MPR Gelar Rapur Pemilihan-Pelantikan Wapres Pengganti Gibran pada 2 Desember 2026
PerbesarMajelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menetapkan rapat paripurna (rapur) untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden digelar pada Rabu (2/12) mendatang. Rapur tersebut akan mengagendakan pemilihan, pengesahan, hingga pelantikan Wakil Presiden terpilih.
Keputusan itu diambil dalam rapat gabungan MPR yang diikuti seluruh fraksi, kelompok Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11).
"Pelaksanaan rapat paripurna MPR dengan agenda mengisi kekosongan jabatan Wakil Presiden, yakni pemilihan, pelantikan, dan pengesahan calon Wakil Presiden terpilih akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 2 Desember di Gedung Senayan ini, 2026 di Gedung Senayan ini," kata Ketua MPR Ahmad Muzani usai rapat.
Selain menetapkan jadwal rapur, rapat gabungan juga memutuskan pimpinan MPR akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta dua nama calon Wakil Presiden.
"Rapat gabungan memutuskan bahwa hari ini Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat akan mengirimkan surat kepada Presiden Republik Indonesia untuk segera menyampaikan dua nama calon Wakil Presiden yang akan diverifikasi oleh tim verifikasi, tim verifikasi MPR," ujar Muzani.
MPR juga membentuk tim verifikasi beranggotakan 36 orang yang akan dipimpin salah satu pimpinan MPR. Tim tersebut bertugas memeriksa seluruh persyaratan calon Wakil Presiden.
Selain itu, rapat gabungan memutuskan pembentukan tim ad hoc yang juga beranggotakan 36 orang. Tim tersebut akan diketuai tiga Wakil Ketua MPR dan beranggotakan unsur fraksi-fraksi di MPR serta DPD.
Muzani menjelaskan, empat keputusan tersebut diambil setelah MPR menerima surat pengunduran diri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Kamis (12/11).
Terkait mekanisme pengusulan dua nama calon Wakil Presiden, Muzani menyebut UUD 1945 mengatur bahwa Presiden mengusulkan dua nama kepada MPR.
"Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana tidak disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang itu," jelasnya.
Saat ditanya mengenai ketentuan pertimbangan partai politik atau gabungan partai politik pengusung, Muzani mengatakan Presiden akan mempertimbangkan hal tersebut.
"Saya kira Presiden mempertimbangkan itu," ujarnya.
Muzani juga ditanya mengenai kemungkinan nama-nama yang berada di lingkungan DPR atau MPR masuk dalam daftar calon Wakil Presiden. Namun, dia belum bersedia memberikan komentar lebih jauh.
"Saya belum bisa komentar," jawab Muzani.