Muka Dua Para Penguasa: Saat Hukum Cuma Jadi Alat Amankan Jabatan
Tulisan dari Thaba Pamungkas tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Perbesar“It is better to be feared than loved, if you cannot be both.” — Niccolo Machiavelli (Il Principe).
Di depan panggung, politik kita terlihat semuanya tampak indah. Para politisi tampil dengan senyum ramah, obral janji manis, dan retorika berlandaskan hukum serta etika. Tapi begitu pintu rapat ditutup dan kamera mati, wajah asli mereka keluar, saat itu hukum bukan lagi dipandang sebagai pengayom masyarakat, melainkan sekadar instrumen taktis untuk memuluskan dan mengamankan kekuasaan.
Aturan main diubah di detik-detik akhir demi mengamankan pencalonan kerabat, pasal-pasal ditarik-ulur untuk membungkam oposisi, dan penegakan hukum dilakukan secara selektif.
Jika kamu merasa fenomena "muka dua" ini semakin ugal-ugalan, Niccolo Machiavelli lewat bukunya Il Principe (Sang Penguasa) sudah membongkar rahasia dapur ini sejak abad ke-16, di mana kenyataan paling menohok adalah, di tangan penguasa, hukum dan etika hanyalah barang jualan untuk mempertahankan jabatan.
Topeng Rubah dan Taring Singa
Ditulis pada tahun 1513 di tengah kekacauan politik Italia, Il Principe bukan buku panduan moral. Machiavelli secara telanjang menegaskan bahwa ukuran keberhasilan seorang pemimpin bukan dilihat dari seberapa suci tindakannya, melainkan seberapa efektif cara tersebut menjaga kursi kekuasaannya.
Machiavelli memberi analogi terkenalnya, di mana seorang penguasa harus bisa menjadi rubah untuk mengenali jebakan, sekaligus menjadi singa untuk menakut-nakuti musuh.
Sebagai rubah yang di maksud adalah ketika para politisi memakai topeng "taat hukum" dan "demokratis" saat bicara di depan publik dan media. Mereka memanfaatkan celah hukum dan konsensus di balik layar untuk melemahkan lawan.
Sementara sebagai singa adalah ketika jabatan mereka terancam, mereka tidak ragu memakai taring kekuasaan, menggunakan instrumen negara dan hukum untuk menggertak pihak yang kritis.
Mereka bahkan secara terbuka menulis “Seorang penguasa yang ingin bertahan tidak selalu harus menepati janji.” Janji kampanye dan sumpah jabatan mudah dilupakan begitu kekuasaan sudah di genggaman.
Ketika Hukum Diperalat Demi Jabatan
Salah satu poin paling provokatif dari Machiavelli adalah konsep memisahkan moralitas dari praktik politik (realpolitik). Bagi politisi bertipe Machiavellian, hukum tidak dibuat untuk menciptakan keadilan sejati, melainkan untuk menciptakan legitimasi formal.
Mari kita lihat langskap politik Indonesia hari ini:
Pemanfaatan Hukum Selektif: Kasus hukum lawan politik diusut dengan cepat, sementara kasus rekan koalisi mendadak "didinginkan."
Revisi Aturan Taktis: Konstitusi dan undang-undang yang sejatinya dibuat untuk jangka panjang, bisa diubah dalam hitungan hari jika menghambat syahwat politik atau agenda melanggengkan dinasti.
Pencitraan Hukum: Hukum digunakan sebagai topeng agar semua manuver politik kelihatan "sah dan legal" di mata rakyat, padahal secara etika sudah sangat cacat.
Inilah bentuk nyata dari politik muka dua, yakni menggunakan Bahasa Hukum untuk menutupi Logika Kekuasaan.
Bagu para penguasa "Lebih Baik Ditakuti Daripada Dicintai."
Machiavelli pernah mengajukan pertanyaan klasik:
"Lebih baik mana, seorang penguasa itu dicintai atau ditakuti?
Jawabannya tegasnya adalah "Lebih baik ditakuti."
Cinta rakyat itu rapuh dan gampang berubah, cukup dengan bantuan sosial, gimik merakyat, dan pencitraan selalu bisa membuat publik senang sesaat, tetapi untuk mengamankan jabatan dalam jangka panjang, rasa takut dan kendali penuh atas aturan jauh lebih efektif.
Inilah mengapa politisi kita tidak terlalu cemas jika etika mereka dikritik oleh akademisi atau masyarakat sipil. Selama instrumen hukum, aparat, dan peta koalisi berada di bawah kendali mereka, kritik publik dianggap angin lalu.
Jangan Terkecoh Topeng Etika
Machiavelli tidak menulis Il Principe agar kita mengagumi kepalsuan para penguasa. Sebaliknya, karyanya adalah cermin yang memaksa kita melihat wajah asli kekuasaan tanpa polesan retorika.
Masalah terbesar di Indonesia adalah kita sering kali terlalu lugu, dan kita mudah terpesona oleh topeng kesederhanaan, janji-janji manis, atau klaim "sesuai prosedur hukum," tanpa mau melihat kepentingan politik di balik kebijakan tersebut.
Sudah saatnya masyarakat tidak cuma melihat apa yang tertulis di atas kertas hukum, tetapi juga mempertanyakan siapa yang diuntungkan di balik pembuatan hukum itu. Selama kita masih gampang terkecoh oleh politik muka dua, selama itu pula hukum di Indonesia cuma akan berakhir sebagai alat mainan untuk mengamankan jabatan para elit.