Menguatkan Sistem Presidensial: Wapres Tak Perlu Lagi Dipilih Langsung, Cukup Ditunjuk oleh Presiden

Kekisruhan politik baru-baru ini berkaitan mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghidupkan kembali persoalan tentang fungsi keberadaan posisi nomor dua dalam pemerintahan Republik. Presiden Prabowo didorong untuk mengusulkan nama-nama pengganti Wapres yang tidak berpotensi menjadi rival yang mengancam posisi politik pada pemilu mendatang.

Ini mengingatkan pada figur seperti Boediono pada periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, atau KH Ma'ruf Amin pada periode kedua Joko Widodo. Sementara pada periode pertama, baik SBY maupun Jokowi sama-sama menggandeng Jusuf Kalla sebagai Wapres. Dengan profil JK yang lebih lincah, dan didukung oleh kekuatan politik Golkar sebagai salah satu partai terbesar, Wapres saat itu melampaui perannya dari hanya sekadar "ban serep" atau "pajangan" pendamping Presiden.

Paket Prabowo-Gibran yang mewakili formasi "aliansi politik" dengan dinasti Solo, kembali memunculkan bayang-bayang "matahari kembar" dalam dua tahun berjalannya pemerintahan hasil Pemilu 2024.

Paket Kandidat dalam Situasi Multipartai

Indonesia meniru model Amerika Serikat dalam memilih pasangan calon presiden dan calon wakil presiden secara bersamaan, baik dipilih lewati perwakilan di MPR sepanjang masa Orde Baru, maupun dipilih langsung setelah reformasi.

Yang harus diingat, politik Amerika didominasi oleh hanya dua partai, Republik dan Demokrat. Setiap paket capres-cawapres diusung oleh kedua partai dominan itu, dengan mengabaikan partai-partai kecil hanya menjadi penggembira belaka. Sosok capres dan cawapres sama-sama mewakili garis partai dengan pandangan ideologis yang jelas.

Di Indonesia pasca-reformasi, sistem multipartai menghasilkan pemerintahan presidensial dengan nuansa parlementer. Paket capres-cawapres disusun berdasarkan pertimbangan koalisi partai-partai pengusungnya. Pemilihan pasangan (cawapres) pun kerap memperhitungkan faktor sebagai vote getter dan penyokong finansial, demi menambal kekurangan atau kelemahan sosok capres.

Berbeda dengan masa Orba, di mana posisi Presiden sangat kuat, di tengah sistem politik fusi partai yang didominasi oleh single majority Golkar. Soeharto saat itu bebas-bebas saja memilih cawapres tanpa tekanan partai-partai, dengan lebih mempertimbangkan faktor-faktor strategis lainnya.

Pada tingkat daerah, model pencalonan dengan sistem paket serupa sering memunculkan fenomena "pecah kongsi" antara kepala daerah dengan wakilnya. Banyak wakil kepala daerah merasa dianaktirikan, karena semua pos dikuasai kepala daerah, padahal turut menjadi faktor penentu kemenangan pada Pilkada. Wakil pun sama-sama dipilih langsung oleh rakyat, artinya mendapatkan mandat elektoral, tapi tidak difungsikan dengan baik setelah terpilih.

Wapres Cukup Diusulkan Presiden dan Dipilih di MPR

Seperti proses yang saat ini sedang berlangsung, sebaiknya wakil di lembaga eksekutif (Wapres dan wakil kepala daerah) cukup hanya menjadi pilihan Presiden/kepala daerah terpilih saja. Tidak perlu lagi dipilih melalui sistem paket kandidat seperti berlangsung sepanjang era reformasi.

Menjelang pemilu, partai-partai dan koalisinya cukup memfokuskan pada pemenangan capres, tidak perlu ribut mencari pasangan pendampingnya. Pada Pilpres langsung pertama 2004 silam, kandidat dan partai-partai terkesan gelagapan memasangkan paket demi memenuhi persyaratan dalam sistem pemilihan. Hampir di setiap pemilu berikutnya, penentuan paket kandidat sering dilakukan pada last minute karena negosiasi yang alot di antara partai-partai pengusung.

Dengan hanya cukup memilih capres saja, Presiden terpilih-lah yang kemudian berhak menunjuk siapa Wapres pendampingnya. Mirip skema pengisian kekosongan kursi Wapres sekarang, begitu dilantik maka Presiden harus segera mengusulkan nama-nama kandidatnya kepada MPR untuk persetujuan. Prosesnya pun sebaiknya tidak berlama-lama, dibatasi dalam durasi tertentu, sekaligus mencegah manuver partai-partai di DPR untuk menjegal kandidat pilihan Presiden tersebut.

Presiden bebas memilih siapa Wapresnya, tanpa harus berasal dari perwakilan partai-partai atau pertimbangan politik lainnya seperti dalam skema paket sebelum pemilu. Bisa saja Presiden memperhitungkan aspek keterwakilan geografis dan aliran politik, seperti formasi "Jawa-luar Jawa", "nasionalis-Islam", atau "sipil-militer", tapi tidak menjadi faktor signifikan.

Yang jelas, sosok Wapres tersebut dipastikan memiliki chemistry yang sama dengan Presiden, agar bisa membantu jalannya pemerintahan secara efektif, alih-alih sekadar ban serep apalagi hanya menjadi pajangan. Wapres juga bersikap tegak lurus dalam garis politik Presiden dan partai ataupun koalisi pendukungnya, bukan menjadi duri dalam pemerintahan.

Warisan Legitimasi Jika Terjadi Suksesi di tengah Jalan

Problem legitimasi berpotensi muncul dalam skema Wapres yang tidak dipilih secara paket bersama Presiden dalam pemilu, jika Presiden berhalangan tetap sebelum habis periode jabatannya. Tapi skenario yang sama juga terjadi dalam situasi kekosongan kursi Wapres seperti sekarang.

Skema pengusulan nama-nama cawapres oleh Presiden kepada MPR menjembatani persoalan legitimasi elektoral yang disandang Wapres. Sebagai "orang kepercayaan" pilihan Presiden, sosok Wapres menyerap "warisan legitimasi" dari Presiden yang mendapat mandat langsung dari rakyat.

Dalam situasi terjadi sukses di tengah jalan, Wapres yang otomatis naik menggantikan posisi Presiden tidak betul-betul tanpa mandat dari rakyat, hanya karena pemilihannya melalui perwakilan di MPR. Ibaratnya pulung yang dimiliki sosok raja, Wapres penggantinya pun ketiban warisan pulung yang memberikannya legitimasi dukungan rakyat.

Pada skema yang berjalan seperti sekarang, jika terjadi suksesi beruntun dalam satu periode, Presiden berikutnya sama sekali tidak dipilih langsung oleh rakyat. Dalam skenario suksesi pertama, Wapres memang mendapat mandat langsung dari rakyat. Tapi pada skenario suksesi berikutnya, Wapres tidak lagi dipilih langsung, hanya melalui perwakilan di MPR.

Jika Wapres betul-betul hanya ditunjuk oleh Presiden (dengan persetujuan MPR), "warisan legitimasi" akan terus mengalir tanpa putus.

Kesinambungan Pemerintahan, Minim Gejolak

Pengalaman selama ini, jika Presiden berhenti di tengah jalan, sosok penggantinya langsung merombak seluruh kabinet dan menyusun ulang pemerintahan. Semua dimulai lagi dari nol.

Dalam skema Wapres ditunjuk Presiden, sebagai orang kepercayaan Presiden, fungsinya tidak semata-mata hanya menjadi pelengkap tanpa tugas-tugas yang jelas. Wapres yang aktif terlibat dalam pemerintahan tidak akan terkaget-kaget jika secara mendadak harus menggantikan Presiden yang dibantunya. Sebagai sosok dengan garis politik dan visi ideologis yang sejalan dengan Presiden yang digantikan, tidak perlu ada perombakan besar-besaran susunan kabinet. Bisa saja dilakukan reshuffle terbatas, tapi tidak ada bedanya dengan reshuffle kabinet yang berjalan pada situasi "normal" oleh Presiden sebelumnya.

Di mata pasar dan investor, pergantian kepemimpinan nasional sebelum habis periode pun tidak menimbulkan kecemasan dan waswas. Presiden penggantinya hampir dipastikan tidak akan melakukan perubahan radikal terhadap program-program Presiden sebelumnya. Tentu ada sedikit penyesuaian, tapi perubahan politik tidak perlu mengguncang ekonomi.

Bagi birokrasi dan masyarakat, kesinambungan pemerintahan pun memastikan pelaksanaan janji-janji kampanye pada Pemilu tidak terinterupsi oleh pergantian Presiden.

Skema ini juga mengembalikan Indonesia pada sistem presidensial sesungguhnya seperti diatur dalam konstitusi, alih-alih presidensial setengah hati yang penuh pertimbangan politik terhadap partai-partai di DPR. Pemilihan Wapres di MPR memang melibatkan negosiasi dan lobi-lobi dengan partai-partai politik, tapi situasinya akan berbeda jika paket kandidat disusun sebelum pemilu. Presiden yang sudah memenangkan pemilu memiliki kekuatan tawar-menawar yang lebih besar dalam memilih siapa Wapres pendampingnya.

Meskipun demikian, skema ini bukan berarti tidak memiliki kekurangan dan kelemahan. Perlu kajian lebih mendalam, tapi setidaknya konsep serupa pernah ditawarkan pada Pilkada. Waktu itu pernah diusulkan Pilkada cukup memilih kepala daerah saja. Setelah itu kepala daerah terpilih berhak menunjuk wakilnya, dan jumlahnya pun tidak harus satu orang. Berapa orang wakil yang dibutuhkan, bergantung pada jumlah penduduk di daerah masing-masing.