Menkes Ungkap 4.000 Puskesmas Belum Punya Dokter Gigi
PerbesarMenteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkap sekitar 4.000 puskesmas di Indonesia belum memiliki dokter gigi. Pemerintah menyiapkan skema insentif untuk mengisi kekosongan tenaga tersebut.
Hal itu disampaikan Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8).
“Begitu kita lihat, 4.000 puskesmas kita enggak ada dokter giginya,” kata Budi.
Menurut Budi, kekurangan dokter gigi terjadi karena distribusi tenaga kesehatan yang belum merata. Sejumlah dokter gigi disebut enggan ditempatkan di daerah tertentu.
"Jadi itu sebabnya kenapa kita kekurangan dokter gigi, karena dokter giginya tidak mau praktik di Subang, tidak mau praktik di Nias, gitu kan? Jadi kita sekarang sedang gimana memberikan insentif," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Kementerian Kesehatan tengah memfinalisasi skema tunjangan khusus bagi dokter dan dokter gigi. Skema itu akan mengacu pada model insentif bagi dokter spesialis yang bertugas di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
"Sekarang kita sedang menghitung finalisasi, mudah-mudahan sebentar lagi bisa selesai untuk dokter dan dokter gigi," jelas Budi.
Budi mengatakan insentif tersebut nantinya tidak hanya diberikan kepada dokter gigi yang bertugas di wilayah DTPK atau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Puskesmas di daerah yang bukan tergolong 3T, tetapi masih mengalami kekosongan dokter gigi, juga akan menjadi sasaran.
“Misalnya Kuningan kan bukan daerah 3T, tapi ternyata sudah bertahun-tahun enggak ada dokter giginya. Karena enggak ada yang mau jadi dokter gigi di Puskesmas Kuningan. Nah, itu akan kita berikan anggarannya begitu,” katanya.
Beasiswa Dokter Diprioritaskan untuk Daerah Kekurangan
Selain insentif, pemerintah akan memperbanyak beasiswa pendidikan dokter dan dokter gigi. Budi mengatakan penerima beasiswa akan diprioritaskan dari daerah yang memang mengalami kekurangan tenaga kesehatan.
“Kalau kita kasih beasiswa dokter gigi, kita nanti akan pastikan orang Jakarta susah dapatnya. Orang Jakarta yang dapat rekomendasi dari Nias, itu prioritas nomor dua. Tapi biasanya kita buka beasiswa tersebut prioritas nomor satu adalah orang Nias,” jelasnya.
Menurut Budi, kebijakan tersebut ditujukan untuk mengatasi persoalan distribusi dokter secara berkelanjutan. Pemerintah juga akan memperketat kriteria penerima beasiswa agar lulusan yang mendapat dukungan pendidikan dapat mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.