Menjadi Sarjana di Era Ketidakpastian: Antara Idealitas dan Realitas
Dosen Universitas Darul 'Ulum Jombang
·waktu baca 5 menit
Tulisan dari Imam Mashudi Latif tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDi tengah riuh wacana penataan pendidikan tinggi, muncul satu gagasan yang memantik perdebatan: menutup program studi yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan masa depan.
Argumennya terdengar masuk akal—terlalu banyak sarjana menganggur, sementara dunia kerja menuntut keterampilan yang spesifik dan siap pakai. Namun, di balik logika efisiensi itu, tersimpan pertanyaan yang jauh lebih mendasar: Apakah tujuan pendidikan tinggi memang sekadar menyiapkan tenaga kerja?
Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika kita melihat kenyataan yang dihadapi mahasiswa hari ini. Mereka hidup di era ketidakpastian—di mana jenis pekerjaan berubah cepat, teknologi menggantikan peran manusia, dan keterampilan yang relevan hari ini bisa usang dalam hitungan tahun. Dalam situasi seperti ini, menyederhanakan pendidikan menjadi sekadar “jalur menuju pekerjaan” bukan hanya reduktif, melainkan juga berisiko menyesatkan arah kebijakan.
Bagi banyak mahasiswa, memilih jurusan bukan lagi soal panggilan intelektual semata, melainkan kalkulasi masa depan. Orang tua bertanya: “Nanti kerjanya apa?” Kemudian, kampus menjawab dengan brosur yang menampilkan prospek karier. Negara mengukur keberhasilan pendidikan dari angka serapan kerja. Di titik ini, pendidikan tinggi perlahan kehilangan rohnya sebagai ruang pencarian makna, dan berubah menjadi pasar yang menjual harapan ekonomi.
Namun, realitas tidak sesederhana itu. Tingginya angka pengangguran sarjana tidak bisa semata-mata dibebankan pada pilihan program studi. Ia adalah gejala dari masalah yang lebih kompleks: ketimpangan antara pertumbuhan lulusan dengan ketersediaan lapangan kerja, perubahan struktur ekonomi, dan lemahnya ekosistem industri yang mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Dalam banyak kasus, bukan ilmunya yang tidak relevan, tetapi sistemnya yang tidak siap.
Kebijakan menutup program studi tertentu berpotensi menjadi jalan pintas yang keliru. Ia seolah memberi kesan bahwa masalah akan selesai jika “jurusan yang tidak laku” dihilangkan. Padahal, logika ini mengabaikan satu hal penting: masa depan tidak selalu bisa diprediksi dengan presisi. Banyak bidang ilmu yang dulu dianggap tidak praktis justru menjadi fondasi bagi inovasi besar di kemudian hari.
Ambil contoh ilmu humaniora. Filsafat, sastra, dan studi keagamaan kerap dicap sebagai “tidak menjanjikan secara ekonomi”. Namun di tengah krisis etika teknologi, polarisasi sosial, dan disorientasi nilai, justru disiplin-disiplin inilah yang menawarkan kerangka berpikir kritis, empati, dan kebijaksanaan. Tanpa itu, kemajuan teknologi bisa berjalan tanpa arah, bahkan tanpa nurani.
Di sisi lain, dunia kerja sendiri sedang berubah secara fundamental. Banyak perusahaan kini tidak hanya mencari keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan berpikir kritis, komunikasi, adaptasi, dan kreativitas—kompetensi yang sering kali justru diasah dalam pendidikan yang tidak terlalu “teknis”. Ironisnya, ketika kampus didorong untuk menjadi terlalu vokasional, kita berisiko kehilangan kualitas-kualitas manusiawi yang justru paling dibutuhkan di era disrupsi.
Ini bukan berarti pendidikan tinggi boleh abai terhadap realitas pasar kerja. “Link and match” tetap penting, tetapi tidak boleh dimaknai secara sempit. Keterhubungan antara kampus dan dunia kerja seharusnya dibangun dalam kerangka yang lebih dinamis: kurikulum yang adaptif, kolaborasi lintas disiplin, dan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai jenis kecakapan—bukan hanya satu jalur profesi.
Di sinilah dilema mahasiswa menjadi nyata. Mereka dituntut untuk realistis, tetapi juga diharapkan tetap idealis. Mereka diminta memilih jurusan yang “aman,” tetapi juga didorong untuk menjadi inovatif dan kreatif. Mereka harus memikirkan masa depan finansial, sambil tetap menjaga integritas intelektual. Tidak semua mampu menavigasi ketegangan ini dengan mudah.
Menjadi sarjana di era ketidakpastian berarti hidup dalam paradoks. Di satu sisi, gelar akademik masih dianggap sebagai tiket menuju mobilitas sosial. Di sisi lain, ia tidak lagi menjamin apa pun. Banyak lulusan terbaik pun harus berjuang keras menemukan tempatnya. Dalam kondisi ini, yang dibutuhkan bukan sekadar penyesuaian kurikulum, melainkan juga perubahan cara pandang terhadap pendidikan itu sendiri.
Pendidikan tinggi seharusnya tidak hanya membekali mahasiswa dengan apa yang dibutuhkan hari ini, tetapi juga dengan kemampuan untuk menghadapi apa yang belum ada hari ini. Ia harus melatih cara berpikir, bukan sekadar mengisi kepala dengan keterampilan teknis. Ia harus membentuk manusia yang mampu belajar ulang, beradaptasi, dan menemukan makna dalam perubahan.
Pemerintah tentu memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tidak terputus dari kebutuhan masyarakat. Namun, kebijakan yang terlalu berorientasi jangka pendek justru bisa mengorbankan fungsi jangka panjang pendidikan. Menutup program studi mungkin terlihat sebagai langkah tegas, tetapi tanpa pembenahan ekosistem yang lebih luas, ia hanya akan memindahkan masalah, bukan menyelesaikannya.
Alih-alih menutup, mungkin yang lebih mendesak adalah menata ulang. Tidak menghilangkan disiplin ilmu, tetapi memperkaya relevansinya. Tidak membatasi pilihan mahasiswa, tetapi memperluas kemungkinan mereka. Tidak mengerdilkan pendidikan menjadi alat ekonomi, tetapi mengembalikannya sebagai proses memanusiakan manusia.
Pada akhirnya, pertanyaan tentang relevansi bukan hanya milik program studi, melainkan juga milik kita semua: Relevan untuk apa, dan untuk siapa? Jika pendidikan hanya diukur dari seberapa cepat ia menghasilkan pekerja, kita sedang mempersempit maknanya. Namun, jika pendidikan dipahami sebagai upaya membentuk manusia yang utuh—yang mampu bekerja sekaligus berpikir, menghasilkan sekaligus memahami—relevansi itu akan menemukan bentuknya sendiri.
Menjadi sarjana di era ini memang tidak mudah. Namun justru dalam ketidakpastian itulah, peran pendidikan menjadi semakin penting. Tidak untuk menjamin masa depan yang pasti, tetapi untuk menyiapkan manusia yang siap menghadapi masa depan, apa pun bentuknya.