, my little bolu ketan” yang meluncur seperti jingle iklan. Dalam hitungan hari, potongan lagu itu menempel di kepala banyak orang, dipakai ulang sebagai latar video pendek, dan mengangkat nama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia ke lini depan percakapan warganet bukan lewat rapat kerja atau konferensi pers, melainkan lewat lagu satir dua menit yang terdengar seperti lagu anak. Di sini, politik terasa seperti ruang bermain: pejabat dijadikan tokoh dalam semesta lelucon kolektif, dan bahasa satirnya dikemas manis, ringkas, dan sangat personal.
Menariknya, lagu ini tidak lahir dari studio besar atau band mapan. Kreatornya adalah akun anonim yang mengubah komentar netizen menjadi lirik, dengan memanfaatkan kecerdasan buatan. Meski meledak hingga Turki dan Korea, tidak ada satupun yang mengambil kredit, hanya identitas samar di balik username dan mesin. Di satu sisi, ini menunjukkan demokratisasi produksi musik lewat AI; di sisi lain, anonimitas itu membuat garis tanggung jawab atas isi kritik dan efek politiknya ikut kabur.
Analis Drone Emprit, Rizal Nova Mujahid memaparkan, lagu “MBG” telah memicu sekitar 308 juta interaksi lintas platform, dengan sekitar 292,8 juta di antaranya atau 95 persen terjadi di TikTok. Fakta ini menunjukkan medan utama politik pop kita sekarang ada di platform video pendek, bukan lagi di Twitter/X seperti beberapa tahun lalu. Untuk generasi pemilih muda, “isu politik” lebih dulu datang dalam bentuk sound dan meme, baru kemudian mereka mencari berita. Ini memperkuat posisi TikTok sebagai agenda-setter kultural.
Lebih dari 14 ribu sebutan menunjukkan lagu ini tidak hanya diputar sebagai backsound, tetapi juga mendorong orang menulis caption, komentar, hingga melahirkan meme dan tren video baru yang menjadikan lagu ini sebagai tema utama—sebuah efek name recognition ke Bahlil yang kemungkinan melampaui banyak iklan politik formal. Di titik ini, publik tampak berperan bukan hanya sebagai penonton, tetapi juga sebagai homo narrans –makhluk pencerita—yang ikut menulis ulang cerita tentang tokoh dan kekuasaan.
Guru Besar Ilmu Komunikasi Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto, menyebut inilah paradoksnya: satir yang lahir dari bawah berubah menjadi mesin branding gratis ketika partai dan tokohnya memeluk fenomena ini. Ia bekerja sebagai pleonasme politik yang terus mengulang nama dan citra, menjadi icing device yang mempermanis pesan, memicu sleeper effect dan penularan perilaku kolektif di linimasa, sekaligus berfungsi sebagai mekanisme pertahanan diri gaya baru dan katalisator publisitas yang nilainya, jika diterjemahkan ke belanja iklan digital, akan sangat mahal.
Volume semasif itu memberi sinyal kuat bagi kreator lain bahwa menggabungkan AI, plesetan nama pejabat, dan jingle pendek bisa menghasilkan engagement ratusan juta. Dalam kacamata teori belajar sosial Albert Bandura, viralitas tanpa sanksi menjadi vicarious reinforcement yang mengajarkan bahwa pola serupa bukan hanya aman, tetapi juga menguntungkan, baik sebagai modal sosial maupun ekonomi.
Kita boleh menduga akan muncul “MBG–MBG” berikutnya untuk berbagai tokoh dan isu, sehingga satir berbentuk jingle manis kian menguat sebagai pola komunikasi politik tidak resmi menjelang 2029, pemilu yang diperkirakan akan didominasi pemilih muda Gen Z dan milenial dengan porsi di kisaran 60–70 persen.
Protes melalui seni
Fenomena ini bukan berdiri sendiri, melainkan bab terbaru dalam sejarah panjang protest music dan bahasa satir dalam politik Indonesia. Sejak era Iwan Fals dan Slank, musisi yang memilih jalur kritik lewat lagu berhadapan dengan represi aparat: konser dibubarkan, lagu dicekal, sampai intervensi terhadap jadwal tur dan ruang tampil mereka.
Setelah reformasi, kanal ekspresi melebar dan gaya bahasa satir ikut berubah. Kritik tidak lagi hanya bersembunyi dalam metafora lirik dan gambar karikatur, tetapi juga hadir di panggung komedi dan konten dari berbagai platform media sosial; komika mulai menyebut nama tokoh, peristiwa, bahkan pasal, membuat satir kian blatant, dekat dengan sarkasme, dan akrab dengan bahasa sehari-hari yang kasar.
Kasus-kasus materi komedi yang dilaporkan, diperdebatkan, lalu dipelintir di media sosial—termasuk polemik terbaru seputar pertunjukan Mens Rea Pandji Pragiwaksono—menunjukkan bahwa bahasa satir hari ini tidak lagi berhadapan dengan satu rezim otoriter tunggal, melainkan dengan kombinasi sensitivitas publik, buzzer, dan aparat.
Dari frasa “tikus-tikus kantor” dan narasi panjang di panggung konser, kita bergeser ke pecahan kata dan label seperti “Buahlil”, “Mbak Mega”, “Pak Lurah”—sebutan yang dirancang untuk hidup di FYP, bukan di ruang debat kebijakan. Di bawah tekanan durasi tiga puluh detik dan scroll yang tak ada habisnya, satir dipaksa memilih: menjadi sangat singkat, atau hilang sama sekali. Visual dan audio menjahit wajah pejabat, potongan pidato, dan teks overlay menjadi satu paket ironi yang mudah diklik ulang.
Meski demikian, Prof. Gun Gun mengingatkan bahwa di tengah gelombang ini publik tetap memerlukan ruang dialog yang tenang. Menurutnya, media sosial bisa menjadi ruang itu—tempat kelucuan dan ruang dialog substantif berjalan berdampingan—asal kita tidak meletakkan semua fenomena dalam satu keranjang yang sama, dan tetap memikirkan kritik substantif, bukan hanya larut dalam perilaku kolektif itu.
Di saat yang sama, dunia sedang berdebat soal teknologi yang ikut melahirkan jingle semacam itu. Di tingkat global, kecemasan terhadap AI justru mengeras: mantan CEO Google, Eric Schmidt, dihujani boo saat memberi pidato wisuda; rumah Sam Altman, CEO OpenAI, beberapa kali diserang; Paus menerbitkan ensiklik yang secara eksplisit mengingatkan Silicon Valley agar “mengutamakan kemanusiaan”. Bersamaan dengan itu, perusahaan-perusahaan AI raksasa seperti OpenAI, Anthropic, sampai xAI milik Elon Musk bersiap masuk bursa dan mencetak kekayaan baru dari teknologi yang oleh banyak orang ditakuti akan memangkas jutaan pekerjaan.
Di tengah pusaran itu, “My Little Bolu Ketan” menjadi contoh bagaimana AI dipakai bukan untuk mengganti buruh pabrik, melainkan untuk memproduksi plesetan politik yang catchy—dan mungkin justru di sana kita perlu berhenti sejenak, dan bertanya: masa depan seperti apa yang sebenarnya sedang kita nyanyikan bersama? Di antara semua tawa, suara siapa yang tetap terdengar, dan suara siapa yang pelan-pelan menghilang.