Menolak Mental 'Gratisan': Cerita Seru Pajak Bertutur 2026 dari Sumut

PNS Kementerian Keuangan
·waktu baca 3 menit
Tulisan dari sundari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Suasana Aula Kanwil DJP Sumatera Utara II mendadak riuh dan penuh tawa pada Kamis, 3 September 2026. Puluhan siswa-siswi dari SMA Satrya Budi Simalungun hadir memadati ruangan. Tidak ada wajah tegang atau dahi berkerut layaknya orang dewasa yang sedang menghitung SPT tahunan. Acara dikemas dengan sangat fun, energik, dan penuh interaksi.
Hari itu, kami sedang merayakan perhelatan nasional Pajak Bertutur 2026. Masih dalam suasana semarak kemerdekaan, peringatan HUT RI ke-81 tahun ini terasa semakin bermakna dengan diusungnya tema resmi: "Pajak Kita, Energi Generasi Juara". Namun, sebuah pertanyaan kritis mungkin muncul di benak banyak orang: untuk apa anak-anak SMA yang belum punya penghasilan ini diajak bicara soal pajak?
Jawabannya ada pada piring makan dan bangku sekolah mereka setiap hari.
Menikmati 'Kue' Triliunan Rupiah
Banyak yang tidak menyadari bahwa pendidikan yang dinikmati generasi muda saat ini dibiayai oleh sebuah mesin raksasa bernama Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam APBN 2026, alokasi anggaran pendidikan menyentuh angka fantastis, yakni Rp757,8 triliun. Angka ini secara konsisten memenuhi amanat UUD 1945, yaitu minimal 20% dari total belanja negara.
Ke mana larinya uang sebanyak itu? Jawabannya ada di sekitar para siswa ini. Uang tersebut berwujud menjadi Program Indonesia Pintar (PIP), KIP Kuliah, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memastikan mereka punya energi cukup untuk mencetak prestasi.
Lalu, dari mana negara mendapatkan uang sebesar itu? Di sinilah realita fiskal harus ditanamkan sejak dini. Sekitar 74% dari total Pendapatan Negara dalam APBN 2026, atau sebesar Rp3.147,7 triliun, bersumber dari penerimaan pajak. Pajak adalah tulang punggung sekaligus "energi" utama pembiayaan pembangunan Republik ini. Tanpa pajak, mesin negara akan mogok.
Menolak Mentalitas Free Rider
Di tengah antusiasme siswa SMA Satrya Budi Simalungun yang mengikuti berbagai games dan edukasi interaktif hari itu, terselip sebuah misi besar: menyiapkan mereka menuju Indonesia Emas 2045.
Pada tahun 2045 nanti, tepat saat Indonesia merayakan satu abad kemerdekaannya, para remaja yang duduk di aula ini akan berusia sekitar 36 hingga 38 tahun. Mereka akan berada di puncak usia produktif. Merekalah yang akan menduduki posisi-posisi strategis, memutar roda ekonomi, dan secara otomatis, mengambil alih estafet sebagai penyumbang pajak terbesar bagi negara.
Karena itulah, edukasi ini menjadi krusial untuk menanamkan kesadaran sejak dini agar mereka menolak mentalitas free rider—sebuah mentalitas penumpang gelap yang hanya ingin menikmati fasilitas dari negara tanpa sudi ikut berkontribusi. Generasi Emas tidak boleh diisi oleh generasi yang gemar mencari celah untuk menghindar dari kewajiban. Bangsa ini butuh warga negara yang menjunjung tinggi kejujuran, patuh, dan bangga bisa berkontribusi untuk negerinya.
Melihat wajah-wajah ceria dan penuh semangat di aula tersebut, saya menatap sebuah harapan. Sebagai seorang penyuluh pajak sekaligus seorang Ibu, momen ini terasa sangat personal. Saya terbayang wajah ketiga anak saya di rumah. Ada doa yang diam-diam terucap; kelak, kalaupun mereka tidak meneruskan jejak saya sebagai seorang penyuluh pajak, setidaknya saya ingin mereka tumbuh menjadi wajib pajak generasi juara yang ikut mewujudkan tegaknya Indonesia Emas 2045.
Inklusi kesadaran pajak tidak bisa dibangun dalam semalam, ia adalah investasi jangka panjang. Harapannya, memori menyenangkan dari acara di Kanwil DJP Sumut II ini akan terus melekat di benak mereka hingga puluhan tahun ke depan, layaknya semangat kampanye kita: Sehari Mengenal, Selamanya Bangga.
