Mengapa Fungsi Sosial Bahasa Penting dalam Mengelola Kritik?
Dosen linguistik Universitas Tidar. Meminati kajian bahasa di ruang publik & pendidikan inklusif. Saat ini tinggal di Iowa, US.
·waktu baca 4 menit
Tulisan dari Rangga Asmara tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam demokrasi, kritik bukan sekadar konsekuensi dari kebebasan berpendapat, melainkan bagian dari mekanisme yang menjaga kualitas kebijakan publik. Karena itu, yang sering kali menentukan kualitas komunikasi pemerintah bukan hanya bagaimana kritik dijawab, tetapi juga bagaimana cara menjawabnya. Di titik inilah bahasa menjadi penting. Ia bukan sekadar alat menyampaikan informasi, melainkan medium yang membentuk hubungan antara negara dan warga negara.
Perdebatan mengenai respons pemerintah terhadap kritik mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal memberikan ilustrasi yang menarik. Yang menjadi perhatian publik bukan semata substansi mengenai intensitas kunjungan luar negeri Presiden Prabowo Subianto, melainkan cara kritik tersebut direspons melalui kanal komunikasi resmi pemerintah. Penjelasan mengenai anggaran, maupun penyampaian capaian pemerintah acap kali memunculkan polemik, karena cara penyampaiannya dianggap kurang empatik, terlalu defensif, atau tidak cukup transparan. Fenomena ini menunjukkan satu hal penting, dalam komunikasi publik, cara menyampaikan pesan sering kali sama pentingnya dengan isi pesannya.
Kajian pragmatik telah lama menjelaskan bahwa makna suatu tuturan tidak hanya terletak pada apa yang diucapkan secara eksplisit. Menurut J. L. Austin (1962) dan John Searle (1969), setiap tuturan bekerja pada tiga lapis tindakan.
Pertama, lokusi, yaitu isi literal yang diucapkan. Kedua, ilokusi, yaitu tindakan yang dilakukan melalui tuturan tersebut, seperti meyakinkan, memuji, menolak, atau mengkritik. Ketiga, perlokusi, yaitu dampak yang muncul pada pendengar.
Dalam komunikasi pemerintah, ketiga lapis ini bekerja secara bersamaan. Sebuah pernyataan mungkin secara lokusi hanya bermaksud memberikan klarifikasi. Namun secara ilokusi dapat terbaca sebagai pembelaan diri atau penolakan terhadap kritik. Dampak perlokusinya pun bisa berbeda dari yang diharapkan. Alih-alih menenangkan persepsi masyarakat, justru memunculkan kecurigaan, perdebatan, atau penolakan.
Bahasa dan Relasi Kuasa
Fenomena tersebut juga dapat dijelaskan melalui perspektif Norman Fairclough (1995), bahasa adalah praktik sosial yang selalu berkaitan dengan relasi kuasa. Ujaran pejabat negara tidak pernah hadir sebagai komunikasi personal semata. Ia diproduksi melalui institusi negara, didistribusikan melalui media resmi, dikonsumsi masyarakat, lalu direproduksi kembali melalui media massa, media sosial, komentar, meme, dan berbagai bentuk percakapan publik.
Dalam proses itu, masyarakat tidak hanya menilai substansi pesan, tetapi juga membaca bagaimana relasi kuasa dipraktikkan melalui bahasa. Ketika kritik dijawab dengan cara yang terkesan kurang empatik dan terlalu defensif, publik dapat menangkap kesan bahwa bahasa sedang dipakai bukan hanya untuk menjelaskan kebijakan, tetapi juga untuk mengelola relasi kuasa para pelaku percakapan.
Karena itu, komunikasi pemerintah tidak cukup hanya benar secara faktual. Ia juga harus mampu membangun relasi sosial yang sehat dengan masyarakat. Dalam konteks itulah fungsi sosial bahasa menjadi sangat penting dalam mengelola kritik.
Fungsi Sosial Bahasa (Fatis)
Persoalan tersebut sesungguhnya telah lama dijelaskan dalam teori fungsi bahasa. Antropolog Bronislaw Malinowski (1923) memperkenalkan konsep phatic communion, yang kemudian dikembangkan oleh Roman Jakobson (1960) menjadi fungsi fatis bahasa. Jakobson menjelaskan bahwa bahasa tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi (referensial), mengekspresikan emosi (emotif), memengaruhi orang lain (konatif), menjelaskan bahasa itu sendiri (metalingual), atau menghadirkan keindahan bentuk (puitik). Bahasa juga memiliki fungsi fatis, yakni membuka, memelihara, dan meneguhkan hubungan sosial. Fungsi terakhir inilah yang sering luput dalam komunikasi publik.
Dalam percakapan sehari-hari, pertanyaan seperti “Apa kabar?” hampir tidak pernah dimaksudkan untuk memperoleh laporan kondisi kesehatan lawan bicaranya. Tuturan itu berfungsi membuka saluran komunikasi. Ia menciptakan ruang sosial yang memungkinkan percakapan berikutnya berlangsung dengan lebih cair.
Temuan tersebut juga saya jumpai dalam penelitian disertasi mengenai wacana fatis pada masyarakat Jawa di Magelang. Salah satu temuan penting penelitian itu menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi tidak hanya ditentukan oleh ketepatan isi pesan, tetapi juga oleh kemampuan penutur membangun dan memelihara hubungan sosial melalui bahasa.
Fungsi fatis bukan pelengkap percakapan, melainkan fondasi yang memungkinkan percakapan tetap berlangsung meskipun para partisipan memiliki kepentingan, status, atau pandangan yang berbeda. Dengan kata lain, ia menentukan apakah relasi sosial dapat terbangun atau justru runtuh sebelum isi percakapan sempat disampaikan.
Prinsip yang sama berlaku dalam komunikasi politik. Ketika pejabat merespons kritik, bahasa pertama-tama berfungsi menjaga ruang dialog sebelum berfungsi meluruskan informasi dan meyakinkan publik tentang manfaat diplomasi presiden. Dengan kata lain, fungsi sosial bahasa mendahului fungsi persuasinya.
Mengelola Kritik dengan Bahasa
Strategi yang lebih efektif sebenarnya tersedia. Pemerintah dapat mengakui kontribusi dan pengalaman Dino secara tulus, menjelaskan data dan fakta yang dimiliki pemerintah, lalu mengemukakan perbedaan pandangan secara argumentatif.
Pesan yang sama tetap dapat disampaikan tanpa menimbulkan kesan merendahkan. Karena itu, persoalan ini sesungguhnya bukan soal benar atau salah dalam substansi kebijakan luar negeri. Persoalannya adalah bagaimana pejabat publik memahami fungsi bahasa ketika berhadapan dengan kritik.
Bahasa yang efektif bukan hanya bahasa yang mampu memenangkan argumen. Dalam masyarakat demokratis, bahasa yang efektif adalah bahasa yang tetap menjaga hubungan sosial meskipun perbedaan pandangan tidak dapat dihindari.
Di situlah fungsi fatis menemukan relevansinya. Dari polemik ini mengingatkan kita bahwa komunikasi publik tidak hanya bertujuan menyampaikan pesan, tetapi juga memelihara ruang percakapan. Ketika fungsi sosial bahasa diabaikan, yang hilang bukan sekadar soal etik, melainkan kepercayaan yang menjadi fondasi hubungan antara negara dan warga negara.