Menimbang Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan sebagai Pahlawan Nasional

Guru Besar Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
·waktu baca 9 menit
Tulisan dari Prof. Dr. Ok Saidin SH M. Hum H tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Pada 21 November 2026 genap seratus tahun wafatnya Tuan Guru Syekh Abdul Wahab Rokan al-Khalidi Naqsyabandi. Ia wafat pada 21 Jumadil Awal 1345 H di Kampung Babussalam, Langkat, kampung yang dibangunnya sendiri (Lestari 2017, 10). Seabad kemudian Babussalam masih berdiri. Suluk, munajat, zikir, dan Wasiat 44 masih diamalkan, dan di Riau pengaruh ajarannya masih hidup dalam tradisi Ratik Togak (LAMR 2026, bag. I).
Warisan yang bertahan selama itu bukan sekadar kenangan para pengikut. Karena itu pertanyaan yang patut diajukan bukan lagi apakah beliau tokoh besar, melainkan apakah beliau pantas ditetapkan negara sebagai Pahlawan Nasional. Esai ini berpendapat bahwa jawabannya ya, dan bahwa kepantasan itu paling kokoh bila dibangun di atas karya peradabannya, bukan semata-mata di atas kisah perlawanan.
Kepahlawanan Menurut Undang-Undang
Titik berangkatnya adalah undang-undang. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengenal dua dasar penganugerahan. Dasar pertama adalah perjuangan melawan penjajahan hingga gugur atau wafat demi membela bangsa dan negara. Dasar kedua adalah tindakan kepahlawanan atau prestasi dan karya luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara.
Kedua dasar itu dihubungkan dengan kata “atau”, sehingga bersifat alternatif. Pembentuk undang-undang dengan sadar membuka pintu bagi tokoh yang jasanya terletak pada pembangunan manusia dan masyarakat. Pasal 26 huruf a bahkan mengakui “perjuangan dalam bidang lain” untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa, di samping perjuangan bersenjata dan politik (UU 20/2009, Pasal 1 angka 4 dan Pasal 26).
Negara juga telah berulang kali menempuh jalan itu. Tengku Amir Hamzah, pujangga dari Langkat, ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 106/TK/1975. Tuanku Tambusai, putra Rokan Hulu, dan Syekh Yusuf al-Makassari ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 071/TK/1995. Raja Ali Haji, ulama dan pujangga Riau-Lingga, ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 089/TK/2004 (Kemensetneg 2017).
Amir Hamzah dan Raja Ali Haji diakui terutama karena ilmu, bahasa, dan kebudayaan, bukan karena memimpin pertempuran. Preseden Amir Hamzah sangat bermakna, sebab ia berasal dari negeri yang sama dengan Babussalam. Langkat sudah pernah melahirkan Pahlawan Nasional melalui jalur kebudayaan.
Pergeseran ini sejalan dengan perkembangan historiografi kita. Schreiner (1997) menunjukkan bahwa penetapan pahlawan nasional adalah proyek negara dalam membentuk ingatan kolektif, sedangkan McGregor (2007) memperlihatkan betapa kuatnya narasi militer dalam penulisan sejarah nasional pada masa Orde Baru. Undang-undang tahun 2009 dapat dibaca sebagai koreksi atas penyempitan itu. Bangsa ini tidak hanya dibangun di medan perang, tetapi juga di surau, madrasah, dan kampung.
Tahun 1883: Konsesi dan Wakaf
Kepantasan Tuan Guru tampak paling jelas bila Babussalam ditempatkan dalam lanskap hukum tanah Sumatera Timur. Sejak dibukanya perkebunan tembakau pada dekade 1860-an, kesultanan-kesultanan Melayu di pesisir timur Sumatera berkedudukan sebagai zelfbestuur di bawah Hindia Belanda. Hak sultan atas tanah negeri dijalankan terutama dengan memberikan konsesi kepada pengusaha Eropa, sementara anak negeri kehilangan ruang hidupnya (Pelzer 1985; Stoler 1985). Hak rakyat atas tanah jaluran hanyalah sisa dari hak pemegang konsesi.
Pada tahun 1883, dengan kerja sama Sultan Langkat dan persetujuan Residen Sumatera Timur, A. J. Zijlker memperoleh konsesi minyak Telaga Said. Konsesi itu kelak melahirkan industri perminyakan Hindia Belanda (Poley 2000). Pada tahun yang sama, Sultan Musa al-Muazzamsyah menyusuri Sungai Batang Serangan bersama Syekh Abdul Wahab dan mewakafkan sebidang tanah di hulunya untuk dijadikan kampung pengajaran tarekat. Kampung itu dinamai Babussalam, pintu keselamatan (Lestari 2017, 11).
Penguasanya sama, tahunnya sama, tanah negerinya pun sama. Akan tetapi logika hukumnya bertolak belakang. Konsesi adalah hak eksploitasi berjangka yang berorientasi pada ekstraksi. Wakaf adalah pelepasan tanah dari peredaran ekonomi untuk selamanya demi kemaslahatan; ia tidak boleh dijual, diwariskan, atau dijadikan jaminan (UU 41/2004, Pasal 40).
Konsesi membuka bumi Langkat bagi modal kolonial, sedangkan wakaf mencadangkan sebagian bumi Langkat bagi peradaban Melayu-Islam. Seabad kemudian, sumur-sumur Telaga Said telah lama habis dan kini dikenang sebagai situs sejarah, sementara Babussalam masih menjadi kampung yang hidup. Yang satu menghasilkan kekayaan yang habis; yang lain menghasilkan peradaban yang berlanjut.
Di atas tanah wakaf itu Tuan Guru berkedudukan sebagai mursyid sekaligus nazir. Otoritas spiritual dan otoritas atas tanah berada dalam satu tangan, tetapi dijalankan untuk kemaslahatan komunitas, bukan untuk keuntungan pribadi. Babussalam dibebaskan dari pajak dan memiliki lembaga musyawarah sendiri, Babul Funun, tempat wakil setiap suku membicarakan urusan bersama (Lestari 2017, 16). Di tengah rezim yang mengubah tanah Melayu menjadi komoditas, ruang semacam ini adalah perlawanan struktural: perlawanan yang tidak menembak, tetapi menolak tunduk pada logika yang sama.
Perlindungan kesultanan atas Babussalam juga memiliki batas, dan batas itu justru memperlihatkan sikap Tuan Guru. Pada 1890 pemerintah Belanda menuduhnya membuat uang palsu, karena kampungnya tampak selalu berkecukupan walaupun hanya bergantung pada kebun dan sedekah murid. Atas desakan Belanda, Sultan Musa dengan berat hati memerintahkan penggeledahan. Tuduhan itu tidak terbukti, tetapi Tuan Guru memilih meninggalkan Babussalam daripada hidup di bawah kecurigaan, dan baru kembali tiga tahun kemudian untuk membangunnya hingga mencapai masa kejayaan (Lestari 2017, 18–19).
Kedekatan Sultan dengan pemerintah kolonial tidak identik dengan sikap Tuan Guru. Patronase kesultanan adalah kondisi yang memungkinkan Babussalam lahir, bukan bukti bahwa Babussalam berpihak kepada penjajah. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan kolonial memandang Babussalam sebagai sesuatu yang patut dicurigai.
Tertib Peradaban di Hulu Batang Serangan
Babussalam bukan sekadar pusat ibadah. Ia adalah tertib normatif yang hidup. Kehidupan warganya diatur oleh Risalah Peraturan-Peraturan Babussalam, Wasiat 44, dan adab persulukan, dengan sanksi ta’zir yang bersifat mendidik (Lestari 2017, 22–23). Penduduk awalnya berjumlah 172 orang dari tujuh suku: Tanah Putih, Kubu, Tembusai, Mandailing, Bangka, Kampar, dan Jawa. Untuk mencegah fanatisme kesukuan, Tuan Guru mendorong perkawinan antarsuku (Lestari 2017, 15–16). Empat puluh lima tahun sebelum Sumpah Pemuda, di sebuah kampung di Langkat, telah dipraktikkan gagasan bahwa asal-usul suku tidak boleh menjadi sekat persaudaraan.
Tatanan itu juga melahirkan kesejahteraan dan kemandirian. Sejak masa perintisan dibangun rumah bagi fakir miskin, orang terlantar, dan anak yatim piatu (Lestari 2017, 17). Pada 1911 Tuan Guru mengutus muridnya ke Perak untuk membawa pulang bibit karet, dan perkebunan karet Babussalam kemudian menjadi teladan bagi daerah sekitarnya (Lestari 2017, 19–20). Perret (2010, 195) mencatatnya sebagai contoh perkebunan pribumi yang dikembangkan para pemimpin tarekat di tengah lanskap perkebunan modal Eropa. Babussalam bahkan memiliki percetakan sendiri yang menerbitkan kitab akidah, nasihat, dan syair. Lombard (1990) memberi kajiannya tentang Tuan Guru judul yang mempertautkan tarekat dengan usaha ekonomi, sebuah pengakuan bahwa Babussalam adalah organisasi sosial-ekonomi yang modern pada zamannya.
Dalam bahasa teori hukum, Babussalam adalah living law dalam pengertian Ehrlich (1936) dan semi-autonomous social field dalam pengertian Moore (1973): ruang sosial yang membuat dan menegakkan aturannya sendiri di tengah hukum kolonial, hukum kesultanan, dan hukum Islam. Konstitusi kita sendiri, melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, mengakui kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan itu lahir dari kesadaran bahwa negara Indonesia dibangun di atas tertib-tertib sosial yang lebih tua darinya. Menetapkan pendiri Babussalam sebagai Pahlawan Nasional berarti mengakui bahwa membangun tertib sosial yang adil, mandiri, dan bersatu adalah bagian dari sejarah pembentukan bangsa.
Jaringan Melayu Serantau
Kepantasan itu juga terlihat pada jangkauan pengaruhnya. Tuan Guru menimba Tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Mekah (Lestari 2017, 3), bagian dari jaringan ulama Haramain dan Nusantara yang telah lama terbentuk (Azra 1994; van Bruinessen 1992). Hidupnya sendiri membentangkan peta Melayu: lahir di Rokan, pernah mengajar di Kualuh, membangun Babussalam di Langkat, dan ketika dicurigai Belanda dengan tuduhan membuat uang palsu pada 1890, menyeberang ke Batu Pahat, Johor, sebelum kembali pada 1893 (Lestari 2017, 10–11, 18–19). Melalui sistem pengkaderan khalifah, ajarannya menyebar ke berbagai kawasan Melayu di Indonesia dan Malaysia. Laffan (2003) menunjukkan bahwa jaringan ulama semacam ini menumbuhkan kesadaran keumatan yang melampaui batas kerajaan dan kemudian menjadi salah satu akar nasionalisme Indonesia. Dari sudut pandang Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia, inilah sumbangan dunia Melayu bagi Indonesia: identitas yang tidak terkurung oleh kerajaan, dan karena itu siap melebur ke dalam kebangsaan.
Babussalam juga tercatat sebagai pusat cabang Sarekat Islam, organisasi pergerakan nasional pertama yang berbasis massa (Lestari 2017, 25). Bila keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dokumen sezaman, ia akan menjadi jembatan yang paling kuat antara karya peradaban Tuan Guru dan pergerakan kebangsaan. Sementara itu, kesinambungan ajarannya, dari persulukan di Langkat hingga Ratik Togak di Riau, menunjukkan daya tahan lintas generasi. Dalam kriteria kepahlawanan, daya tahan semacam ini adalah ukuran yang paling jujur bagi sebuah karya besar. Seorang tokoh dapat dihormati semasa hidupnya karena kedudukan atau kekuasaan, tetapi hanya karya yang sungguh-sungguh bermakna yang tetap diamalkan seratus tahun setelah pendirinya tiada.
Menimbang dengan Jujur
Kepantasan tidak sama dengan kepastian. Bila jasa Tuan Guru ditimbang terhadap syarat khusus Pasal 26, kekuatannya terletak pada pengabdian hampir sepanjang hidup (memimpin Babussalam 1883–1926), gagasan besar (Wasiat 44 dan Risalah Peraturan), serta karya besar bagi kesejahteraan masyarakat (kampung, madrasah, kebun karet, dan percetakan). Butir tentang perjuangan untuk persatuan, keteguhan menghadapi musuh, semangat kebangsaan, dan jangkauan nasional masih memerlukan penguatan bukti. Sumber utama tentang beliau sejauh ini bercorak hagiografis (Said 1998; Hidayat 2009), dan beberapa kronologi masih berbeda. Tahun kelahirannya, misalnya, disebut 1811 oleh sumber lokal dan sekitar 1830 oleh Lombard (1990).
Karena itu dukungan yang paling berguna adalah dukungan yang memperbaiki berkas. Pertama, satu provinsi perlu ditetapkan sebagai pengusul utama dengan dukungan resmi provinsi lain. Kedua, perlu dilakukan riset arsip kolonial, antara lain Memorie van Overgave Residen Sumatera Timur, Mailrapporten, dan nasihat-nasihat Snouck Hurgronje (Gobée dan Adriaanse 1957–1965). Ketiga, perlu disusun edisi kritis Wasiat 44 dan naskah-naskah Babussalam. Keempat, dokumen wakaf dan jaringan khalifah perlu dihimpun dan dipetakan. Lapisan sejarah yang dapat dibuktikan juga harus dipisahkan dengan tegas dari lapisan tradisi yang dihormati.
Penutup
Syekh Abdul Wahab Rokan tidak memimpin pasukan. Ia memimpin sebuah kampung. Di tengah rezim yang mengubah tanah Melayu menjadi konsesi, ia menjadikan sebidang tanah wakaf pintu keselamatan: tempat orang dari berbagai suku belajar hidup bersama, tunduk pada tatanan yang adil, dan membangun kemandirian. Undang-undang kita mengakui bahwa karya semacam itu adalah karya kepahlawanan. Langkat, melalui Tengku Amir Hamzah, telah membuktikan bahwa jalan kebudayaan dapat mengantar seseorang menjadi Pahlawan Nasional. Seratus tahun setelah wafatnya, kita berutang kepada Tuan Guru bukan hanya penghormatan, tetapi juga kesungguhan ilmiah untuk memastikan bahwa pengakuan itu bertumpu pada bukti yang tidak terbantahkan.
