Momentum Transisi Energi di Tengah Krisis
Aparatur Sipil Negara di Direktorat Kerja Sama Multilateral dan Keuangan Berkelanjutan, Kemenkeu RI yang juga seorang komika di Standupindo Kota Bogor
·waktu baca 6 menit
Tulisan dari Indrawan Susanto tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam beberapa tahun terakhir, dunia kembali diingatkan bahwa energi bukan sekadar komoditas ekonomi, melainkan juga fondasi stabilitas sosial dan politik. Lonjakan harga minyak global, ketidakpastian pasokan gas, dan dinamika geopolitik telah menciptakan bayang-bayang krisis energi yang nyata.
Indonesia—sebagai negara berkembang dengan kebutuhan energi yang terus meningkat—tidak kebal terhadap tekanan tersebut. Namun, di tengah ancaman ini, sesungguhnya tersimpan peluang besar untuk mempercepat transisi energi menuju sistem yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan inklusif.
Pertanyaannya bukan lagi "Apakah Indonesia perlu melakukan transisi energi?" melainkan "Bagaimana memastikan proses tersebut berlangsung cepat, adil, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas, bukan hanya segelintir pelaku industri atau investor besar?"
Krisis sebagai Katalis, bukan Sekadar Ancaman
Sejarah menunjukkan bahwa krisis sering kali menjadi titik balik kebijakan. Krisis minyak pada dekade 1970-an mendorong banyak negara mengembangkan energi alternatif dan efisiensi energi. Hari ini, situasi serupa kembali terjadi. Ketergantungan pada energi fosil, khususnya impor bahan bakar minyak, menjadi kerentanan mendasar Indonesia. Fluktuasi harga global langsung berdampak pada anggaran negara melalui subsidi energi yang membengkak, sekaligus menekan daya beli masyarakat.
Di sisi lain, Indonesia memiliki potensi energi terbarukan yang sangat besar, mulai dari tenaga surya, angin, hidro, panas bumi, hingga biomassa. Ironisnya, pemanfaatannya masih relatif rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa hambatan utama bukan pada ketersediaan sumber daya, melainkan pada desain kebijakan, pembiayaan, dan tata kelola.
Krisis energi saat ini seharusnya dilihat sebagai katalis untuk melakukan lompatan kebijakan, bukan sekadar respons jangka pendek seperti penambahan subsidi atau pengendalian harga.
Masalah Klasik: Transisi yang Elitis
Salah satu kritik utama terhadap agenda transisi energi adalah kecenderungannya bersifat elitis. Proyek energi terbarukan sering kali berorientasi pada skala besar, dengan teknologi tinggi dan investasi besar, sehingga manfaatnya lebih banyak dinikmati oleh korporasi atau investor. Sementara itu, masyarakat, terutama di daerah, sering kali hanya menjadi konsumen pasif.
Jika pola ini berlanjut, transisi energi berisiko memperlebar kesenjangan. Oleh karena itu, pendekatan baru diperlukan, yaitu transisi energi yang berbasis pada masyarakat.
Demi memastikan transisi energi memberikan manfaat luas, diperlukan langkah-langkah taktis yang konkret dan terukur.
Pertama, desentralisasi energi melalui penguatan pembangkit skala kecil dan menengah. Pemerintah perlu mendorong pengembangan pembangkit energi terbarukan berbasis komunitas, seperti PLTS atap, mikrohidro, dan bioenergi desa. Skema ini tidak hanya meningkatkan akses energi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja lokal dan memperkuat ekonomi daerah.
Namun, perlu diantisipasi potensi bias kebijakan. Tanpa desain yang tepat, program ini bisa gagal karena kurangnya kapasitas teknis di tingkat lokal atau lemahnya model bisnis. Oleh karena itu, pendampingan teknis dan model kemitraan dengan swasta atau BUMN menjadi kunci.
Kedua, reformasi subsidi energi secara bertahap dan terarah. Saat ini, subsidi energi masih didominasi oleh energi fosil. Hal itu menciptakan distorsi harga yang menghambat daya saing energi terbarukan. Pengalihan sebagian subsidi ke energi bersih—misalnya untuk mendukung instalasi PLTS rumah tangga atau elektrifikasi kendaraan—dapat menjadi pendorong utama perubahan.
Namun, reformasi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Pengurangan subsidi tanpa kompensasi yang memadai berpotensi menimbulkan gejolak sosial. Oleh karena itu, skema perlindungan sosial seperti bantuan langsung atau subsidi berbasis target harus menjadi bagian integral kebijakan.
Ketiga, inovasi pembiayaan yang inklusif. Salah satu hambatan utama transisi energi adalah keterbatasan pembiayaan, terutama untuk proyek skala kecil. Pemerintah perlu mendorong skema pembiayaan inovatif seperti blended finance, green sukuk, dan dana bergulir untuk energi terbarukan.
Dalam konteks ini, green sukuk memiliki potensi besar. Indonesia telah menjadi pionir dalam penerbitan instrumen ini di tingkat global, tapi pemanfaatannya masih bisa diperluas, khususnya untuk proyek berbasis komunitas. Selain itu, lembaga keuangan mikro dan koperasi dapat dilibatkan untuk menyalurkan pembiayaan ke tingkat rumah tangga dan usaha kecil.
Di sisi lain, perlu diwaspadai risiko penggunaan label hijau tanpa dampak lingkungan yang signifikan. Transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana menjadi krusial.
Keempat, penguatan industri dalam negeri pada rantai pasok energi bersih. Transisi energi tidak boleh hanya menjadi ajang impor teknologi. Indonesia perlu membangun kapasitas industri domestik, mulai dari manufaktur panel surya, baterai, hingga komponen kendaraan listrik.
Argumen ini sering dihadapkan pada dilema efisiensi: apakah lebih baik memproduksi sendiri dengan biaya lebih tinggi atau mengimpor dengan harga lebih murah. Jawabannya terletak pada strategi jangka panjang. Pengembangan industri dalam negeri memang membutuhkan investasi awal, tetapi dapat menciptakan nilai tambah ekonomi dan mengurangi ketergantungan eksternal.
Kelima, peningkatan literasi energi masyarakat. Transisi energi bukan hanya soal teknologi dan kebijakan, melainkan juga perubahan perilaku. Masyarakat perlu memahami manfaat energi bersih, efisiensi energi, dan peran mereka dalam sistem energi.
Tanpa literasi yang memadai, program-program transisi energi berisiko tidak berkelanjutan. Instalasi energi bersih dapat terbengkalai atau digunakan secara tidak optimal.
Apakah Transisi Energi Selalu Menguntungkan?
Transisi energi sering diposisikan sebagai solusi strategis menuju masa depan yang lebih berkelanjutan. Namun, penting untuk disadari bahwa setiap perubahan sistemik tidak pernah benar-benar bebas dari konsekuensi. Alih-alih hanya melihat manfaat jangka panjang, diskursus ini perlu juga mempertimbangkan siapa yang menanggung biaya dan bagaimana distribusinya terjadi di dalam masyarakat.
Dalam praktiknya, tidak semua kelompok berada pada posisi yang sama untuk beradaptasi. Pekerja di sektor energi fosil, misalnya, menghadapi risiko kehilangan mata pencaharian ketika terjadi pergeseran menuju energi terbarukan. Tanpa intervensi kebijakan yang tepat, transisi ini justru dapat memperlebar ketimpangan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan just transition menjadi krusial, dengan menekankan pada pelatihan ulang tenaga kerja, penciptaan alternatif ekonomi di daerah penghasil energi fosil, serta penguatan sistem perlindungan sosial.
Di sisi lain, percepatan transisi energi juga tidak dapat dilepaskan dari aspek kesiapan infrastruktur. Sistem energi yang belum siap mengakomodasi sumber energi baru berpotensi mengalami gangguan keandalan, yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas ekonomi secara lebih luas. Karena itu, transisi energi memerlukan perencanaan yang komprehensif, berbasis data, dan mempertimbangkan keseimbangan antara ambisi dekarbonisasi dan ketahanan sistem energi nasional.
Dari Retorika ke Aksi Nyata
Ancaman krisis energi yang sedang berlangsung seharusnya menjadi momentum untuk mempercepat transisi energi di Indonesia. Namun, percepatan ini tidak boleh hanya berorientasi pada target makro atau komitmen internasional. Hal yang lebih penting adalah memastikan bahwa manfaatnya dirasakan secara luas oleh masyarakat.
Upaya percepatan transisi energi membutuhkan keberanian untuk melakukan reformasi kebijakan, inovasi dalam pembiayaan, dan pendekatan yang lebih inklusif dan berbasis masyarakat. Tanpa itu, transisi energi berisiko menjadi agenda elitis yang jauh dari kebutuhan rakyat.
Keberhasilan transisi energi tidak diukur dari berapa banyak kapasitas energi terbarukan yang terpasang, tetapi dari sejauh mana transisi energi tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menjaga keberlanjutan lingkungan.