Menguji Pancasila di Institusi Pendidikan

Ilustrasi keberagaman agama di lingkungan pendidikan. Foto: Generated by AI.

Setiap November, kita kembali memperingati Hari Pahlawan dengan upacara, penghormatan, dan narasi tentang perjuangan para pendiri bangsa. Nama-nama pahlawan dikenang, semangat persatuan dikumandangkan, dan Pancasila kembali ditegaskan sebagai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di tengah berbagai peringatan itu, ada satu pertanyaan yang layak kita renungkan: sejauh mana nilai-nilai warisan para pendiri bangsa benar-benar hadir dalam kehidupan sehari-hari?

Pertanyaan ini terasa relevan ketika kita melihat institusi pendidikan. Sekolah dan perguruan tinggi bukan hanya tempat mentransfer pengetahuan, tetapi juga ruang pembentukan karakter, identitas, dan cara seseorang memahami keberagaman. Di sinilah generasi muda belajar hidup bersama orang-orang yang berbeda latar belakang sosial, budaya, dan agama.

Sayangnya, gagasan tentang keberagaman tidak selalu mudah ditemukan dalam praktik kelembagaan. Kita masih perlu bertanya bagaimana institusi pendidikan memberi ruang bagi peserta didik dan warganya untuk beribadah sesuai keyakinan masing-masing. Bagaimana jika sebuah institusi hanya menyediakan fasilitas ibadah yang memadai bagi kelompok mayoritas, sementara kebutuhan kelompok agama lain belum mendapat perhatian setara? Bagaimana pula jika perayaan hari besar agama tertentu memperoleh ruang dalam kegiatan institusi, sedangkan perayaan agama lain belum mendapat kesempatan serupa?

Persoalan ini mungkin tampak sederhana. Namun, ia menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: bagaimana Pancasila diterjemahkan menjadi praktik sosial?

Pancasila: antara nilai yang diajarkan dan kenyataan yang dialami

Sejak awal, Pancasila dirumuskan sebagai fondasi kehidupan bersama dalam masyarakat Indonesia yang majemuk. Keberagaman bukan sesuatu yang baru muncul, melainkan bagian dari realitas historis yang membentuk Indonesia.

Sila pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa, kerap menjadi dasar pembicaraan tentang kehidupan beragama. Sementara itu, sila kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ketiga tentang persatuan Indonesia memberi landasan penting untuk memahami bagaimana masyarakat yang berbeda keyakinan seharusnya diperlakukan.

Namun, mengamalkan Pancasila tidak cukup dengan menghafal kelima silanya. Nilai-nilai itu perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan, tata kelola, dan kebiasaan kelembagaan. Ukuran keberhasilan pendidikan Pancasila bukan hanya seberapa baik peserta didik menjawab soal tentang dasar negara, tetapi juga bagaimana mereka mengalami penghormatan terhadap perbedaan dalam kehidupan sehari-hari.

Di sinilah institusi pendidikan memikul tanggung jawab penting. Keberagaman tidak cukup diperkenalkan sebagai materi pembelajaran, tetapi harus dipraktikkan melalui kebijakan yang adil.

Membaca pluralisme melalui pemikiran Chiara Formichi

Dalam buku Religious Pluralism in Indonesia: Threats and Opportunities for Democracy (2021), Chiara Formichi, melalui bab pembuka berjudul “The Limits of Pancasila as a Framework for Pluralism”, mengajak pembaca melihat hubungan antara Pancasila, negara, dan keberagaman agama secara lebih kritis.

Salah satu gagasan pentingnya adalah bahwa pluralisme tidak cukup dimaknai sebagai kondisi ketika berbagai agama hadir dalam satu masyarakat. Pluralisme juga mensyaratkan pengakuan bahwa kelompok-kelompok yang berbeda itu memiliki legitimasi yang setara sebagai bagian dari masyarakat.

Dengan demikian, keberadaan banyak agama belum otomatis menunjukkan bahwa suatu institusi telah menjalankan pluralisme. Yang perlu kita lihat adalah bagaimana keberagaman itu diakui, difasilitasi, dan diberi kesempatan yang setara.

Perspektif ini dapat dipakai untuk membaca kehidupan institusi pendidikan. Sebuah institusi mungkin memiliki peserta didik dari berbagai agama dan mengajarkan pentingnya toleransi. Akan tetapi, bagaimana jika fasilitas ibadahnya belum mengakomodasi kebutuhan sebagian peserta didik? Bagaimana jika kegiatan keagamaan yang diselenggarakan lebih banyak merepresentasikan pengalaman kelompok tertentu?

Persoalannya bukan mempertentangkan agama mayoritas dan minoritas, melainkan bagaimana institusi memastikan setiap warganya memiliki kesempatan yang layak untuk menjalankan keyakinan.

Formichi juga menunjukkan bahwa implementasi Pancasila tidak selalu sederhana. Dalam praktiknya, ada ketegangan antara cita-cita inklusivitas dan berbagai pengaturan maupun perlakuan yang dapat meminggirkan kelompok tertentu. Artinya, Pancasila sebagai ideologi pemersatu tetap perlu dibaca secara kritis melalui pengalaman nyata masyarakat.

Institusi pendidikan bukan hanya mengajarkan toleransi, tetapi harus mempraktikkannya

Menyediakan ruang ibadah bagi semua kelompok agama tidak selalu berarti setiap institusi harus membangun rumah ibadah tersendiri untuk setiap agama. Kebutuhan dan kemampuan tiap institusi tentu berbeda. Namun, keterbatasan fasilitas tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan warga yang berbeda keyakinan.

Institusi pendidikan dapat membangun mekanisme yang lebih inklusif, misalnya menyediakan ruang yang bisa digunakan bergantian sesuai kebutuhan ibadah, memastikan akses ke fasilitas yang layak, serta membuka komunikasi dengan peserta didik, orang tua, dan komunitas keagamaan.

Hal yang sama berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan hari besar keagamaan. Memberi ruang bagi perayaan hari besar agama tidak berarti institusi mengubah dirinya menjadi lembaga keagamaan. Sebaliknya, kegiatan tersebut dapat menjadi sarana pendidikan sosial untuk memperkenalkan beragam tradisi, membangun rasa hormat, dan memperluas pemahaman antarkelompok.

Tentu saja, bentuk kegiatannya perlu disesuaikan dengan karakter institusi dan prinsip kesukarelaan. Tidak semua peserta didik harus mengikuti ritual agama yang bukan keyakinannya. Justru, penghormatan terhadap keberagaman harus dimulai dari pengakuan atas batas-batas keyakinan setiap individu.

Kita juga perlu menghindari anggapan bahwa kelompok minoritas harus selalu menyesuaikan diri dengan kebiasaan mayoritas. Kehidupan bersama tidak dibangun dengan menuntut semua orang memiliki pengalaman yang seragam. Yang diperlukan adalah kesediaan institusi untuk mengakomodasi perbedaan secara proporsional dan adil.

Dalam konteks ini, toleransi tidak cukup berhenti pada sikap membiarkan orang lain beribadah. Toleransi perlu diwujudkan melalui kebijakan kelembagaan yang memastikan setiap orang dapat menjalankan haknya tanpa merasa menjadi warga kelas dua.

Menghidupkan kembali semangat para pahlawan

Peringatan Hari Pahlawan seharusnya tidak hanya menjadi momentum mengenang perjuangan masa lalu. Ia juga kesempatan untuk mengevaluasi bagaimana kita merawat cita-cita kebangsaan pada masa kini.

Para pendiri bangsa mewariskan negara yang dibangun di atas keberagaman. Karena itu, menjaga Indonesia tidak cukup dengan mengulang slogan persatuan. Persatuan perlu dirawat melalui pengalaman keadilan, penghormatan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan.

Institusi pendidikan memiliki posisi strategis dalam proses ini. Peserta didik belajar tentang toleransi bukan hanya dari buku pelajaran, tetapi juga dari pengalaman: ketika teman yang berbeda agama mendapat kesempatan beribadah, ketika hari besar keagamaan kelompok lain dihormati, dan ketika perbedaan tidak dijadikan alasan untuk membatasi partisipasi seseorang.

Pada akhirnya, mengkritisi penerapan Pancasila bukan berarti meragukannya sebagai dasar negara. Sebaliknya, kritik adalah bagian dari upaya memastikan nilai-nilainya tidak berhenti sebagai simbol dan seremoni.

Mungkin kita perlu mulai mengukur keberhasilan pendidikan Pancasila dengan pertanyaan yang lebih dekat dengan keseharian: apakah setiap peserta didik merasa diterima, dihormati, dan memiliki ruang yang sama untuk menjalankan keyakinannya?

Sebab, semangat kepahlawanan tidak hanya tentang keberanian merebut kemerdekaan, tetapi juga tanggung jawab merawat kehidupan bersama. Salah satu bentuk perjuangan kita hari ini adalah memastikan tidak ada seorang pun yang merasa menjadi orang asing di negaranya sendiri hanya karena berbeda agama.

Pancasila seharusnya tidak hanya menjadi sesuatu yang kita hafalkan bersama, tetapi juga nilai yang dapat dirasakan bersama.