Melindungi Anak di Internet Tidak Cukup dengan Membatasi Usia

ilustrasi by AI

Ketika pemerintah membatasi akses anak ke media sosial, pertanyaan yang perlu diajukan bukan hanya apakah kebijakan tersebut diperlukan, melainkan apakah pembatasan itu cukup untuk membuat anak-anak aman di internet.

Pertanyaan ini penting karena ruang digital telah menjadi bagian dari kehidupan anak. Internet bukan sekadar tempat mencari hiburan, tetapi juga ruang belajar, berkomunikasi, membangun pertemanan, dan mengembangkan kreativitas. Namun, di ruang yang sama, anak-anak berhadapan dengan perundungan siber, eksploitasi seksual, penipuan, paparan konten berbahaya, hingga tekanan sosial yang dapat memengaruhi kesehatan psikologis mereka.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP TUNAS. Aturan pelaksanaannya, Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026, mengatur penerapan pelindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk pembatasan akses berdasarkan usia pada platform digital berisiko tinggi.

Kebijakan ini patut diapresiasi. Negara tidak boleh membiarkan anak menghadapi risiko digital tanpa perlindungan yang memadai. Namun, keberanian menetapkan batas usia tidak otomatis membuktikan bahwa persoalan telah terselesaikan.

Ukuran keberhasilan kebijakan seharusnya bukan hanya berapa banyak akun yang dibatasi, melainkan seberapa jauh kebijakan tersebut mampu mengurangi risiko dan memastikan anak memperoleh perlindungan yang nyata.

Jangan Berhenti pada Pembatasan Akun

Pembatasan usia merupakan instrumen regulasi yang dapat membantu mengurangi paparan anak terhadap risiko tertentu. Akan tetapi, internet adalah ekosistem yang dinamis. Anak dapat berpindah platform, menggunakan akun milik orang lain, atau menemukan cara lain untuk mengakses layanan yang dibatasi.

Artinya, pembatasan akses tidak serta-merta menghilangkan risiko. Dalam kondisi tertentu, kebijakan yang hanya berorientasi pada pembatasan bahkan dapat mendorong anak berpindah ke ruang digital yang pengawasannya lebih lemah.

Di sinilah evaluasi kebijakan publik perlu mengambil peran. Pemerintah tidak cukup mengukur keberhasilan dari kepatuhan administratif penyelenggara platform. Pemerintah juga perlu menilai apakah paparan terhadap konten berbahaya berkurang, apakah laporan perundungan dan eksploitasi ditangani secara efektif, serta apakah anak dan orang tua memiliki akses terhadap mekanisme pengaduan yang aman.

Evaluasi semacam ini penting agar kebijakan tidak berhenti sebagai aturan yang terlihat tegas di atas kertas, tetapi belum tentu menghasilkan perubahan yang dirasakan masyarakat.

Tentu, tidak semua hasil perlindungan dapat diukur dalam waktu singkat. Namun, pemerintah perlu menetapkan indikator yang jelas, melakukan evaluasi secara berkala, dan membuka informasi mengenai hasil pelaksanaan kebijakan dengan tetap menjaga privasi anak.

Kebijakan perlindungan anak harus dinilai berdasarkan hasilnya, bukan semata-mata berdasarkan aktivitas pelaksanaannya.

Mengapa Beban Perlindungan Selalu Diletakkan pada Orang Tua?

Dalam banyak pembicaraan mengenai keamanan anak di internet, orang tua kerap ditempatkan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab. Mereka diminta mengawasi penggunaan gawai, memahami fitur keamanan, memeriksa aktivitas digital, dan memastikan anak tidak mengakses konten yang tidak sesuai.

Pendampingan keluarga memang penting. Anak membutuhkan komunikasi yang terbuka agar berani menceritakan pengalaman buruk di internet tanpa takut langsung dimarahi atau dihukum. Orang tua juga perlu membantu anak memahami privasi, keamanan digital, dan cara mencari pertolongan ketika menghadapi ancaman.

Namun, kita perlu menyadari bahwa tidak semua orang tua memiliki pengetahuan, waktu, dan kemampuan teknis yang sama. Tidak semua keluarga memahami algoritma rekomendasi, pengaturan privasi, sistem periklanan, atau mekanisme moderasi konten.

Lebih jauh lagi, risiko digital tidak selalu muncul akibat kelalaian pengguna. Sebagian risiko berkaitan dengan bagaimana platform merancang layanan, mengelola interaksi, merekomendasikan konten, dan menangani laporan pengguna.

Karena itu, tidak adil apabila perlindungan anak seolah-olah menjadi tanggung jawab keluarga semata, sementara perusahaan teknologi yang merancang dan mengelola ruang digital tidak dituntut memberikan perlindungan yang sepadan.

Anak tidak seharusnya menjadi pihak yang paling dibebani untuk menghindari risiko dari sistem yang tidak mereka rancang.

Negara Harus Mengatur Ekosistem Digital

Dalam perspektif administrasi publik, perlindungan anak di ruang digital merupakan persoalan tata kelola. Pemerintah tidak cukup bertindak sebagai pembuat aturan, lalu menganggap tugasnya selesai setelah platform menerapkan pembatasan usia.

Negara perlu memastikan bahwa tanggung jawab dibagi secara jelas di antara pemerintah, perusahaan teknologi, keluarga, sekolah, dan masyarakat sipil. Setiap pihak memiliki peran berbeda, tetapi semuanya perlu diarahkan pada tujuan yang sama, yaitu menciptakan ruang digital yang lebih aman bagi anak.

Pertama, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan penegakan aturan terhadap platform digital. Penilaian kepatuhan tidak semestinya hanya didasarkan pada keberadaan fitur pembatasan usia, tetapi juga pada efektivitas mekanisme pelindungan anak, kecepatan penanganan laporan, transparansi moderasi konten, dan kemudahan pengguna memperoleh bantuan.

Kedua, perusahaan teknologi harus menerapkan prinsip keselamatan anak sejak tahap perancangan layanan. Pengaturan privasi yang lebih ketat secara bawaan, pembatasan interaksi yang berisiko, sistem pelaporan yang mudah digunakan, serta penanganan konten berbahaya perlu menjadi bagian dari desain produk.

Perlindungan anak tidak boleh hanya menjadi fitur tambahan yang baru diperhatikan setelah muncul kasus. Ia harus menjadi pertimbangan mendasar dalam cara layanan digital dikembangkan dan dioperasikan.

Ketiga, sekolah perlu memperkuat literasi digital yang melampaui kemampuan menggunakan perangkat dan aplikasi. Anak perlu belajar mengenali manipulasi, menjaga data pribadi, memahami batasan dan persetujuan dalam interaksi digital, menghadapi perundungan siber, serta mencari pertolongan ketika mengalami ancaman.

Keempat, pemerintah dan sekolah perlu menyediakan edukasi praktis bagi orang tua. Tujuannya bukan menjadikan setiap orang tua ahli teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki pengetahuan dasar untuk mendampingi anak dan mengetahui ke mana harus mencari bantuan.

Kelima, anak perlu dilibatkan dalam evaluasi kebijakan yang menyangkut kehidupan digital mereka. Pengalaman anak dapat membantu pemerintah memahami bentuk risiko yang tidak selalu terlihat dari sudut pandang pembuat kebijakan.

Melibatkan anak bukan berarti menyerahkan seluruh keputusan kepada mereka. Sebaliknya, partisipasi anak merupakan cara untuk memastikan kebijakan perlindungan benar-benar memahami kebutuhan kelompok yang hendak dilindungi.

Perlindungan Bukan Berarti Menutup Akses

Ada satu hal yang tidak boleh dilupakan: internet juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar, berkarya, memperoleh informasi, dan mengembangkan kreativitas.

Bagi sebagian anak, ruang digital membuka akses terhadap pengetahuan dan kesempatan yang sulit diperoleh dari lingkungan sekitarnya. Internet juga memungkinkan mereka menemukan komunitas belajar, mengembangkan minat, dan menyampaikan gagasan.

Karena itu, kebijakan perlindungan tidak semestinya berhenti pada logika melarang atau mengizinkan. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak dapat memanfaatkan teknologi sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya, tanpa menghadapi risiko yang sebenarnya dapat dicegah.

Pembatasan usia dapat menjadi salah satu instrumen perlindungan, tetapi tidak dapat menggantikan pendidikan digital, pendampingan keluarga, desain teknologi yang aman, dan penegakan tanggung jawab perusahaan.

Pemerintah juga perlu mengantisipasi persoalan privasi dalam penerapan verifikasi usia. Mekanisme untuk memastikan usia pengguna jangan sampai justru mendorong pengumpulan data pribadi anak secara berlebihan atau membuka peluang penyalahgunaan identitas.

Dengan demikian, kebijakan perlindungan harus menjaga keseimbangan antara keselamatan anak, hak atas privasi, dan kesempatan memperoleh manfaat dari teknologi.

Mengukur Keberhasilan dari Keselamatan Anak

Pekerjaan pemerintah tidak selesai ketika peraturan diterbitkan dan platform menyatakan kepatuhan. Justru setelah kebijakan dilaksanakan, pekerjaan penting dimulai: memastikan bahwa perlindungan benar-benar bekerja.

Pemerintah perlu menyusun evaluasi yang dapat menjawab pertanyaan mendasar. Apakah anak lebih terlindungi dari konten berbahaya? Apakah mekanisme pengaduan mudah diakses? Apakah laporan kekerasan dan eksploitasi ditangani secara tepat? Apakah orang tua dan sekolah memperoleh dukungan yang memadai? Apakah data pribadi anak tetap aman dalam proses verifikasi usia?

Jawaban atas pertanyaan tersebut akan membantu publik menilai efektivitas kebijakan secara lebih objektif.

Evaluasi juga sebaiknya tidak hanya bergantung pada laporan perusahaan teknologi atau instansi pelaksana. Pelibatan peneliti independen, organisasi perlindungan anak, sekolah, orang tua, dan anak sendiri dapat memperkaya penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan.

Dengan pendekatan tersebut, pemerintah tidak hanya mengukur apakah aturan telah dijalankan, tetapi juga mengidentifikasi kelemahan yang perlu diperbaiki.

Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan perlindungan anak tidak diukur dari seberapa ketat negara membatasi akses, melainkan dari seberapa mampu negara memastikan anak dapat tumbuh, belajar, dan berinteraksi tanpa menghadapi risiko digital yang seharusnya dapat dicegah.

Anak memang perlu dibimbing untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Namun, mereka tidak seharusnya menanggung sendiri akibat dari ruang digital yang belum sepenuhnya aman.

Membatasi usia mungkin menjadi langkah awal. Melindungi anak berarti memastikan bahwa negara, perusahaan teknologi, sekolah, dan keluarga sama-sama bertanggung jawab atas keselamatan mereka.