Mensos soal Polemik Data Desil: Warga Bisa Ajukan Pemutakhiran
PerbesarMenteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menegaskan pemerintah membuka ruang bagi masyarakat untuk mengajukan pemutakhiran data apabila merasa penetapan desil tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonominya.
Gus Ipul mengatakan masyarakat yang merasa ada ketidaktepatan data dapat menyampaikan keluhan sekaligus mengajukan pemutakhiran.
“Bisa datang, bisa melakukan pemutakhiran sekali lagi ya lewat Command Center. Ada itu nomornya. Kemudian ada WA Center, ada aplikasi Cek Bansos, atau datang ke kelurahan dan desa masing-masing. Di sana ada operator data desa, disiapkan aplikasinya aplikasi SIKS-NG,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (31/8).
Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan berbagai saluran agar masyarakat yang merasa tidak lagi menerima bansos akibat perubahan desil dapat segera memperbaiki datanya.
“Jadi semua sudah kita siapkan berbagai saluran supaya masyarakat bisa segera memperbaiki. PBI juga begitu, kita sudah lakukan berbagai langkah supaya mereka yang berhak benar-benar bisa menerima,” jelas dia.
Gus Ipul menegaskan setiap kesalahan atau ketidaktepatan sasaran dalam data akan ditindaklanjuti pemerintah. Dia memastikan pemerintah terbuka terhadap laporan masyarakat.
“Kalau misalnya ada keliruan, ketidaktepatan sasaran, kita segera perbaiki, ya. Pokoknya prinsipnya kita terbuka, sangat terbuka,” katanya.
Dia mengatakan masyarakat yang menemukan adanya persoalan dalam data penerima bansos juga dapat menyampaikan laporan. Pemerintah, kata dia, akan menindaklanjuti laporan tersebut untuk dilakukan pemutakhiran.
“Jadi kalau sekarang ada keluhan-keluhan, ‘Saya kok di desil 6 padahal saya seperti ini, saya kok di desil ini, saya di desil ini,’ itu tentu kita apresiasi dan kita buka untuk dilakukan pemutakhiran,” ujar Gus Ipul.
Gus Ipul menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan proses konsolidasi dan pemutakhiran data penerima program pemerintah. Menurutnya, pemerintah terus memperbaiki data dengan menghubungkan data yang dimiliki kementerian dan lembaga di bawah pengelolaan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Jadi yang pertama-tama perlu saya sampaikan, ini bagian dari konsolidasi data ya. Kita terus memperbaiki data kita dan menyambungkan dengan seluruh data yang dimiliki oleh kementerian, lembaga, di bawah pengendaliannya BPS. Jadi BPS yang mengendalikan, kita semua membantu untuk melakukan pemutakhiran. Ini penting, karena data menjadi penentu apakah program kita tepat sasaran, program kita sampai kepada mereka yang berhak,” ungkapnya.
Dia mengatakan upaya konsolidasi data tersebut dilakukan untuk menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto sekaligus menjawab keluhan masyarakat mengenai bantuan sosial maupun subsidi sosial yang dinilai belum tepat sasaran.
“Sejak 2 tahun terakhir ini, kita ingin menindaklanjuti arahan Presiden dan keluhan-keluhan masyarakat di mana sering disampaikan data tidak tepat sasaran, data kurang tepat sasaran, data diterima oleh mereka yang tidak berhak, apakah itu bantuan sosial maupun subsidi sosial. Nah, untuk itulah sejak tahun 2025 pertama kali seluruh data itu dikumpulkan menjadi satu dan satu-satunya pengelola adalah BPS,” ujar Gus Ipul.
Meski demikian, Gus Ipul mengakui dalam proses konsolidasi tersebut masih dimungkinkan adanya data yang belum sinkron. Dia memastikan pemerintah terus melakukan perbaikan.
“Nah, dalam rangka inilah mungkin kadang-kadang ada hal-hal yang belum sinkron dan itu terus kita perbaiki,” katanya.
Menurut Gus Ipul, pemerintah justru ingin melibatkan masyarakat dalam proses pemutakhiran agar data yang digunakan untuk menentukan penerima program benar-benar akurat.
“Prinsip yang pertama bahwa pemerintah ingin terbuka. Pemerintah di bawah arahan Bapak Presiden Prabowo ingin melibatkan seluruh masyarakat agar kita memperoleh data yang akurat,” ucapnya.
Dia menjelaskan sejak 2025 seluruh data dikonsolidasikan dengan BPS sebagai pengelola tunggal. Data yang berasal dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah kemudian diintegrasikan.
Selain membuka kanal pengaduan, pemerintah juga tengah menyiapkan digitalisasi bansos. Menurut Gus Ipul, sistem tersebut menjadi salah satu cara untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam memberikan usul maupun sanggahan terhadap data penerima bansos.
“Kalau tanya soal pendesilan, nanti BPS bisa menjelaskan lebih jauh tentang itu, tetapi paling tidak ini kita manfaatkan untuk mempertajam sasaran,” ujar Gus Ipul.
“Desil 1 itu adalah 10% kelompok yang secara sosial ekonomi berada paling bawah. Ukurannya banyak, tidak hanya penghasilan, ya, banyak sekali ukurannya. Nah, kemudian ada desil 2, 10% di tingkat 2, dan seterusnya sampai 10. Nah, dengan adanya pendesilan ini, kita mempertajam sasaran,” sambungnya.
Dia mencontohkan pembagian sasaran program berdasarkan desil. Sekolah rakyat direncanakan fokus kepada desil 1, Program Keluarga Harapan (PKH) untuk desil 1 dan 2, sedangkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako untuk desil 1 hingga 4. Sementara itu, PBI disebut dapat menjangkau hingga desil 7.
“Jadi dengan begitu kita harapkan ya bahwa kalau terjadi hal-hal yang mungkin tidak sesuai, maka kita buka saluran seluas-luasnya,” tuturnya.
Gus Ipul mengatakan Kementerian Sosial bersama Kementerian Desa bekerja sama dengan BPS untuk menindaklanjuti laporan masyarakat. Menurutnya, laporan tidak hanya diterima melalui kanal resmi, tetapi juga dari media sosial.
“Apakah itu lewat saluran-saluran resmi kita atau lewat medsos. Jadi yang di medsos itu, itu kita tindak lanjuti semua. Kita tindak lanjuti dengan sistem yang telah kita buat,” ungkapnya.
Dia menegaskan tidak ada batas waktu khusus untuk menyelesaikan seluruh persoalan desil. Sebab, menurut Gus Ipul, data sosial ekonomi masyarakat bersifat dinamis dan dapat berubah setiap hari.
“Ya bukan penyelesaian ya, karena data kita dinamis. Data kita itu dinamis sekali kan? Setiap hari ada yang meninggal, sering saya sampaikan. Tiap hari ada yang lahir, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, setiap hari ada yang naik kelas, setiap hari ada yang turun kelas. Nah, maka itu sistem ini kita perkuat,” ujarnya.
Untuk memperkuat akurasi data, Gus Ipul menyebut BPS juga menyelenggarakan sensus pada tahun ini. Hasil sensus tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memiliki data yang lebih akurat.
Selain itu, digitalisasi bansos yang saat ini masih diuji coba di sejumlah titik akan diterapkan secara lebih luas pada 2027.
“Apa itu digitalisasi bansos? Digitalisasi bansos adalah upaya untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat luas ya, memperoleh hak mengajukan,” kata Gus Ipul.
“Jadi setiap orang, wartawan, siapa pun boleh mengajukan, ‘Saya memerlukan bantuan sosial,’ tapi yang akan menolak nanti sistem, ya. Akan yang menolak sistem. ‘Anda berhak mendapatkan bantuan karena Anda memenuhi kriteria. Anda tidak mendapatkan bantuan karena Anda tidak memenuhi kriteria. Anda punya tanah sekian hektar, sekian ribu meter sesuai di dalam sertifikat yang tercatat di ATR/BPN, Anda punya mobil, Anda punya ini’,” tambahnya.
Dengan sistem tersebut, pemerintah berharap data kepemilikan dan kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercatat sehingga bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan.
“Jadi kami mohon masyarakat ya, kalau misalnya menemukan penerima manfaat atau masyarakat yang tidak layak menerima atau masyarakat yang memang sesungguhnya layak menerima tapi malah dia exclude ya, ya itu bisa kita perbaiki segera,” tuturnya.
“Itu adalah upaya pemerintah membuka diri. Pemerintah tidak mau menutup-nutupi data ini, malah justru kita buka partisipasi masyarakat. Jadi kalau ada keluhan, setiap ada fakta-fakta yang ada di lapangan, kita segera tindak lanjuti, kita segera mutakhirkan,” lanjut dia.
Terkait mekanisme pengukuran desil secara lebih rinci, Gus Ipul menyerahkan penjelasannya kepada BPS. Dia juga menyebut pemerintah terbuka untuk berdiskusi dengan lembaga-lembaga yang memiliki perhatian terhadap persoalan pendataan bansos.
“Kalau untuk bagaimana ngukur pendesilan, nanti BPS. Kemudian yang kedua, kita juga siap berdiskusi, berdebat. Banyak itu beberapa lembaga mengajukan untuk berdiskusi, untuk berdebat. BPS terbuka dan Kementerian Sosial ikut berkontribusi di situ,” pungkasnya.