Meutya di Forum Koordinasi Bakohumas: Perlu Kerja Sama Lawan Disinformasi-Hoaks
PerbesarKementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar sebuah Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat pada Selasa (01/09).
Forum koordinasi ini mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam menghadapi Dinamika Forum Komunikasi (DFK) dan disrupsi informasi” dengan tujuan memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mengelola komunikasi publik pemerintah juga membangun kesamaan persepsi di tengah maraknya disinformasi, kebencian serta fitnah.
Forum ini turut dihadiri langsung oleh Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Qodari, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, dan Deputi V Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam), Eko Dono.
Dalam keterangannya pada wartawan Meutya Hafid mengungkapkan bahwa dalam memberantas hoaks dan melawan disinformasi diperlukan kerja sama yang kuat antara humas kementerian/lembaga maupun daerah.
“Tentu dalam rangka melawan disinformasi dan juga hoaks kita perlu kerja sama yang kuat, koordinasi yang kuat dengan humas-humas baik antar K/L maupun juga di daerah-daerah.” Kata Meutya.
Dia menekankan, bahwa komunikasi kebijakan sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri, sehingga dukungan publik terhadap program pemerintah bisa semakin optimal. Menurutnya, Bakohumas berperan sebagai orkestrator komunikasi bagi lebih dari 8.000 unit kehumasan di seluruh Indonesia.
“Komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” kata Meutya.
Dalam kesempatan yang sama Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima arya, menyampaikan komunikasi perlu terjadi secara dua arah.
Tugas humas bukan hanya menyampaikan kebijakan atau informasi pemerintah secara satu arah namun humas juga perlu membaca apa yang sedang menjadi perbincangan publik agar dapat menjadi masukan bagi pemerintah.
“Tadi kami menyampaikan bahwa humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang ada, yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi dua arah," ujar Bima.
Kepala Bakom RI, Qodari, menambahkan bahwa di tengah derasnya arus informasi dan media sosial saat ini, pemerintah dituntut untuk proaktif dan tidak lagi bisa menunggu.
“Pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” kata Qodari.
Ia menilai program-program pemerintah perlu ditampilkan lewat kisah nyata masyarakat yang merasakan manfaatnya, agar komunikasi publik lebih membumi dan menyentuh warga secara langsung.
Sehubungan dengan hal itu, Bima Arya menekankan pentingnya humas mengisi ruang digital dengan konten positif dan inspiratif, bukan sekadar bereaksi terhadap isu negatif.
“Supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK (Disinformasi, Fitnah, dan Kebencian), tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal-hal inspiratif,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Kehumasan (Kabakohumas) Kemenko Polkam, Eko Dono, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pusat dan daerah yang selama ini dinilai masih perlu disinkronkan.
“Kami akan mensinkronisasi kegiatan-kegiatan kehumasan agar bisa berjalan sesuai dengan harapan kita semua,” ujar Eko.
Ia berharap sinergi antara humas pusat, daerah, dan media dapat mendorong pemberitaan yang lebih mendukung program-program pemerintah ke depannya.